TIMES MALANG, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan, anggota dewan mengusulkan efisiensi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari karena mempertimbangkan transisi pandemi ke endemi.

"Komisi II DPR menyampaikan dalam rapat konsinyering bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah, masa kampanye cukup 75 hari dengan mempertimbangkan waktu dan anggaran," ucapnya, Senin (16/5/2022). 

"Masa kampanye tersebut karena kita masih dalam transisi pandemi ke endemi sehingga untuk kampanye fisik 60 hari dan virtual 15 hari," imbuh Junimart.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, KPU dalam rapat konsinyering Komisi II DPR RI bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah memaparkan masa kampanye Pemilu 2024 adalah 90 hari.

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan alokasi waktu untuk pemenuhan logistik pemilu seperti pembuatan dan validasi desain surat suara siap cetak oleh penyedia selama 5 hari.

"Lalu approval cetak massal oleh KPU 5 hari, produksi pencetakan surat suara di pabrik 30 hari, distribusi ke KPU provinsi, kabupaten/kota 30 hari; sortir lipat dan pengepakan dari KPU kabupaten/kota ke TPS 20 hari," tuturnya.

Namun, menurut Junimart, dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyampaikan pendapat agar masa kampanye cukup 75 hari dengan mempertimbangian efisiensi waktu dan anggaran pemilu.

Junimart mengatakan bahwa efisiensi masa kampanye Pemilu 2024 tersebut akan berdampak pada berbagai hal sehingga Komisi II DPR RI memberikan catatan bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan secara matang.

Junimart mencontohkan KPU perlu mengatur waktu yang cermat untuk pencetakan surat suara dan tidak fokus pada satu perusahaan untuk pencetakannya.

"KPU harus bisa membagi pencetakan kepada beberapa provinsi secara selektif dan menjamin kerahasiaan pabrik pencetakan. Ini dalam rangka efisiensi waktu dalam pendistribusian surat suara," demikian Junimart, Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal efisiensi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari. (*)