Polemik Golkar Kota Malang Memanas, Kader Tolak Kepengurusan Baru dan Kirim Karangan Bunga Duka Cita
Polemik internal Partai Golkar Kota Malang kian memanas.
MALANG – Polemik internal Partai Golkar Kota Malang kian memanas. Sekitar sepekan setelah pengurus baru DPD Partai Golkar Kota Malang diperkenalkan, gelombang penolakan justru bermunculan dari internal kader.
Sejumlah kader menyatakan menolak masuk dalam struktur kepengurusan dan memilih mundur.
Gejolak ini merupakan lanjutan dari dinamika panas pasca Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Kota Malang. Sejumlah kader menilai pelaksanaan Musda hingga proses pemilihan Ketua DPD sarat pelanggaran aturan dan etika organisasi partai.
Sebagai bentuk protes, Rabu (4/2/2026), sejumlah kader Golkar mengirimkan karangan bunga ke Kantor DPD Golkar Kota Malang di Jalan Panglima Sudirman. Karangan bunga tersebut berisi ucapan duka cita sebagai simbol kekecewaan kader atas matinya sistem kaderisasi di tubuh partai berlambang Pohon Beringin.
Dewan Pertimbangan (Wantimbang) DPD Golkar Kota Malang, Agus Sukamto, menyebut kekecewaan kader memuncak setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, meski proses sengketa masih berjalan di Mahkamah Partai.
“Hari ini rekan-rekan Golkar kecewa. Kekecewaan itu muncul sejak Musda hingga terbitnya SK kepengurusan. Padahal DPD tingkat satu sudah mengetahui bahwa persoalan ini sedang dibawa ke Mahkamah Partai,” ujar Agus, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai penerbitan SK tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap etika dan tata krama organisasi. Menurutnya, relasi antarkader yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati justru digantikan oleh praktik kekuasaan sepihak.
“Ini pelecehan etika Golkar. Yang muncul hanya kekuasaan. Karena itu, satu-satunya kewenangan yang kami miliki adalah menggugat. Kami menyamakan persepsi untuk melayangkan somasi dan gugatan terhadap kepengurusan ini,” tegasnya.
Agus juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran serius dalam susunan kepengurusan DPD Golkar Kota Malang yang telah disahkan. Mulai dari pelanggaran prosedur, pengabaian etika organisasi, hingga dugaan nepotisme.
“Susunan kepengurusan ini sangat melukai hati kami. Ada pengurus dari kabupaten masuk ke kepengurusan kota. Dari 125 pengurus, yang hadir kemarin tidak sampai 30 persen. Bahkan ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak, masuk semua. Nepotismenya terasa sekali,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Agus menyebut sejumlah kader mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui proses penyusunan kepengurusan, namun namanya tiba-tiba tercantum dalam struktur. Kondisi tersebut mendorong sejumlah pimpinan kecamatan (PK) dan pimpinan kelurahan (PL) menyatakan penolakan secara tertulis.
Karangan bunga yang dikirimkan ke kantor DPD Golkar, lanjut Agus, merupakan bentuk keprihatinan kader atas matinya sistem kaderisasi partai. Ia menilai banyak pihak yang tidak pernah aktif, bahkan belum pernah menjadi pengurus, justru masuk dalam struktur resmi partai.
“Ini duka cita atas meninggalnya kaderisasi Partai Golkar. Ada yang tidak pernah jadi pengurus, tidak pernah aktif, tiba-tiba masuk dalam kepengurusan,” pungkasnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
