TIMES MALANG, JAKARTA – Ketum (Ketua Umum) PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) tidak boleh melibatkan diri menjadi pihak yang berkompetisi memperebutkan kekuasaan. NU harus mendudukkan dirinya di tengah konstruksi negara bangsa yang sedang dibangun bersama. 

Hal tersebut disampaikan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat Sarasehan Ulama NU diselenggarakan di Jakarta pada hari ini, Selasa (4/2/2025). 

"Dalam berbagai kesempatan kami menyampaikan NU tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam entitas kolektif dalam kompetisi kekuasaan dalam politik kita," kata Ketum PBNU yang akrab sapa Gus Yahya. 

Menurut Gus Yahya lingkungan budaya NU yang begitu luas di Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi identitas politik. Sebab hal itu akan berbahaya sekali bagi kelangsungan bangsa dan negara.

"Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik, tidak boleh," tegas Gus Yahya. 

Gus Yahya menegaskan kedudukan NU dalam pemerintahan sebagai organisasi yang mengabdi, melayani dan berbakti kepada rakyat. 

"Nahdlatul Ulama lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat bagi rakyat. Maka siapapun siapapun yang sedang bekerja untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat harus didukung oleh Nahdlatul Ulama, apalagi pemerintah setiap pemerintah siapapun presidennya setiap pemerintahan pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat," terang Gus Yahya. 

Gus Yahya menyatakan dukungan pada visi misi pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

"NU tidak perlu mencari-cari alternatif tentang visi sendiri, ya sudah ini visinya yang mau dibangun oleh pemerintah. Posisi Nahdlatul Ulama adalah menyediakan diri untuk berkontribusi dalam upaya menjadikan visi ini sungguh-sungguh mencapai hasil yang diinginkan," tutur Gus Yahya. (*)