TIMES MALANG, MALANG – Kepemimpinan nasional baru yang dipastikan dipegang Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran, akan didukung organisasi Muhammadiyah.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. DR. Abdul Mu'thi, M.Ed, dalam kesempatan acara Halal Bihalal yang digelar Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kepanjen, Kabupaten Malang, di Masjid Nurul Hidayah Kepanjen, Sabtu (4/5/2024) malam. 

"Muhammadiyah dalam kepemimpinan nasional Prabowo-Gibran akan loyal dan kritis. Setelah putusan MK yang final dan mengikat, Muhammadiyah tentu memberi kesempatan Prabowo-Gibran menjalankan amanah, sesuai janji politiknya saat kampanye pilpres lalu," kata Abdul Mu'thi, usai memberi tausiah pengajian. 

Dikatakan, sikap loyal Muhammadiyah dengan mengawal pemerintah sepanjang bisa menjalankan pemerintahan sesuai kaidah perundangan dan konstitusi secara konsisten. 

Sebaliknya, sikap kritis yang akan dipegang teguh Muhammadiyah, menurutnya adalah dengan kritik konstuktif, bukan kritis yang reaksioner, tanpa memberikan solusi atau jalan keluar atas kekurangan dan persoalan yang dihadapi pemerintah. 

Apakah ini berarti dipastikan ada tokoh Muhammadiyah yang menjadi bagian pemerintahan pada kabinet Prabowo-Gibran? 

Terkait hal ini, Prof Abdul Mu'thi mengaku tidak mengetahui kepastiannya. Hanya saja, menurutnya hampir setiap periode kepemimpinan nasional, tokoh Muhammadiyah selalu ada di dalam kabinet pemerintah. 

"Ya, hampir setiap kabinet pemerintahan selalu ada tokoh Muhmmadiyah menjadi menteri. Mulai Yahya Muhaimin, Bambang Sudibyo, Malik Fajar, Siti Fadilah, dan Muhajir Effendy. Tetapi ya, tetap tergantung Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan," jelasnya. 

Abdul Mu'thi menyatakan, semua pandangan kenegaraan dan konsep memecahkan persoalan bangsa semua calon presiden, juga sudah diterima Muhammadiyah sebelum pilpres. 

"Melalui Ketua PP Muhammadiyah juga sudah diserahkan pokok-pokok pikiran resmi Muhammadiyah atas berbagai persoalan bangsa, yang tentunya harus menjadi perhatian pemimpin bangsa ini. Semoga bisa menjadi masukan atau tambahan landasan kebijakan pemerintahan mendatang," demikian Abdul Mu'thi. (*)