TIMES MALANG, MALANG – Jakarta hari ini lebih mirip panggung teater absurditas ketimbang menjadi ibu kota negara. Demo mahasiswa, buruh, hingga rakyat kecil berulang kali turun ke jalan, tetapi yang hadir bukan jawaban, melainkan barisan tameng aparat. Kabar tragis menambah luka: seorang ojol tertabrak rantis Brimob. 

Rakyat kecil yang saban hari mengais rezeki di jalan, justru menjadi korban dari “alat negara” yang seharusnya melindungi. Kalau ini bukan ironi, entah apa lagi namanya.

Di sisi lain, para pejabat publik makin kreatif sayangnya bukan dalam kerja nyata, melainkan dalam blunder pernyataan. Ada yang menyebut rakyat tolol, ada yang menjadikan penderitaan sebagai lelucon receh, ada pula yang menganggap demo hanya riuh tanpa makna. 

Mereka lupa, atau pura-pura tidak tahu, bahwa kata-kata pejabat semestinya jadi pegangan. Kini, justru lebih sering jadi bahan meme ketimbang bahan kebijakan.

Yang lebih menyakitkan, setiap kali rakyat ribut di jalan, elite sibuk memoles citra di televisi dan media sosial. Rakyat kelaparan? Mereka bilang ekonomi aman. Ojol terlindas rantis? Mereka jawab dengan permintaan maaf. Demo besar-besaran? Mereka bilang hanya segelintir yang gaduh. 

Semua masalah seakan bisa disapu bersih dengan narasi: situasi terkendali. Padahal yang terkendali hanyalah mikrofon dan kamera, bukan keadaan sebenarnya.

Mereka juga lupa satu hal mendasar: gaji, tunjangan, dan fasilitas mewah yang mereka nikmati setiap bulan bukan jatuh dari langit. Itu berasal dari keringat rakyat, dari pajak yang dipungut tanpa ampun, bahkan ketika rakyat sendiri megap-megap menutup biaya hidup. 

Betapa ironis, rakyat bekerja mati-matian membayar pajak, lalu pajaknya dipakai menggaji pejabat yang justru meremehkan mereka. Sebuah pengkhianatan moral yang kita telan mentah-mentah setiap hari.

Dan suara rakyat itu nyata, bukan isapan jempol. Ribuan cuitan di media sosial berisi kekecewaan, kemarahan, hingga sumpah serapah terhadap rezim. Mereka kehilangan kepercayaan, kehilangan sabar, dan kehilangan harapan pada janji-janji yang terus diulang. 

Media sosial berubah menjadi kanal jeritan massal, namun jeritan itu hanya dianggap “riuh netizen.” Padahal di sanalah denyut hati rakyat paling jelas terdengar.

Sementara di jalanan, arogansi berseragam semakin menebal. Aparat yang mestinya mengayomi kini tampil sebagai wajah paling nyata dari ketakutan. Gas air mata, rotan, dan rantis seakan menjadi bahasa resmi negara ketika berhadapan dengan warganya sendiri. 

Rakyat diperlakukan bukan sebagai pemilik sah negeri ini, melainkan musuh yang harus diredam. Lupa mereka, tanpa rakyat, seragam itu hanya kain biasa tanpa makna.

Ditambah lagi, pajak meroket tanpa permisi. Rakyat tidak sempat menarik napas, tiba-tiba muncul pungutan baru, aturan baru, kenaikan baru. Semuanya atas nama “pembangunan,” padahal yang terasa hanyalah beban. 

Tidak ada ruang menolak, tidak ada forum bertanya. Yang ada hanya kewajiban tanpa hak. Dan yang paling pahit: hasilnya entah ke mana, sementara rakyat tetap hidup dalam antrean, macet, dan kemiskinan.

Kadang muncul kecurigaan, bangsa ini memang sengaja dibiarkan carut-marut supaya rakyat sibuk dengan amarahnya sendiri. Drama politik terus dijejalkan, mulai dari janji kampanye yang menguap hingga perseteruan elite yang berakhir akur di belakang layar. 

Rakyat hanya jadi penonton, menunggu kabar buruk berikutnya yang selalu hadir esok hari. Berita baik seolah menjadi barang langka, sementara berita buruk dijual murah setiap hari.

Namun jangan salah, rakyat negeri ini tidak sebodoh yang dibayangkan. Dari balik asap gas air mata, dari balik blunder pejabat, dari balik tragedi ojol yang terlindas rantis, kesadaran perlahan tumbuh: perubahan tidak akan lahir dari istana atau gedung parlemen. 

Ia lahir dari bawah, dari mereka yang sehari-hari jadi korban, dari mereka yang tak masuk headline kecuali ketika ada darah. Mungkin besok ada kabar buruk lagi, tetapi bisa jadi justru dari kabar buruk itulah lahir kabar baik yang tidak lagi bisa dihentikan. (*)

***

*) Oleh : Azizah Zamzam, Bendahara Umum DPD KNPI Kabupaten Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.