TIMES MALANG, MAGELANG – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan berpesan kepada kepala daerah agar betul-betul menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing. 

Hal itu dia ungkapkan saat menyampaikan materi pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). 

Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan bangsa, utamanya di daerah.

"Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan ini akan terhambat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Menko Budi Gunawan.

Di samping itu, kata dia, stabilitas politik dan keamanan juga akan mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dirinya secara khusus mendorong kepala daerah untuk bekerja sama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khusunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bersinergi dengan jajaran TNI/Polri untuk dapat mengimplementasikan programnya dengan baik.

Pentingnya Deteksi Dini

Dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, Menko Polkam mendorong daerah untuk melakukan deteksi dini. 

Ia mengungkapkan, saat ini implementasi program prioritas Presiden Prabowo tengah berada di jalan yang tepat. Hal ini khususnya kebijakan efisiensi anggaran yang memacu semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan secara mandiri.

"InsyaAllah jika kita bisa menjalankan semua ini, atau mengeksekusi semua program prioritas ini dengan baik tentunya kita akan mampu berlari menuju Indonesia yang maju dan sejahtera," imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Budi menambahkan, kepala daerah perlu mendukung kemudahan investasi di daerah masing-masing. Berbagai perizinan di sektor usaha didorong agar lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini juga akan menjadi kepastian hukum yang mendorong para investor berinvestasi.

Ia juga berpesan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. 

Dalam konteks tersebut, kepala daerah diminta untuk dapat memastikan segala implementasi program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat. 

Oleh karena itu, koordinasi yang baik perlu dibangun antara daerah dengan pusat agar kebijakan itu dapat terlaksana secara maksimal. Ia menegaskan kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Menjalankan kebijakan pusat dengan sepenuhnya secara bertanggung jawab dan memastikan program-program prioritas tersebut harus berjalan di daerahnya, serta bekerja sama di dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi," tandas Menko Polkam Budi Gunawan. (*)