TIMES MALANG, MALANG – Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan sekadar soal pengurangan dana, melainkan upaya optimalisasi pemanfaatannya demi pembangunan daerah yang lebih efektif. 

Hal ini disampaikannya dalam Sarasehan dan Dialog Publik “Membangun Indonesia dari Titik 50”, yang digelar di Pendopo Panji Kantor Bupati Malang, di Kepanjen, Kabupaten Malang, Kamis (27/2/2025).

Dalam forum yang diinisiasi oleh Amartya Bhumi Kepanjian ini, Nurman menekankan pentingnya transparansi dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

Menurutnya, diskusi dalam forum seperti ini menjadi wadah penting, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap berpihak pada kepentingan publik.

"Kita tidak ingin efisiensi ini sekadar menjadi wacana, tetapi bisa terdokumentasikan sebagai konsep pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Forum seperti ini harus terus digelar dengan skala lebih besar, melibatkan akademisi dan praktisi dari berbagai bidang," ujar Nurman.

Sarasehan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Asosiasi Advokat Indonesia DPC Malang Raya, Dwi Indrotito Cahyono, Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Hermawanto, dan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. 

Para panelis ini mengupas dampak antisipasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan daerah, terutama dalam konteks pemanfaatan sumberdaya secara lebih strategis.

Ketua Panitia, Choirul Amin menjelaskan, istilah "Titik 50" dalam tajuk acara ini merujuk pada efisiensi anggaran yang tengah menjadi perbincangan luas. 

"Kami ingin membahasnya secara terbuka bersama para pemangku kebijakan agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya mengenai dampaknya," ungkap Amin.

Dengan adanya diskusi yang terbuka dan konstruktif ini, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara bijak, tanpa menghambat pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat. (*)