TIMES MALANG – Polisi harus peka dan melayani masyarakat agar menjadi institusi yang dipercaya. Hal ini menjadi salah satu penekanan dari Forum Grup Discussion (FGD) di Ballroom Sanika Satyawada, Mapolresta Malang Kota, Minggu (25/5/2025).

 Drs. Totok Suryanto, Wakil Dewan Pers Republik Indonesia, menyoroti sisi  pentingnya kepekaan Polri dalam melayani masyarakat.

“Polri adalah institusi yang paling bersentuhan dengan masyarakat bawah. Maka, Polri harus benar-benar memahami siapa yang mereka layani. Insan Pers dan Polri sama-sama bekerja untuk rakyat, dan keduanya berada dalam pengawasan publik,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa di era digital ini, masyarakat bisa menjadi jurnalis secara langsung melalui media sosial.

“Oleh karena itu, Polri tidak bisa bersikap di atas masyarakat, tapi harus sejajar. Layani dengan empati, ramah, dan buatlah masyarakat terkesima. Polri harus mampu berinteraksi dengan masyarakat secara natural. Inilah tantangan di era multimedia yang semakin individual,” tegasnya.

FGD juga menghadirkan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Prof Dr Nur Basuki Minarno SH, MHum dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Dr. Maradona SH, LL.M.

Sementara itu, Dr. Maradona menekankan pentingnya fungsi preventif Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Ia mengutip karya Van Vollenhoven yang menyebutkan bahwa “Tugas Utama Polri Adalah Mencegah Kejahatan.”

“Polri itu bekerja di jalan sunyi. Saat masyarakat merasa aman dan tidak melihat kejahatan, itu justru karena Polri bekerja 24 jam di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan publik agar pendekatan pencegahan lebih diutamakan ketimbang represif,” paparnya.

Ia menekankan sebagai pemilik kewenangan menegakkan hukum, maka Polisi harus hadir sebagai penyelesai konflik manusia, bukan sekadar penegak hukum.

“Saya melihat banyak anggota Polri yang kreatif membuat konten edukatif, membangun narasi bahwa Polri adalah sahabat rakyat. Ini bentuk profesionalisme yang harus terus dipertahankan,” imbuhnya

Kemudian, Prof. Nur Basuki Minarno juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dan penguasaan teknologi informasi bagi setiap anggota Polri.

“Semua tindakan Polri harus bisa lebih dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Profesionalisme harus dibarengi penguasaan fakta dan netralitas. Jangan ada prasangka dalam proses penyidikan. Rekan-rekan harus memahami unsur-unsur tindak pidana dan menerapkan secara tepat melalui pendekatan yang ilmiah dan prosedural,” ucapnya.

FGD dengan tema "Mau Dipercaya Masyarakat, Pahami Harapannya” ini lebih ditegaskan bukan hanya slogan, tetapi sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara edukatif, transparan, kolaboratif, dan akuntabel.

Di tengah tantangan zaman dan derasnya arus informasi digital, Polresta Malang Kota menunjukkan langkah konkret dalam membentuk Polri yang adaptif dan berintegritas.

Harapan ke depan, seluruh personel Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran yang mengikuti FGD ini mampu melayani masyarakat dengan lebih santun, profesional, proporsional, serta menjadi problem solver yang solutif bagi warga.

Transformasi Polri yang Presisi hanya bisa terwujud apabila setiap anggota paham akan harapan masyarakat dan mampu menjawabnya dengan kerja nyata.

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, berharap FGD ini bentuk motivasi sekaligus penyegaran bagi seluruh anggota Polresta dan Jajaran agar mampu memahami ekspektasi masyarakat secara mendalam.

“Kami ingin menanamkan bahwa untuk menjadi Polri yang dipercaya masyarakat, kita harus mampu memahami apa yang menjadi harapan mereka. Jika kita mampu menyentuh hati masyarakat, maka kepercayaan itu akan tumbuh,” ujar Kombes Pol Nanang.

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan FGD ini menjadi sarana untuk menggugah kesadaran personel dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional dan Presisi.

“Saya minta seluruh anggota fokus dan aktif selama diskusi. Ilmu yang didapat harus menjadi inspirasi nyata, bukan sekadar formalitas. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat berinteraksi dengan masyarakat. Kita adalah pelayan, bukan penguasa,” ungkapnya. (*)