MALANG – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya Pertamax yang mencapai Rp16.250 mulai diantisipasi Pemkot Malang dengan menyiapkan sejumlah skenario efisiensi anggaran.

Mulai dari kajian penggunaan kendaraan listrik, pengurangan kendaraan operasional, hingga kemungkinan memperluas kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, saat ini jajarannya masih melakukan perhitungan dampak kenaikan BBM terhadap belanja operasional pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas.

Menurut Wahyu, berbagai opsi sedang dikaji untuk menekan beban pengeluaran akibat naiknya harga BBM. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah beralih dari energi fosil ke kendaraan berbasis listrik.

“Sedang kita hitung. Karena sekarang ada kenaikan BBM. Kita berupaya nanti dengan skenario yang sudah kita hitung ini, apakah kita mau menggunakan non-fosil, dengan energi listrik. Itu bisa mengurangi pengeluaran BBM,” ujar Wahyu, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, kajian tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena harus memperhitungkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan anggaran dan efektivitas penggunaannya di lingkungan Pemkot Malang.

Baca juga

Pasar Besar Malang Terimbas Pemadaman Bergilir, Pedagang Bertahan dengan Senter dan Lampu Darurat

Hasil perhitungan itu nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak menutup kemungkinan kebijakan yang dipilih akan dimasukkan dalam skema Perubahan APBD 2026.

“Sedang kita hitung. Dan itu sekali hitung tidak mudah. Kita sesuaikan juga apakah nanti dalam perubahan APBD di akhir tahun bisa kita sesuaikan,” katanya.

Selain opsi penggunaan kendaraan listrik, Wahyu menyebut ada dua skenario lain yang tengah dibahas. Pertama, mengurangi jumlah kendaraan operasional yang digunakan perangkat daerah dan mengoptimalkan penggunaan kendaraan roda dua.

Kedua, memperluas penerapan kebijakan WFH yang selama ini sudah berjalan di lingkungan Pemkot Malang. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengurangi mobilitas ASN sekaligus menekan konsumsi BBM.

“Nah, ini kan pengkajian. Apakah nanti menggunakan mobil listrik, atau kita mengurangi mobil operasional, kita kembali naik sepeda motor, atau sekarang kan sudah menerapkan WFH juga, apakah WFH-nya nanti kita tambah lagi. Nah itu skenario-skenarionya,” jelasnya.

Baca juga

Dukung Yakuza Maneges, DPRD Kabupaten Malang Desak Langkah Taktis Kemenag Soal Pesantren

Dengan tiga opsi tersebut, Pemkot Malang berupaya menjaga efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Kajian yang tengah dilakukan akan menjadi dasar penentuan kebijakan yang paling efektif dan realistis untuk diterapkan di tengah tekanan kenaikan harga BBM.

“Skenario-skenario ini masih akan kita hitung kembali nantinya,” ucapnya.(*)