TIMES MALANG, MALANG – Mengusung misi pemanfaatan fasilitas untuk seluruh elemen masyarakat, DPRD Kota Malang mewadahi umat hindu untuk menggelar perayaan puncak Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944 M yang bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (28/3/2022). 

Perayaan Hari Raya Nyepi yang digelar oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Malang mengusung tajuk 'Aktualisasi nilai tat twan asi dalam moderasi beragama menuju Indonesia tangguh'.

"Kebetulan hari ini memang gedung ini lagi kosong. Sehingga kita izinkan dan inilah wujud keberadaan umat hindu di Kota Malang perlu di apresiasi juga," ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika kepada awak media, Senin (28/3/2022).

Perlu diketahui, perayaan puncak hari raya nyepi tersebut juga dihadiri oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Dilanjutkan Made, kegiatan tersebut bisa memperlihatkan bahwa gedung DPRD Kota Malang terbuka bagi semua umat beragama. Pasalnya, umat nasrani, muslim hingga buddha sebelumnya juga pernah memanfaatkan Gedung DPRD Kota Malang untuk perayaannya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat menikmati suasana perayaan puncak Hari Raya Nyepi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/3/2022). (Foto: Adhitya Hendra/TIMES Indonesia)

"Acara di sini memperlihatkan bahwa gedung ini memang untuk 5 umat agama di Kota Malang. Kemarin kita buat kegiatan perayaan Natal dari teman teman nasrani (Kristen dan Katholik), kegiatan muslim juga banyak. Terus buddha juga mengadakan dan kali ini hindu, jadi lengkap sudah," jelasnya.

Diketahui, Perayaan Puncak Hari Raya Nyepi baru pertama kali digelar di gedung Paripurna DPRD Kota Malang. Dalam pembukaannya adapun beberapa alat musik khas dari Pulau Dewata Bali yang dimainkan hingga seni tari-tarian yang membuat perayaan sederhana tersebut menjadi meriah.

Dengan lengkapnya fungsional gedung DPRD Kota Malang untuk 5 umat agama, Made berharap bisa terus terjalin baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Malang selama jadwal pemakaian tak berbenturan oleh kegiatan DPRD Kota Malang, seperti halnya rapat paripurna.

"Kita menginginkan supaya Gedung DPRD Kota Malang ini sebagai milik kita bersama, rumah rakyat. Jadi kami membuka, terpenting jadwal gak bertepatan dengan paripurna pasti kami izinkan," tandasnya. (*)