TIMES MALANG, MALANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Malang mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) hasil kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa segera dievaluasi.

Melalui diskusi publik yang digelar di Kopi Lonceng, Jalan Aris Munandar, Kota Malang, Jumat (28/2/2025) pagi tadi, ada beberapa hal yang menjadi sorotan soal pelaksanaan MBG.

Ketua PC PMII Kota Malang, Dicky Wahyu Firmansyah mengatakan, berdasarkan kajian di lapangan, ada kekhawatiran kondisi makanan menjadi tidak layak saat dikonsumsi.

Menurutnya, pemerintah di tingkat pusat tidak mengetahui kondisi sperti itu dapat terjadi di daerah. Ia mendorong agar pemerintah daerah bisa lebih peduli atau cepat merespon, karena berada di wilayah kebijakannya masing-masing. 

Selain khawatir terhadap kondisi makanan, program makan bergizi gratis juga didorong untuk bisa lebih memberdayakan potensi UMKM atau sumber yang ada di tingkat lokal.

"Ada kekhawatiran dari makanan yang dimasak sejak pukul 2 pagi hingga didistribusikan pukul 9 itu ada yang basi dan berlendir. Hal seperti itu mungkin tidak terbaca sampai pusat sehingga di tingkat daerah harus mewaspadai agar tidak rugi," ujar Dicky, Jumat (28/2/2025).

Dicky mengungkapkan, ada sejumlah kelompok petani yang merasakan dampak positif pelaksanaan program makan bergizi gratis. Seperti halnya, petani sayur banyak menerima pesanan untuk memasok kebutuhan program makan bergizi gratis.

“Ini harus dievaluasi, bagaimana para petani yang memasok padi, Pemerintah bisa memanfaatkan dan memperluas dampak itu di kawasan lainnya,” ungkapnya.

Disisi lain, Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Mofit Jamroni mengaku bahwa tujuan program makan bergizi gratis ini sangat bagus. Namun, juga perlu dipertimbangkan kondisi saat ini agar tidak menjadi lebih buruk, terutama dampak terhadap kondisi pertanian di Indonesia.

"Salah satu kebijakan yang dikeluarkan dengan memberikan harga pembelian gabah. Bahwasannya, selain peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini petani, artinya petani sekarang menjadi lebih memiliki kepastian harga," jelasnya.

Ia juga mendorong perlunya keterlibatan masyarakat dengan latar belakang petani secara lebih luas. Ada komunitas atau perkumpulan yang bisa dijangkau oleh pemerintah. Pasalnya, terkadang petani memiliki pekerjaan sampingan memiliki usaha di kelas UMKM.

"Jadi tidak hanya dalam konteks petani, UMKM juga. Petani bisa juga memiliki pekerjaan di UMKM. Ini tolong bisa dilihat. Setidaknya asosiasi barangkali bisa diajak ngobrol. Terpenting jangan sampai mematikan hajat hidup yang sudah eksisting hari ini. UMKM saat pandemi sangat membantu, tapi jangan sampai kekhawatiran bangkrut itu muncul," jelasnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI Jatim), Yatimul Ainun memaparkan sejumlah fakta yang menurutnya tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Fakta-fakta itu, diantaranya dampak program makan bergizi gratis terhadap pedagang kantin di sekolah.

"Tidak sampai tutup, tapi menurun drastis. Ini harus diperhatikan dampaknya," tegasnya.

Lalu, para pelaku UMKM yang menurutnya masih belum banyak terlibat. Para pelaku UMKM kalah modal dengan pengusaha lain, sehingga mereka tidak bisa bersaing. Padahal, selama ini para pelaku UMKM atau mitra yang berada di lingkungan sekolah telah menjadi jujugan para siswa saat istirahat ataupun pulang sekolah.

Tak hanya itu, Ainun juga menyoroti waktu belajar yang banyak termakan, karena proses makan menghabiskan cukup banyak waktu. Menurutnya, mulai dari proses makanan datang hingga selesai makan, ada waktu belajar yang terkuras selama sejam. Kondisi makanan yang tidak segar juga menjadi sorotan.

"Dari sejumlah pemberitaan di media, ini terbukti fakta-fakta itu di lapangan. Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan pelaku UMKM dapat menciptakan sebuah model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.(*)