TIMES MALANG, MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang berencana melakukan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan reses pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang akan ditempuh DPRD Kota Malang adalah mengurangi jumlah peserta reses, menyusul turunnya proyeksi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 21 persen.

“Pastinya kami melakukan efisiensi. Kami menyesuaikan kegiatan tahun depan, termasuk dengan mengurangi jumlah peserta reses. Tahun ini maksimal 500 orang dan tahun depan kemungkinan cukup 200 orang, atau bahkan bisa lebih sedikit,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Senin (6/10/2025).

Berdasarkan data sementara, nilai TKD Kota Malang pada 2026 diperkirakan hanya mencapai Rp1,05 triliun, turun dari Rp1,34 triliun pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong DPRD untuk menyesuaikan sejumlah program dan kegiatan di tahun depan.

Menurut Peraturan Wali Kota Malang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu Tinggi, jika kemampuan keuangan di atas Rp550 miliar. Sedang, jika berada pada kisaran Rp300–550 miliar. Dan, rendah, jika di bawah Rp300 miliar.

Perhitungan tersebut dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kategori kemampuan keuangan inilah yang turut menentukan jumlah pelaksanaan reses: tujuh kali untuk kategori tinggi, lima kali untuk sedang, dan tiga kali untuk rendah.

Meski jumlah peserta dan porsi kegiatan akan disesuaikan, Amithya menegaskan bahwa substansi agenda reses tidak akan berkurang.

“Setiap anggota DPRD tetap berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu alternatifnya adalah dengan memperbanyak kunjungan daerah pemilihan (dapil), yang tidak memerlukan pembiayaan besar,” ungkapnya.

Selain agenda reses, DPRD Kota Malang juga berencana melakukan penyesuaian porsi kunjungan kerja (kunker) agar tetap sejalan dengan kemampuan anggaran.

“Kunker tetap dilakukan karena merupakan bagian dari studi banding, tapi porsinya akan disesuaikan dengan kondisi anggaran,” tambahnya.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan kegiatan DPRD tetap berjalan efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)