TIMES MALANG, JAKARTA – Ketika Presiden Donald Trump memicu perang dagang melalui kebijakan tarif terhadap berbagai negara, dunia kembali menyadari bahwa globalisasi tidak kebal dari konflik kepentingan. Tarif menjadi senjata diplomasi ekonomi baru, bukan hanya untuk menekan defisit perdagangan, tetapi juga untuk menguji kekuatan tawar dalam hubungan internasional. 

Bagi Indonesia, situasi ini memunculkan dilema klasik: melindungi kepentingan nasional tanpa kehilangan akses ke pasar global. Dalam kerangka teori ekonomi dan game theory, respons Indonesia menunjukkan strategi yang adaptif dan rasional di tengah permainan kekuatan global.

Dalam game theory, perang dagang bisa dipahami sebagai bentuk iterated prisoner’s dilemma, di mana masing-masing negara memilih antara kerja sama atau defeksi dalam berbagai putaran permainan. Teori ini, sebagaimana dijelaskan oleh Axelrod (1984), menunjukkan bahwa strategi terbaik dalam permainan berulang sering kali adalah tit-for-tat—yakni membalas tindakan negara lain dengan langkah serupa, namun tetap terbuka terhadap kerja sama. 

Indonesia tidak serta-merta membalas tarif tinggi AS dengan retaliasi keras, tetapi merespons secara selektif dan strategis. Misalnya, dengan meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional dan memperkuat diplomasi dagang bilateral dan multilateral, Indonesia secara tidak langsung mengadopsi pendekatan tit-for-tat yang cerdas dan tidak konfrontatif.

Strategi tersebut diperkuat oleh prinsip mixed strategy, sebagaimana dijelaskan dalam model oleh Fudenberg dan Tirole (1991). Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan pendekatan campuran: melindungi sektor-sektor strategis seperti baja dan tekstil, sambil membuka ruang kerja sama di sektor manufaktur teknologi dan komoditas yang bersifat substitutif. Ini menciptakan keseimbangan antara proteksi nasional dan keterbukaan internasional—sebuah titik ekuilibrium baru yang memungkinkan Indonesia tetap kompetitif tanpa menjadi agresif. 

Lebih jauh, Indonesia juga menggiring arah permainan menuju cooperative equilibrium. Ini dilakukan dengan meningkatkan nilai masa depan kerja sama melalui perjanjian jangka panjang seperti RCEP dan IEU-CEPA. 

Dalam teori permainan, strategi ini menciptakan shadow of the future, yaitu keyakinan bahwa relasi jangka panjang lebih bernilai daripada keuntungan sesaat. Dengan demikian, negara lain akan berpikir dua kali sebelum memutus hubungan dagang karena ada kepentingan berkelanjutan yang saling mengikat (Axelrod & Keohane, 1985).

Langkah diplomatik juga diperkuat oleh strategi reputasi. Dalam teori permainan berinformasi tidak sempurna (games with incomplete information), reputasi menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. 

Seperti yang dijelaskan oleh Kreps dan Wilson (1982), negara yang dikenal sebagai mitra dagang rasional, kooperatif, dan dapat diprediksi akan memiliki posisi tawar lebih kuat. Indonesia membangun reputasi ini dengan tetap patuh pada aturan perdagangan internasional, menghindari eskalasi, dan aktif berpartisipasi dalam forum multilateral seperti WTO dan G20.

Pada Maret 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar USD 4,33 miliar. Ekspor ke Amerika Serikat, justru tumbuh dalam kategori alas kaki, pakaian, dan elektronik. Sebagai sinyal resiprokal terhadap tekanan tarif, Indonesia membuka impor produk pertanian dan energi dari AS senilai hingga USD 19 miliar. 

Tindakan ini tidak hanya meredam ketegangan, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memahami reciprocity sebagai prinsip fundamental dalam menjaga strategic balance (Bagwell & Staiger, 2002). Dalam jangka panjang, stabilitas ekonomi makro tetap menjadi fondasi utama. 

Kebijakan suku bunga yang dijaga oleh Bank Indonesia, serta reformasi struktural dalam industri, pendidikan, dan logistik, bertujuan memperkuat daya saing domestik. Dalam kerangka model ekonomi terbuka Mundell-Fleming, stabilitas internal sangat penting untuk menghadapi tekanan eksternal dan menjaga posisi dalam sistem nilai tukar mengambang.

Namun lebih dari itu, solusi Indonesia yang paling strategis adalah mengubah struktur permainan itu sendiri—menggeser konflik dagang dari zero-sum menjadi permainan yang saling menguntungkan (positive-sum game).

Dengan memainkan peran aktif dalam membentuk norma baru perdagangan regional dan global, Indonesia sedang memosisikan diri bukan hanya sebagai korban perang dagang, tetapi sebagai arsitek rules of the game baru. 

Dalam dunia yang semakin multipolar, menang bukan berarti mengalahkan lawan dagang, tetapi menciptakan kondisi stabil dan adil di mana semua pihak mendapat keuntungan relatif. Indonesia tampaknya memahami hal ini. 

Dengan menggabungkan strategi tit-for-tat, mixed strategy, penciptaan cooperative equilibrium, dan pembangunan reputation, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi secara perlahan menguatkan posisinya sebagai kekuatan dagang menengah yang rasional dan disegani. Seperti yang diajarkan oleh game theory, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling adaptif dan cerdas membaca arah permainan. 

Dalam perang dagang global yang penuh ketidakpastian, Indonesia telah menunjukkan bahwa ia bukan pion, tetapi pemain yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus melangkah, dan kapan harus mengubah permainannya sendiri.

***

*) Oleh : Dr. M. Iqnal Fardian, M.Si., Ekonom dan peneliti Economica Institute.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.