TIMES MALANG, MALANG – Wakil Sekretaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imam Pituduh meminta pemerintah untuk lebih ketat memberikan proteksi atau perlindungan kepada kaum santri. Hal itu disampaikan Imam menjelang pelaksanaan Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh setiap 22 Oktober.

Diketahui, HSN ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. HSN merupakan momen dan bentuk penghargaan kepada kaum santri untuk meneladani semangat jihad dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Komunitas Santri dan Nahdliyyin ini jumlahnya 102 juta jiwa. Sudah selayaknya sebagai salah satu pendiri bangsa, negara memberikan rekognisi kepada kaum santri," ujarnya saat berkunjung ke Unisma, beberapa waktu lalu.

Selain memberikan rekognisi atau pengakuan terhadap kaum santri, Imam juga menegaskan bahwa kaum santri perlu mendapat proteksi dari negara. Proteksi yang dimaksud adalah kemudahan akses dalam berbagai sektor.

"Harus ada proteksi karena ada kontribusi besar kaum santri terhadap kemerdekaan. Ini harus dilindungi. Kalau sejarah dihilangkan kan susah. Adanya 10 November ini karena ada resolusi jihad. Sebelumnya itu kaum santri yang berperang melawan penjajah. Ini perjuangan panjang," ungkapnya.

Saat ini, perjuangan kaum santri dinilai sangat strategis. Menurut Imam Pituduh yang merupakan alumni UNISMA Malang, kaum santri dan Nahdliyyin pada umumnya merupakan kelompok penyumbang pajak terbesar kepada negara.

"Bisa dicek itu, yang merokok banyak kaum santri. Yang sering belanja, melakukan selametan, tahlilan, perkumpulan dan lainnya, itu kaum santri dan Nahdliyyin," bebernya.

Satu hal lain, kata Wasekjen PBNU, kaum santri merupakan kelompok yang getol menjaga NKRI. Saat ini, di momen HSN 2021, merupakan momen refleksi bagaimana perjuangan kaum santri dulu, kini dan masa akan datang. "Selama ada santri InsyaAllah NKRI selalu terjaga dengan baik," jelasnya. (*)