TIMES MALANG, MALANG – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB) resmi meluncurkan Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan pada Rabu (26/11/2025) di Gedung Widyaloka UB. Peluncuran ini menandai bertambahnya pilihan studi pascasarjana di UB, sekaligus memperkuat komitmen kampus dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di bidang tata kelola pemerintahan.

Program pascasarjana baru ini merupakan bagian dari strategi UB untuk memperluas akses pendidikan lanjutan bagi para lulusan S1, aparatur pemerintahan, hingga profesional dari berbagai sektor.

Wakil Rektor I UB Prof. Imam Santoso menegaskan bahwa hadirnya Magister Ilmu Pemerintahan merupakan langkah strategis FISIP untuk merespon kebutuhan peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

“Launching Magister Ilmu Pemerintahan di FISIP ini adalah salah satu terobosan untuk memberikan kesempatan lebih besar bagi para alumni S1 menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dia menyebut, UB memiliki reputasi akademik yang sangat bagus. Karena itu, pihaknya terus mengakselerasi fakultas-fakultas yang punya kapasitas untuk membuka program pascasarjana, baik S2 maupun S3, termasuk FISIP.

Prof. Imam juga mengungkapkan bahwa FISIP UB telah menjalin inisiasi kerja sama dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Ke depan, kerja sama tersebut diperluas hingga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

“Ini kesempatan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki basic knowledge kuat di bidang ilmu pemerintahan, yang bisa diimplementasikan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan,” tambahnya.

Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, menjelaskan bahwa Magister Ilmu Pemerintahan dirancang memiliki karakter khas berdasarkan kebutuhan wilayah, terutama Jawa Timur dan Indonesia Timur.

“Segmen kita selain dari unsur pemerintah di Jawa Timur, juga dari wilayah Indonesia timur. Kami mencari kekhasan program secara bertahap agar memiliki pencirian yang relevan dengan kebutuhan saat ini,” jelasnya.

Program ini akan menekankan isu-isu strategis seperti inovasi tata kelola pemerintahan, kualitas layanan publik, hingga penguatan governance dari desa hingga level provinsi dan pusat.

“Kita bicara bagaimana mendorong inovasi tata kelola dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Itu salah satu fokus yang sedang kami dorong,” tambahnya.

Untuk memperluas jejaring akademik, FISIP UB sudah merancang kerja sama internasional dalam bentuk joint research, joint degree, atau double degree dengan beberapa universitas di Malaysia.

“Desain S2 Ilmu Pemerintahan ini tidak hanya untuk dalam negeri. Kami sedang menyiapkan peluang joint degree agar program ini semakin diminati,” kata Dr. Imron.

Berbeda dengan jenjang S1, program pascasarjana ini menerapkan pembatasan jumlah mahasiswa per kelas. “Standar minimum dua kelas, dengan isi sekitar 15 sampai maksimal 20 mahasiswa per kelas agar lebih efektif,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah dari beberapa wilayah, termasuk empat kabupaten di Merauke, telah menyatakan minat mengirimkan aparatur untuk kuliah di program ini. Nantinya, sistem perkuliahan dapat mengadopsi model hybrid dengan 2–3 pertemuan tatap muka intensif, baik di Malang maupun di daerah asal mahasiswa.

Program Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UB dirancang bersifat inklusif dan multidisipliner. “Segmennya terbuka. Dalam pemerintahan itu tidak hanya untuk aparatur. Bisa dari korporasi, akademisi, guru, dan berbagai sektor,” ujar Dr. Imron.

Dari sisi tenaga pendidik, FISIP UB telah menyiapkan dosen bergelar doktor (S3), praktisi, dan pengajar dari kampus lain untuk memenuhi karakter multidisipliner program pascasarjana.

Program ini saat ini menunggu proses akreditasi dari LAM-SPAK, lembaga pengganti BAN-PT untuk rumpun administrasi dan pemerintahan.
“Harapan kami Februari nanti bisa running. Pembukaan pendaftaran dimulai Januari, atau bahkan pertengahan Desember untuk dua prodi baru ini, Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan,” jelasnya.

Selain itu, FISIP UB juga sedang menyiapkan pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi.

Dengan tambahan Prodi S2 Ilmu Pemerintahan, kini FISIP UB memiliki 6 Program Studi S1, 5 Program Studi S2, 1 Program Studi S3. Sehingga total keseluruhan sebanyak 12 program studi. (*)