TIMES MALANG, MALANG – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan segera disahkan jika tidak ada hambatan berarti. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada Selasa (18/3/2025).

Eddy, yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai dwifungsi TNI sudah tidak lagi menjadi bagian dari revisi undang-undang ini. Menurutnya, hanya tiga pasal yang mengalami perubahan, yaitu terkait usia pensiun prajurit, kedudukan TNI, serta peran prajurit aktif di kementerian dan lembaga.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI bertambah dari 10 menjadi 16. Namun, di luar itu, jika ada prajurit yang ingin menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain, mereka harus mengundurkan diri dari dinas aktif.

"Semua kementerian dan lembaga yang jumlahnya ditambah itu berkaitan dengan ketahanan, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan laut. Contohnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelasnya.

Ia menekankan bahwa revisi ini tetap selaras dengan semangat reformasi dan tidak akan menyimpang dari fungsi TNI yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.

Terkait kekhawatiran masyarakat sipil, Eddy meminta agar publik menunggu hasil akhir revisi RUU TNI ini. Ia juga mengingatkan bahwa jika nantinya ditemukan penyimpangan, masyarakat masih dapat menempuh jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalaupun menyimpang, masih ada jalur yang disiapkan oleh konstitusi, melalui MK. Namun, sudah ada keyakinan dari pimpinan DPR dan partai politik bahwa tidak akan ada penyimpangan terhadap fungsi TNI,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai target pengesahan, Eddy optimistis RUU TNI akan segera diketok palu dalam waktu dekat. "Kalau tidak ada aral melintang, tahun ini akan disahkan," pungkasnya. (*)