TIMES MALANG, JAKARTA – Akhir-akhir ini, Indonesia dihadapkan pada gelombang kekecewaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebuah suara yang menggema dari berbagai elemen masyarakat, terutama gerakan sipil dan mahasiswa, menuntut keadilan, transparansi, dan perubahan dalam kebijakan yang mereka anggap menyimpang dari harapan.

Tagar seperti #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap mulai ramai beredar di media sosial, menandakan rasa frustrasi yang mendalam terhadap arah pemerintahan yang sedang berjalan.

Namun, di balik protes ini, muncul juga tanda-tanda bahwa gerakan sipil dan mahasiswa mulai terhambat, seakan ada usaha untuk membungkam suara-suara kritis tersebut.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, kritik adalah bagian yang tak terpisahkan. Namun, belakangan ini ada indikasi bahwa ruang publik untuk berpendapat semakin sempit. Pemerintahan yang sejatinya harus terbuka terhadap masukan dari rakyat, justru memberi kesan tidak memberi tempat bagi suara-suara oposisi.

Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dirasa lebih mengutamakan kepentingan tertentu, tanpa melibatkan dialog yang cukup dengan masyarakat. Pembungkaman ini tak hanya terjadi melalui tindakan represif, tetapi juga melalui sikap yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.

Pembungkaman yang Terselubung

Bukan rahasia lagi bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sempat menciptakan ketegangan dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang dinilai sebagian besar publik lebih menguntungkan segelintir kelompok. Sementara di sisi lain, kebijakan yang diambil tidak mencerminkan suara rakyat kebanyakan.

Hal ini menjadi penyebab utama mengapa gerakan sipil dan mahasiswa bergerak untuk menyuarakan kekecewaan mereka. Namun, yang menarik, justru ketika gerakan ini mulai bergerak, ada berbagai bentuk upaya untuk membungkamnya.

Mulai dari pembatasan ruang gerak, intimidasi terhadap para aktivis, hingga upaya pengalihan isu yang membuat gerakan sipil ini kehilangan momentum. Apa yang seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi, kini malah dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas politik.

Tagar sebagai Bentuk Kekecewaan

Tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap menjadi cerminan dari perasaan pesimis yang berkembang di kalangan masyarakat. Dalam beberapa minggu terakhir, kedua tagar ini menjadi viral di berbagai platform media sosial.

Mereka yang menggunakan tagar ini seolah menyampaikan pesan bahwa negara ini sedang berada dalam kegelapan, sebuah periode di mana kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil mulai terkikis.

#KaburAjaDulu menjadi ungkapan dari sebagian warga negara yang merasa tidak ada harapan untuk perubahan dalam negeri. Dengan adanya kebijakan yang cenderung lebih mengutamakan kepentingan penguasa dan kapitalis, mereka merasa tidak ada tempat bagi mereka yang menginginkan perubahan.

Di sisi lain, #IndonesiaGelap menggambarkan bagaimana situasi politik yang membatasi kebebasan publik dan peran masyarakat sipil.

Tagar-tagar ini bukan hanya sekadar ekspresi kekecewaan. Mereka adalah indikator bahwa ada suatu kekuatan yang sedang terpendam dalam masyarakat, yang ingin meledak jika terus dipendam.

Ketika negara gagal memberi ruang bagi masyarakat untuk berbicara, maka media sosial menjadi saluran utama bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi.

Apakah Gerakan Sipil dan Mahasiswa Akan Terbendung?

Namun, seiring dengan semakin intensnya reaksi publik, muncul pertanyaan besar: Apakah gerakan sipil dan mahasiswa akan terus mengalami pembungkaman? Atau, justru akan ada momentum baru yang bisa menggerakkan perubahan?

Faktor penting yang harus diperhatikan adalah ketahanan gerakan sipil itu sendiri. Selama ini, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil terbukti mampu menggerakkan perubahan yang signifikan dalam sejarah Indonesia.

Walaupun ada upaya untuk membatasi ruang gerak mereka, tak jarang gerakan-gerakan ini justru muncul dengan cara yang lebih kreatif dan berani. Gerakan sosial yang digerakkan oleh generasi muda, terutama mahasiswa, seringkali menjadi kekuatan penyeimbang yang mampu menghadirkan perubahan besar dalam tata kelola negara.

Namun, penting untuk diingat bahwa pembungkaman gerakan sipil bukan hanya soal kebijakan represif, melainkan juga soal bagaimana ruang publik untuk berdialog terus dipersempit. Ketika diskursus politik dibatasi dan hanya ada satu suara dominan, maka demokrasi itu sendiri mulai kehilangan maknanya.

Pembungkaman terhadap gerakan sipil adalah ancaman nyata bagi demokrasi kita. Indonesia memerlukan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Gerakan sipil, mahasiswa, dan suara-suara kritis harus dijaga agar tetap dapat berkembang, mengingat pentingnya suara oposisi dalam menjaga keseimbangan politik.

Sebagai negara yang mengedepankan demokrasi, kita tidak boleh membiarkan suara-suara ketidakpuasan terbungkam begitu saja. Sebaliknya, kita harus memberikan ruang untuk diskusi yang terbuka dan jujur, tanpa ketakutan akan represaliasi atau pengabaian.

Jika tidak, tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap bisa jadi hanya sekadar awal dari perasaan lebih banyak orang yang merasa kehilangan harapan terhadap masa depan bangsa ini.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk membuka ruang bagi dialog yang konstruktif dan memperhatikan aspirasi rakyat. Hanya dengan cara ini, gerakan sipil dan mahasiswa akan tetap menjadi penjaga keseimbangan dalam demokrasi Indonesia.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.