TIMES MALANG, MALANG – Merespon pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) yang tahun ini genap menuju tiga tahun melumpuhkan arus sosial-ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia yang memang secara geologi berada pada cakupan wilayah Asia yang notabene menjadi hulu virus ini menyebar, Wuhan, kota di China sebagaimana dilaporkan adalah tempat pertama kali Covid-19 terdeteksi, dari pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2020.

Laporan itu sebagian besar didasarkan pada kunjungan tim ahli internasional WHO (kesehatan.kontan.co.id, 2021) dengan penyebaran yang sangat cepat dan belumnya ditemukan obat atau vaksin yang benar bisa mengatasi virus berskala global (pandemi) ini secara menyeluruh karena laporan baru mengatakan virus ini bermutasi hingga dibutuhkan pengembangan  vaksin itu sendiri, ini menjadi polemik serius terhadap kestabilan negara secara menyeluruh.

Selain harus bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat juga dampak dari penanganan yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas sebagaimana biasanya, mulai dari menjaga jarak (Physical distancing) hingga WFH atau bekerja dari rumah, tentu ini memberikan efek serius karena dari beberapa larangan yang dianjurkan ini membentuk  adanya pembatasan moda transaksi dari sektor rumah tangga hingga sektor yang lebih besar lainnya, oleh sebab itu selain berpengaruh pada kesehatan covid-19 juga sangat berdampak pada perekonomian khususnya pada sektor makro-ekonomi. 

Seperti yang diuraikan pada paragraf pertama pembatasan kerja masyarakat ini akan berakibat pada penurunan agregat supply dan agregat demand dalam perekonomian yang ini akan berdampak pada jumlah penawaran dan permintaan, kondisi masyarakat yang demikian (work from home) ini akan melumpuhkan wilayah produksi dan konsumsi masyarakat, apabila produksi menurun kemudian dibarengi penurunan konsumsi yang terjadi nantinya adalah perekonomian yang lumpuh hingga menurunnya kesejahteraan masyarakat, hal tersebut berakibat pada penggunaan tenaga kerja yang menurun dan daya konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan sehingga pengangguran dan kemiskinan meningkat. Kelompok yang paling terdampak secara ekonomi tentu masyarakat menengah ke bawah yang bekerja secara informal.

Mulanya menurut badan pusat statistik (BPS) pada kurtal I pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencaai 2,97 persen capaian ini di bawah jauh dari proyeksi pemerintah yang sebesar 4,6 persen Mohammad Faisal Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics dalam kesempatan lain memprediksi pada kuartal II tahun 2020 tumbuh kontraksi antara -1,9 persen hingga -5 persen nilai ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yang juga dilihat dari data BPS pada kuartal I tahun 2019, Indonesia merekam 5,07 persen  hingga terlihat jelas Indonesia merangkak menunju jurang resesi.

Bank Indonesia (BI) 2021 secara keseluruhan ini memiliki perkiraan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,15 hingga 5,1 persen yang sebelumnya bank sentral optimistis ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen. (nasional.kontan.co.id, 20/04/2021). Meleset dari perkiraannya Menteri keuangan Sri Mulyani berpendapat sebelumnya proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih berada pada zona negatif, kinerja perekonomian akan mengalami kontraksi di kisaran minus 1 persen hingga minus 0,1 persen. Sri Mulyani yang juga memperkirakan  pertumbuhan ekonomi akan tumbuh pada kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen (money.kompas.com, 23/03/2021).

Indonesia sebagai negara ketiga, yang kemiskinan menjadi masalah fundamental dalam upaya pembangunannya. Beragamnya perspektif tentang kemiskinan mengartikan bahwa kemiskinan adalah fenomena multi dimensi. Fenomena ini menjadiakan tolok ukur kemiskinan menjadi tidak mudah. Akan tetapi kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

World Bank Institute (2020) menjabarkan empat alasan kemiskinan harus dikaji, yaitu (1) agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan, (2) pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan, (3) pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin, dan (4) evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. 

Angka kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap total kasus Covid-19. Alasan terjadinya hal ini bahwa tidak adanya akses kesehatan individu dan populasi miskin dan informasi yang salah dan miskomunikasi karena terbatasnya akses menuju saluran informasi sehingga cenderung abai terhadap himbauan kesehatan masyarakat (Ahmed, Ahmed, Pissarides, & Stiglitz, 2020). 

Kemiskinan adalah masalah makroekonomi yang selalu menjadi perhatian negara utamanya bagi negara dunia ketiga. Sebab kemiskinan dapat melahirkan persoala sosial, ekonomi hingga politik di masyarakat sehingga menimbulkan ketidak stabilan pada kontrol negara, dapat dilihat contoh pada 1998 pemerintahan (kontrol negara) dapat dijatuhkan oleh amukan rakyat miskin yang tidak tahan lagi dengan kondisi yang dihadapinya.

Covid-19 berdampak luar biasa pada sektor kinerja perdagangan, nilai tukar, hingga aktifitas bisnis yang mengalami penurunan drastis. Pandemi ini menjadi penyebab berkurangnya suplai tenaga kerja, pengangguran,menurunnya penghasilan, mrningkatnya biaya bisnis setiap sektor, pengurangan konsumsi sebab pergeseran preferensi konsumen atas semua barang, rentannya masyarakat terhadap penyakit serta rentannya terhadap berubahnya kondisi ekonomi.

Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah mengakibatkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama pada masyarakat menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang mulanya bukan termasuk golongan miskin akhirnya menjadi miskin akibat pembatan kerja berskala luas ini. 

Belum sepenuhnya sembuh dari masalah sebelumnya negara akan sibuk dengan solusi pemecah masalah seperti contoh lapangan perkerjaan atau sumber penghasilan alternatif untuk banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka akibat dari pandemi ini, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah, sebelumnya negara sempat memberikan bantuan tunai terhadap warga dengan klasifikasi tertentu namun karena covid-19 ini masih belum masuk pada titik stabil penanganannya maka ketidak pastian masyarakat masih belum terbendung.

Tahun ini negara yang sudah aktif dalam distribusi vaksin sebagai bentuk upaya normalisasi kerja masyarakat sekaligus berharap dapat mendayung kembali pertumbuhan ekonomi sebagimana yang ditargetkan, dengan banyaknya pro-kontra terhadap upaya pemulihan kembali tersebut, mulai dari ketidak percayaan masyarakat terhadap vaksinasi yang dapat dilihat dari tidak sedikitnya penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan.

Namun tentu masalah pokok bukan hanya perihal jaminan kesehatan masyarakat saja tetapi bagaimana juga negara dapat mengentas residu akibat resesi berupa jaminan kesejahteraan sebagaimana semula pasca pandemi.

***

*) Oleh: Fakhrurijal, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang fakultas Ekonomi dan Bisnis.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.