TIMES MALANG, MALANG – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberikan 19 poin rekomendasi usai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Banggar DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman di Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (20/6/2024).

Fuad menyampaikan terkait Operasional MCC (Malang Creative Center) yang masih sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pengelolaan yang bersifat sosial harus benar-benar dikelola secara profesional dan tetap dibawah kendali Pemerintah Kota Malang melalui Perangkat Daerah terkait.

"Ke depan, harus dibangun kerjasama dengan semua pihak agar bisa terlibat dalam pengelolaan MCC melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) atau skema lain. Termasuk kerja sama dalam pengelolaan area komersil, sehingga bisa mendapatkan tambahan pemasukan bagi Pemerintah Kota Malang," ujar Fuad, Kamis (20/6/2024).

Selanjutnya, Banggar DPRD Kota Malang juga mendorong Pemkot Malang untuk tetap memperjuangkan terkait rencana pembangunan pasar besar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2024. 

"Harus dan segera dilakukan kajian atas pembangunan pasar besar melalui APBD. Demikian pula atas kondisi Pasar Blimbing maupun Pasar Gadang yang perlu dilakukan percepatan mencari solusi atas perjanjian kerja sama yang tidak kunjung selesai pembahasannya," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja Perumda Tugu Tirta di tahun 2023 yang dinilai masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, seperti pipa pecah di Sumber Pitu, debit air yang masih kecil di beberapa titik, permasalahan perizinan Amdal WTP, SPAM yang belum maksimal beroperasi dan permasalahan lainnya.

"Ke depan, kami berharap agar Perumda Tugu Tirta bisa terus meningkatkan kinerjanya dengan senantiasa melakukan perencanaan yang baik, eksekusi program yang terukur dan dapat bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, agar kinerja Perumda Tugu Tirta di tahun 2024 bisa kembali baik dan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota Malang," jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, DPRD Kota Malang telah memberikan sejumlah penilaian terhadap capaian pembangunan yang terkait dengan keuangan.

"Tadi ada 19 masukan dari banggar. Kami memberikan beberapa penilaian terkait dengan pencapaian-pencapaian pembangungan yang berkaitan dengan keuangan," katanya.

Ia merasa lega, karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang terakhir dilaporkan berada diangka Rp200 miliar. Silpa ini turun 50 persen dari sebelumnya mencapai Rp400 miliar.

"Lega karena sisa anggaran (Silpa) yang terakhir di angka Rp400 miliar, sekarang sudah turun di angka Rp200 miliar. Inti dari pembahasan ini melihat disitu, karena Silpa sekarang dari 5 tahun terakhir ini adalah yang terendah dan kami harapkan Silpa tiap tahunnya terus menurun," tuturnya.

Namun, lanjut Made, jika Silpa terlalu kecil juga tidak bagus. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak efisien.

"Dari satu sisi, kami harus jeli melihat. Jangan menekan Silpa terlalu kecil, justru itu menunjukkan bahwa banyak anggaran yang tidak berhasil atau inefisien. Ada formulasi Silpa yang menjadi titik tekan kami. Diharapkan, justru Silpa di OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar, jadi efisiensinya bagus," tandas Ketua DPRD Kota Malang ini. (*)