TIMES MALANG, MALANG – Belanja Tidak Terduga atau BTT Kota Malang menurun hingga Rp6 miliar guna menambah Pagu anggaran empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bagian Umum Sekretaris Daerah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika usai menjalani rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (21/9/2021).

"Di awal Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) BTT kita Rp 30 miliar. Namun, ternyata ada Permendagri No 26 dan 27 tahun 2021, dimana menetapkan bahwa BTT tahun ini wajib ditambah 5 sampai 10 persen untuk BTT tahun depan," ujar Made.

Akibat ketetapan tersebut, jika BTT Kota Malang dianggarkan besar, Made memprediksi dana BTT di tahun 2022 mendatang akan banyak yang tersisa (nganggur).

"Sehingga kemarin Banggar dengan TAPD sepakat bahwa BTT dikutangi agar beban APBD 2022 tidak terlalu besar, karena BTT tidak boleh dibelanjakan kalau tidak ada kejadian luar biasa," ungkapnya.

Made menyebutkan, BTT saat ini pun menjadi Rp 25 miliar dan diyakini dalam jangka waktu 2,5 bulan kedepan masih dapat mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Malang.

"Kami juga konsultasi dengan TAPD, jika tidak ada kejadian luar biasa lagi, bisa dilakukan refokusing, sehingga kita menyepakatu menurunkan BTT supaya tidak memberatkan APBD di tahun 2022," bebernya.

BTT yang telah disepakati tersebut, lanjut Made, dimasukkan dalam Pagu anggaran Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda), Bapenda, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dan Bagian Umum Sekretaris Daerah.

Untuk DPUPRPKP, lanjut Made, diberikan pagu anggaran insidentil sebesar Rp3 miliar dan tak boleh digunakan untuk proyek lainnya. Lalu untuk Bapenda sendiri diberi tambahan Rp200 juta untuk membeli perangkat kamera penunjang pelayanan.

"Kemarin saat pertemuan dengan Korsupgah KPK, Bapenda diperintahkan untuk melaporkan pendapatan secara real time, per jam sampai per hari, sehingga Bapenda butuh anggaran untuk menunjang itu," tuturnya.

Selanjutnya, untuk Dispussipda sendiri menerima anggaran Rp230 juta guna penunjang layanan depo arsip dan BPBD mendapat Rp150 juta untuk penambahan pada kegiatannya.

"Sisanya Rp2,5 miliar diberikan pada Bagian Umum untuk menunjang vaksinasi. Jadi bagi kampus atau lainnya yang menggelar vaksinasi bisa mengajukan anggaran mamin (makan dan minum) untuk panitia pelaksana ke Pemkot Malang," pungkasnya terkait menurunnya BTT Kota Malang. (*)