TIMES MALANG, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong agar pengurus baru DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi turut aktif memberikan edukasi politik dan memberdayakan perempuan di seluruh daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus DPD KPPI Jateng masa bakti 2025–2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11/2025). Ia berharap KPPI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kapasitas politik perempuan.

“Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik harus mampu memberi warna baru dalam dunia politik. Jadilah bagian dari gerakan emansipasi yang menjadikan Jawa Tengah semakin berdaya,” ujar Luthfi.

Gubernur menilai, keterwakilan perempuan dalam dunia politik masih perlu ditingkatkan. Saat ini, dari total kursi DPR RI asal Jawa Tengah, hanya sekitar 20 persen yang diisi oleh perempuan, sedangkan sisanya masih didominasi laki-laki.

“Pendidikan politik menjadi kunci agar jumlah dan kualitas perempuan di dunia politik meningkat. Kita ingin lebih banyak perempuan Jateng yang tampil dan berperan dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Luthfi menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program konkret, salah satunya program Kecamatan Berdaya. Program tersebut kini telah dijalankan di sekitar 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota, dan menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, sosial, serta politik bagi perempuan.

“Melalui Kecamatan Berdaya, perempuan didorong untuk mandiri secara ekonomi dan sosial. Mereka diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan potensi ekonomi kreatif,” terangnya.

Selain di bidang ekonomi, lanjutnya, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek kesehatan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya tersebut dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“KPPI bisa menjadi mitra penting dalam memperkuat gerakan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi antara organisasi perempuan dan pemerintah akan mempercepat terciptanya masyarakat yang inklusif dan setara,” kata Ahmad Luthfi. (*)