TIMES MALANG, BATU – Sesi kedua Debat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu ketiga berlangsung seru. Pada sesi ini, setiap pasangan calon diharuskan mengambil bola yang terdapat angka didalamnya.

Dalam sesi ini, pasangan nomor urut 1 Nurochman dan Heli Suyanto mendapatkan giliran pertama menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apa akselerasi program yang ditawarkan pasangan ini agar Wong mBatu tidak menjadi tamu dirumah sendiri.

Nurochman menjawab bahwa data BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran di Kota Batu masih mencapai 6 ribu atau 4,25 persen. Sebagai solusinya pasangan ini akan membuat Batu Artpreuner disetiap desa, Mall UMKM dan melakukan pengembangan pariwisata dan rehab kesehatan.

Diluar itu pasangan ini memberikan kemudahan perbankan lewat kredit murah melalui subsidi  bunga lewat mekanisme anggaran lintas sectoral. Disamping membuat inkubasi bisnis untuk pemuda mengembangkan usaha.

Giliran pasangan nomor urut Firhando Gumelar dan Haji Rudi (Guru) menanggapi jawaban ini. Haji Rudi menanyakan bagaimana system bunga subsidi, jangan sampai program ini malah memunculkan riba.

Hal ini dijawab bahwa Subsidi bunga ini diberikan karena perkembangan UMKM belum maksimal, karena itu pemerintah harus hadir pro UMKM. “Subsidi bunga ini akan disuplai menggunakan dana APBD bekerja sama dengan salah satu bank, yang akan dipadu dengan APBN, APB provinsi dan APBD agar bunga yang ditanggung UMKM ringan. Kita sudah membangun Warung Juang dimana memberikan pembiayaan tanpa bunga,” ujar Nurochman bersama Heli.

Setelah itu giliran pasangan nomor urut tiga, Krisdayanti – Kresna Dewanata Prosakh menanyakan kepada NH. “Bagaimana mengatasi ketimpangan pendapatan dari sector pertanian dengan pariwisata,” ujar Dewa.

Pertanyaan ini dijawab oleh Nurochman, ia membenarkan bahwa ada ketimpangan luar biasa antara pertanian dan pariwisata. “Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi melalui sekolah dengan meningkatan SDM warga Kota Batu. Pembangunan UMKM dan pertanian jadi unggulan kami, agar bisa memberikan kontribusi pendapatan untuk masyarakat kita,” ujarnya.

Giliran Paslon Guru mendapatkan pertanyaan. Kali ini pertanyaan seputar strategi untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Gumelar menjawab tingginya kriminalitas terjadi karena ekonomi yang belum tercapai. Karena itu program ini akan meningkatkan kesejahteraan.

“Terkait advokasi kita bekerja sama dengan LBH untuk membantu masyarakat miskin,”  ujarnya. Lontaran Gum ini ditambahkan H Rudi bahwa bantuan hukum ini akan diperkuat dengan sambang Mas Wali yang akan dilakukan setiap bulan.

Krisdayanti menanyakan lontaran tersebut, jika sambang Mas Wali dilaksanakan sebulan sekali apa tidak menumpuk permasalahan yang ada. Menjawab itu H Rudi mengatakan bahwa sebulan sekali itu adalah waktu yang tepat karena wilayah kota Batu yang tidak luas.

Disamping itu, mobil Bimbingan Konseling yang memang disiapkan untuk menjaga kesehatan mental masyarakat. Didalam mobil ini masyarakat bisa konseling gratis, mendapatkan bantuan pengacara yang gratis juga.

Giliran Pasangan nomor urut 1 menanyakan bagaimana strategi guru menangani permasalahan perdata, contohnya permasalahan sengketa tanah yang sering terjadi di kota Batu. “Sengketa tanah memerlukan pendekatan mediasi, Batu masyarakatnya sejuk, langkah awal harus mediasi dan masyarakat butuh penegakan hukum adil. Kami sudah menyelesaikan satu kasus di Kampung barokah sampai sekarang sudah terselesaikan. Aman damai,” ujar Rudi.

Pasangan Krida mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana upaya paslon mengantisipasi kerusakan sumber daya alam, air dan lahan pertanian agar tidak timbul gejolak sosial. Menanggapi pertanyaan ini, Krisdayanti menegaskan bahwa mereka berkomitmen terus menjaga lingkungan.

“Kita punya program Batu Makaryo dengan program Jogo Pengawasan Hijau dan Lindungi mbatu,” ujar Krisdayanti. Dewa menambahkan pihaknya akan membina perumahan agar mereka menaati guide line yang ada, dan jangan sampai melanggar.

Keduanya menegaskan akan mengoptimalisasi bidang perizinan agar menerbitkan amdal yang benar dan memastikan ada ruang hijau pada kawasan perumahan.

“Tentu semua semangat menjaga, harus taat aturan, jangan sampai diperjual belikan amdal, kita akan potong birokrasi, agar kekuatan perizinan bisa terasa,” ujarnya.  (*)