TIMES MALANG, MALANG – Langkah PKB yang menurunkan salinan surat rekomendasi lebih awal kepada HM Sanusi-Lathifah Shohib cukup mengejutkan banyak pihak. Meskipun surat rekomendasi yang diterima masih salinan, namun hal itu tetap saja menandakan bahwa restu PKB sudah tegas untuk Pilkada Kabupaten Malang 2024.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK), Asep Suriaman berpandangan, keluarnya rekomendasi kepada Sanusi itu justru seakan jadi tamparan bagi PDI Perjuangan, mengingat selama ini Sanusi tercatat kader partai banteng. 

"Gembar-gembor PDI Perjuangan, yang dalam beberapa waktu terakhir dikabarkan akan segera menurunkan rekomendasi untuk Sanusi, justru kemudian dipatahkan oleh PKB," kata Jumat (9/8/2024).

Diakui atau tidak, lanjut Asep, PKB dan Sanusi sejatinya tentu memiliki ikatan batin yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, bila menilik sejarah terdahulu. Sebelum berseragam PDI Perjuangan, Sanusi merupakan kader tulen PKB, bahkan dua kali menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Malang. 

Asep mengibaratkan, sejauh-jauhnya merpati terbang, pasti akan kembali ke sangkarnya, sebagai gambaran suasana kebatinan dan sikap politik yang ingin ditunjukkan petahana Sanusi, dengan menerima rekom salinan dari PKB kemarin. 

Asep juga menilai PDI Perjuangan saat ini seperti kehilangan keberanian untuk mengambil keputusan. Menurut Asep, PDI Perjuangan seharusnya malu, karena PKB telah mengangkangi mereka dengan menurunkan rekomendasi lebih dulu kepada salah satu kadernya, Sanusi. 

"Seharusnya, pada Pilkada 2024 ini, PDI Perjuangan yang memiliki genetik sebagai partai petarung mengambil langkah lebih berani dari sikap politik PKB saat di pilkada 2020 lalu. Dimana, saat itu setelah ditinggal Sanusi menyeberang ke PDIP, PKB tetap memilih melawan Sanusi dengan mengusung kader sendiri," tandas Asep. 

Sehingga, dalam posisi saat ini PDIP tampil menjadi partai yang melawan atau penantang, dengan menyiapkan kader terbaiknya untuk melawan pasangan Sanusi-Lathifah dalam pilkada 2024 nanti. 

"Dengan mengambil posisi berlawanan ini, maka di Kabupaten Malang tidak ada calon tunggal," tegas Asep.

Lebih jauh, pria yang selama ini aktivis pendidikan Kabupaten Malang itu menyebutkan,  turunnya rekomendasi PKB kepada Sanusi-Lathifah ada dugaan pembuatan skenario bahwa pasangan tersebut akan melawan kotak kosong. Sejumlah analisa diungkapkan Asep terkait dugaan itu.

"Pertama dari sisi regulasi, koalisi parpol pengusung dengan threshold tinggi tersebut memang akan menyulitkan calon-calon kepala daerah dalam menggalang dukungan," ungkapnya.

Kedua, kata Asep, pilihan calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Malang tentu lebih menjadi perspektif parpol. Menurutnya, calon tunggal akan memiliki ongkos yang lebih murah, karena ruang kontestasi terbatas dan peluang kemenangan tinggi.

"Terakhir, skenario itu jelas mengebiri partisipasi politik masyarakat dalam pencalonan. Bahkan, akan membuat skeptis masyarakat luas terhadap munculnya skema yang tidak jantan ini, karena calon tunggal berpotensi menang mutlak tanpa perlawanan yang keras," jelas Asep. (*)