TIMES MALANG, MALANG – Potensi prahara politik muncul menjelang Pilkada 2024, yang melibatkan hubungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). 

Bermula dari sikap kader PKB yang mengembalikan rekomendasi dari PDIP untuk bakal paslon pilkada di Kota Probolinggo, kini muncul seruan boikot atas rekom serupa yang itu akan ditujukan bagi paslon di Kabupaten Malang. 

Seperti diberitakan, penolakan PKB terkait rekomendasi dari PDI Perjuangan ini untuk Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwi (PDI Perjuangan), yang mendampingi petahana Habib Hadi Zainal Abidin (PKB) di Pilwali Probolinggo.

Prahara politik yang terjadi di Kota Probolinggo ini lah yang membuat kader PDI Perjuangan di Kabupaten Malang bereaksi. Sejumlah kader banteng akan menyerukan untuk membalas memboikot rekomendasi yang diturunkan PKB di Kabupaten Malang.

Kepada awak media, Ketua PAC PDI Perjuangan Sumberpucung Kabupaten Malang, Andjar Wijayanto, mengecam sikap politik PKB dan menyerukan supaya DPP PDI Perjuangan memerintahkan, memboikot seluruh rekom dari PKB.

"Atas nama kader PDI Perjuangan, untuk saudara-saudara saya di Kota Probolinggo, dari Kabupaten malang saya ikut mengecam sikap politik PKB dan menyerukan supaya DPP memerintahkan boikot seluruh rekom PKB yang sudah diberikan kepada kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur," tegas Andjar, Selasa (13/8/2024) kemarin. 

Sikap serupa juga disampaikan sejumlah kader PDIP Kabupaten Malang lainnya. Diantaranya, Bendahara PAC PDIP Wajak Kabupaten Malang, Rudi Santoso, dan Ketua PAC PDIP Dau Kabupaten Malang, Suwaji. 

Seruan itu bahkan muncul menjelang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan nama-nama calon kepala daerah pada gelombang pertama hari ini, Rabu (14/8/2024).

Riak reaksi protes dari sejumlah kader PAC PDIP di Kabupaten Malang, juga sempat muncul sebelumnya, terkait rekomendasi yang lebih awal dikeluarkan PKB untuk kadernya, petahana Sanusi, yang dipasangkan dengan Lathifah Shohib (PKB). 

Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kepanjen, Yuanto menyatakan, sejumlah kader PDI Perjuangan menyayangkan, Sanusi yang merupakan bagian kader banteng, justru menerima rekomendasi dulu dari PKB.

"Beberapa kader akar rumput pun menyerukan kepada DPP partai, meminta agar kader PDIP yang mencalonkan diri sebagai bacalon Bupati (Sanusi), yang sudah dibajak dan menerima rekomendasi dari PKB, tidak lagi direkom PDI Perjuangan," ungkapnya, Senin (12/8/2024).

Sementara, PDI Perjuangan sendiri terkesan masih sangat berhati-hati, tidak serta merta menyusul PKB mengeluarkan rekom yang sama. Sikap PDIP juga seperti 'tersandera', antara menyetujui rekom yang dikeluarkan PKB atau melepas begitu saja Sanusi. 

Pada saat yang sama, memang ada dua bacalon dari internal PDIP Kabupaten Malang yang sama-sama menunggu rekom DPP PDIP, yakni petahana Sanusi dan Gunawan HS. 

Disinggung soal hubungan PKB dan PDIP menyusul suara kader banteng di bawah yang menyerukan boikot rekom untuk petahana, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H. Kholis, menjawab santai. 

"Sebenarnya, salinan rekom yang dikeluarkan PKB tidak ada hubungannya dengan sikap (boikot) kader PDIP.  Tidak pengaruh, kami tetap jalan konsolidasi. Karena salinan rekom PKB jelas dan dikeluarkan lebih dulu, untuk Sanusi-Lathifah. Tinggal menunggu rekom resminya. Berubah atau tidak, kami tegak lurus mengamankan," terang Kholiq, dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024). 

Abah Kholiq juga membantah, jika pihaknya disebut telah membajak petahana dari PDIP. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa kader PKB yang diinginkan oleh Sanusi untuk dijadikan paslon pada pilbup Malang 2024 nanti. 

"Saya menerima informasi dari puluhan orang, menyebut bahwa PKB akan digandeng petahana dari PDIP. Ini disampaikan sendiri yang bersangkutan saat safari setelah lebaran, di depan para kepala desa. Ya, kader PKB yang diminta sebenarnya," bebernya.

Sementara itu, belum ada tanggapan resmi pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, saat dimintai tanggapan soal munculnya pemberitaan seruan boikot rekom DPP dari sejumlah kader PAC, terhadap bakal paslon kader PDIP dengan PKB. 

Pesan dan panggilan yang dikirim TIMES Indonesia kepada Ketua maupun Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, hingga berita ini ditulis, belum ditanggapi. (*)