TIMES MALANG, BATU – Budayawan yang juga dulu anggota Pokja Peningkatan Status Kota Batu, Slamet Henkus menyebut jika sosok Wong Mbatu muncul, yang terjadi adalah Pemilukada tinggal memilih Calon Wakil Wali Kota (Cawali) saja.

Hal ini dikemukakan oleh Henkus menjawab pertanyaan banyak orang, bahwa hingga kini belum ada sosok Wong Mbatu yang bisa didukung.

Henkus melihat fenomena yang terjadi saat ini berbeda dari anggapan tersebut. Ia menyebut Wong Mbatu yang akan mencalonkan sebagai wali kota saat ini mengambil posisi menunggu dan melihat.

"Masih menunggu, justru ada beberapa sosok Wong Mbatu yang muncul tidak akan ada pilihan wali kota, yang ada malah pilihan wakil wali kota," ujar Henkus.

Ia mencontohkan munculnya Krisdayanti. Jika KD, panggilan akrab artis asli Kota Batu ini muncul, para calon lain akan berpikir menjadi pasangan calon wakil wali kotanya.

"Kalau KD muncul orang-orang akan mikir, karena dibelakangnya tidak ada Bohir (pemilik modal). Dia bisa biaya sendiri, karena dia punya cukup uang, mungkin yang lain butuh bantuan orang lain, butuh bohir," ujarnya.

Ketika hal ini muncul dipermukaan, menurut Henkus, banyak calon akan berebut menjadi pasangan KD.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa meski parpol mulai membuka pendaftaran, ia melihat bahwa yang terjadi hanya sebatas memunculkan nama bukan sosok.

"Sosok dimana Dia berkiprah, apa impiannya tentang Kota Batu, dalam konteks ini masyarakat membutuhkan nutrisi (informasi profil calon-red), siapa yang bisa memberikannya ya teman-teman media yang bisa menyajikan nutrisi," ujarnya.

Henkus membenarkan bahwa Wong Mbatu yang akan mencalonkan memang masih menunggu perkembangan partai di pusat.

"Kalau rekom partai bisa saja yang muncul sebenarnya tidak dikehendaki masyarakat, karena dasarnya dari hasil survei," ujarnya.

Ketika disinggung sebenarnya bagaimana sosok Calon Wali Kota Batu yang diingini masyarakat, Henkus menuturkan ada beberapa hal, pertama terbuka terhadap kritik.

Kedua akomodatif, calon ini harus mengerti apa yang perlu dibangun untuk rakyat. "Selama ini saya lihat lompatannya hanya dua yakni eksekutif dan legislatif selalu terjadi begitu, terjadi berulang, sehingga kalau terjadi dialog bersifat monotif, contonya seperti musrenbang diserahkan saja pada yang pintar ngomong, tapi tidak dengan dialog, sehingga tidak ada uji materi," ujarnya.

Menurutnya hingga saat ini Kota Batu belum punya blue print, sehingga arah pembangunan tanpa konsep. "Kalau RPJM hanya menunjukkan tahapan pembangunan  tapi mau diarahkan golnya kemana kan belum ada. Contoh sederhana pemasangan pipa PDAM, gali lubang tutup lubang, jalan baru diaspal dikeruk lagi, ini kan menunjukkan koordinasi belum bagus," ujarnya.(*)