TIMES MALANG, MALANG – Upaya memperkuat ketahanan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kembali digulirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang. Melalui kegiatan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 2 Desember 2025. Seluruh direksi dan komisaris BPR–BPRS di wilayah Malang Raya hingga Pasuruan–Probolinggo hadir dalam forum tahunan ini.

Evaluasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting bagi OJK dalam membaca dinamika, perkembangan, serta tantangan industri sepanjang 2025. Selain memotret tren kinerja, agenda ini juga diarahkan untuk mendorong peningkatan tata kelola, memperkuat manajemen risiko, dan memastikan BPR–BPRS tetap beroperasi secara sehat dan berkelanjutan.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menegaskan bahwa evaluasi kinerja bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis untuk membangun ketahanan sistem perbankan daerah.

“Kami berharap forum ini tidak hanya menjadi wahana evaluasi, tetapi juga ruang untuk kolaborasi dan pembelajaran. BPR dan BPRS harus mampu tumbuh bukan hanya cepat, tetapi juga sehat, transparan, dan berkelanjutan di tengah tantangan yang ada,” ujar Farid.

Menurutnya, industri BPR–BPRS kini berada di tengah tekanan ganda: gejolak ekonomi global dan nasional, serta persoalan internal seperti permodalan, kualitas tata kelola, kesiapan infrastruktur, hingga kemampuan mendukung sektor UMKM. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Direktorat Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Provinsi Jawa Timur, Nasirwan.

Dalam arahannya, ia memberikan sorotan khusus pada manajemen risiko, terutama terkait pertumbuhan kredit yang semakin agresif melalui pola sindikasi dan channeling dengan fintech peer-to-peer lending.

“Penyaluran pembiayaan harus tetap berada dalam batas risk appetite yang sehat. Pengelolaan portofolio kredit—terutama yang melibatkan fintech—perlu dilakukan secara hati-hati, terukur, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Nasirwan juga mengingatkan pentingnya implementasi POJK No. 19 Tahun 2025 mengenai kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM, yang memiliki dampak signifikan terhadap operasional BPR dan BPRS di lapangan.

Selain pemaparan dari OJK, acara ini turut menghadirkan perspektif praktisi industri. Direktur Utama PT BPR Ukabima Lestari Surya Bhakti menyoroti pentingnya disiplin dan konsistensi dalam proses perkreditan, sementara Direktur Utama PT BPRS Dinar Ashri Mustaen menekankan penguatan aspek administrasi dan legalitas dalam penanganan pembiayaan.

Melalui kegiatan evaluasi tahunan ini, OJK Malang kembali menegaskan komitmennya untuk memperkokoh ekosistem perbankan daerah. Dengan dukungan regulator, pelaku industri, dan para pemangku kepentingan, BPR–BPRS di wilayah Malang diharapkan semakin adaptif, kompetitif, dan mampu memainkan peran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)