TIMES MALANG, JAKARTA – Sebuah dokumen rahasia milik National Endowment for Democracy (NED), organisasi yang diketahui memiliki keterkaitan dengan CIA bocor. Dokumen tersebut berisi kisi-kisi bagaimana organisasi tersebut secara tidak langsung ikut dalam politik di Indonesia.

Dilansir dari MPN NED sudah memiliki jaringan yng luas di Tanah Air ini. Mereka juga berhasil masuk ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk partai politik dan calon dari beragam spektrum ideologi.

NED, yang secara resmi adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia, diketahui beroperasi di lebih dari 100 negara. Mereka mendistribusikan lebih dari 2.000 hibah setiap tahun, dan Indonesia salah satu negara targetnya. 

Dana yang dialokasikan NED telah membantu organisasi ini merambah ke berbagai sektor, termasuk LSM dan kelompok masyarakat sipil. Yang mengejutkan, partai politik serta kandidat dengan beragam pandangan ideologi juga menjadi sasaran mereka.

Aktivitas NED yang tersebar luas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan Amerika Serikat (AS) di Indonesia akan terlindungi dalam Pemilu 2024. 

Namun, bukan hanya pendanaan yang mereka kirim, NED juga memiliki jaringan operatif di lapangan yang siap untuk menghadapi hasil pemilu yang tidak diinginkan. 

Mereka bahkan secara diam-diam mendistribusikan dana pribadi kepada individu di Indonesia untuk mengorganisir protes anti-pemerintah.

Mengutip dari situs NED, lembaga ini diluncurkan pada awal tahun 1980-an, didasarkan pada gagasan bahwa bantuan AS atas nama upaya demokrasi di luar negeri akan bermanfaat bagi Amerika dan bagi mereka yang berjuang di seluruh dunia untuk mencapai kebebasan dan pemerintahan sendiri. 

Dibidik Kekuatan Raksasa 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin mengatakan, kepentingan pada pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia bukan hanya AS saja, namun juga kekuatan dari China.

"Ya terkait dengan kepentingan investasi, kepentingan bisnis, kepentingan perusahaan-perusahaan mereka. Jadi kita harus adil melihat Amerika punya kepentingan, China punya kepentingan dan mereka bertarung dalam konteks tertentu," katanya kepada TIMES Indonesia, Minggu (24/9/2023).

14 Februari 2024 mendatang, pemilihan presiden atau pilpres 2024 akan dilaksanakan. Setidaknya, paling potensial hingga hari ini, ada tiga sosok yang akan maju. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Ujang Komarudin mengatakan, tiga sosok itu kini menjadi bidikan kekuatan asing seperti AS dan China tersebut. Menurutnya, hal penting ini harus diketahui oleh masyarakat Indonesia sebagai kelompok yang akan mengemban resiko dari pemilihan pemimpin selanjutnya.

"Ya seperti itu, suka tidak suka, senang tidak senang. Biasanya ya ketika capres, biasanya memiliki hubungan baik dengan kedua garis super power itu (AS dan China). Untuk mendapatkan dukungan begitu. Itu politik belakang layar lah kira-kira," ujar dosen tetap di Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Menguji Independensi

Dengan kenyataan itu, Ujang Komarudin menilai, masyarakat harus selektif memilih siapa pemimpin selanjutnya. Menurutnya, dipastikan tiga Capres 2024 itu akan bersinggungan dengan kekuatan raksasa, paling tidak kekuatan kepentingan AS dan China.

Ia menilai, jika ingin bicara soal kepentingan masyarakat Indonesia, maka mau tidak mau para Capres 2024 harus memilih independensi. Tentu, kata dia, hal itu hanya mudah ucapakan, dan sulit dikomitmenkan.

"Mestinya sikap capres ini independen saja. Berdiri pada kekuatan sendiri saja. Tetapi kan tidak bisa dalam konteks pergaulan global. Indonesia terkoneksi dengan dunia luar yang itu juga banyak membutuhkan dukungan negara luar," katanya.

Ujang menyampaikan, tak mudah melawan kekuatan asing seperti AS dan China. Namun, idealnya, para Capres 2024 bisa memikirkan hal itu dengan matang untuk kepentingan masyarakat Tanah Air yang lebih baik.

"Mestinya berdiri sendiri saja, membangun kekuatan sendiri. Bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang mampu. Tidak harus membawa-bawa untuk mendapatkan dukungan dari pihak luar. Baik dalam konteks dukungan politik maupun dukungan finansial," ujarnya. (*)