TIMES MALANG, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul (Pemkab Bantul) menegaskan tidak akan membiarkan organisasi masyarakat (ormas) melakukan sweeping atau menutup paksa warung makan selama Ramadan 2025 M/1446 Hijriah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budiraharja, menyatakan bahwa prinsip saling menghormati harus tetap dijaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis.

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita memiliki prinsip saling menghormati. Mereka yang tidak berpuasa harus menghormati yang berpuasa, begitu pula sebaliknya," ujarnya, Jumat (28/2/2025).

"Pemerintah tidak akan melakukan penutupan warung dan juga tidak membiarkan ormas menutup warung makan secara paksa," imbuh Agus.

Agus menekankan bahwa tidak semua orang memiliki kewajiban berpuasa. Hanya Muslim dengan kriteria tertentu yang diwajibkan berpuasa, sementara ada yang mendapatkan keringanan, seperti musafir, pekerja berat, atau orang yang baru sembuh dari sakit.

"Mereka juga harus mendapatkan akses makanan. Apalagi non-Muslim yang memang tidak memiliki kewajiban berpuasa. Karena itu, tidak perlu ada tindakan membabi buta yang memaksa warung harus tutup atau melarang mereka berjualan di siang hari," jelasnya.

Mewakili Pemkab Bantul, Agus menegaskan bahwa keberagaman harus dihormati, dan toleransi antarumat beragama harus terus dijaga, terutama selama bulan Ramadan. (*)