TIMES MALANG, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai Indonesia telah memasuki babak baru dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menurutnya, terdapat dua instrumen strategis yang menjadi kunci, yakni peta jalan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang komprehensif serta penguatan perjanjian antarnegara sebagai penopang utama dekarbonisasi industri nasional.

Hal ini diegaskan saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rapat tersebut turut dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu.

Rakortas ini secara khusus membahas Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi awal dalam penataan pasar karbon nasional. SRUK dirancang sebagai sistem nasional untuk pencatatan, verifikasi, dan pelacakan seluruh unit karbon yang diperdagangkan di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Eddy Soeparno menegaskan Indonesia memiliki modal alam yang sangat besar untuk berperan strategis dalam pasar karbon global. Potensi serapan karbon alami Indonesia, mulai dari kawasan hutan, lahan gambut, hingga mangrove, dinilai sebagai salah satu yang terbesar di dunia, diperkuat dengan ketersediaan sumber daya EBT dan kapasitas penyimpanan karbon bawah tanah yang signifikan.

Eddy menekankan percepatan investasi di sektor EBT hanya dapat dilakukan apabila Indonesia memiliki peta jalan nasional yang jelas, terukur, dan selaras dengan standar internasional. Ia mendorong agar penyusunan peta jalan EBT menjadi agenda prioritas pemerintah guna memberikan kepastian regulasi, memastikan proyek yang dikembangkan memenuhi metodologi global, serta menyiapkan mekanisme persetujuan cepat bagi proyek strategis.

Menurutnya, tanpa arah kebijakan yang solid, Indonesia berpotensi kehilangan momentum di tengah ketatnya persaingan pasar karbon regional. Ia mengingatkan peluang Indonesia sebagai pemasok kredit karbon berbasis EBT bersertifikat di kawasan ASEAN sangat terbatas oleh waktu.

Lebih lanjut, Eddy juga memaparkan sejumlah langkah mendesak yang perlu segera dilakukan pemerintah dalam membenahi pasar karbon nasional. Salah satunya adalah penyusunan peta jalan implementasi Article 6.2 untuk pengembangan EBT dan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), yang memuat target kuantitatif, kepastian regulasi, serta mekanisme seleksi proyek berintegritas tinggi.

Selain itu, ia mengusulkan pembentukan Joint Technical Working Group (JTWG) sebagai forum kerja sama teknis bilateral. Kelompok kerja ini diharapkan mampu menyelesaikan kendala teknis secara paralel dengan proses diplomasi, sehingga dapat mempercepat realisasi transaksi karbon lintas negara. (*)