MALANG – DPRD Kota Malang berencana memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Langkah ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi hingga temuan-temuan menu busuk sampai berbelatung.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, pelaksanaannya berada di daerah sehingga DPRD merasa perlu ikut melakukan pengawasan.

“Yang jelas ini kan program pusat, meskipun program pusat namun kita jadi lokusnya. Jadi pasti bagaimana pun kita akan jadi sasaran dari program ini,” ujar Amithya, Sabtu (7/3/2026).

Ia menyebut, DPRD Kota Malang berencana mengirimkan surat pemanggilan kepada seluruh SPPG di Kota Malang dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan untuk membahas berbagai keluhan yang muncul di lapangan.

“Insyaallah dalam minggu ini kita akan bersurat, panggil SPPG semua yang ada di Kota Malang. Nanti kita akan lakukan rapat bersama, menyampaikan daftar keluhan lalu kita evaluasi bersama apa yang mestinya dilakukan,” ungkapnya.

Menurut Amithya, evaluasi itu penting karena sasaran utama program MBG adalah anak-anak sekolah. Karena itu, kualitas makanan, proses pengolahan, hingga pengawasan harus benar-benar diperhatikan.

Dalam pertemuan nanti, DPRD akan menekankan pentingnya kontrol kualitas dalam setiap tahap penyediaan makanan. Ia menilai sejumlah temuan yang muncul kemungkinan dipicu oleh persoalan manajemen yang tidak berjalan dengan baik.

“Yang pasti kontrol kualitas. Kemudian kalau ada miskomunikasi, manajemennya harus diriset ulang. Bisa jadi masalahnya di kualitas logistik, penyimpanan logistik, sterilisasi ruangan, atau proses memasaknya,” tegasnya.

Amithya juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Padahal, menurutnya setiap SPPG memiliki pengawas yang seharusnya memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar.

“Itu harusnya sudah terkondisi, apalagi setiap SPPG ada pengawasnya. Ini berarti kan luput dari pengawasan. Semua stakeholder nanti kita undang,” katanya.

Selain SPPG, DPRD juga berencana memanggil pihak yang tergabung dalam satuan tugas pendamping program MBG, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang.

“Semua akan kami panggil dan kita evaluasi bersam,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengaku siap untuk berkoordinasi dengan DPRD Kota Malang dan memanggil semua SPPG untuk dilakukan evaluasi total usai banyaknya temuan menu MBG tak layak.

Ia juga akan berkoordinasi langsung dengan BGN terkait hal tersebut untuk memastikan kelayakan makanan MBG bagi para penerima.

“Nanti kita akan koordinasikan untuk bagian evaluasi dengan BGN, biar kemudian SPPG ini yang menjadi program prioritas Bapak Presiden bisa berjalan dengan baik,” ungkap Ali.

Pemkot Malang akan mendampingi evaluasi total untuk memastikan program MBG ini berjalan baik tanpa keluhan di wilayah Kota Malang.

“Nah masalah-masalah yang ada di lapangan inilah yang menjadi tanggung jawab kami untuk mendampingi, mengevaluasi dan sekaligus merekomendasikan bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wali murid di Kota Malang menemukan ketidaklayakan menu MBG, seperti pisang busuk, puding stroberi dan macaroni schotel berbelatung. Sejumlah temuan ini membuat wali murid resah atas kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. (*)