MALANG – Pukul 05.30 WIB, asap mengepul dari tungku besar di sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batu. Sejumlah juru masak sibuk menyiangi ayam dan mencuci sayuran untuk 3.400 porsi makanan anak sekolah. Di papan stok tertulis: beras 250 kilogram, cabai 20 kilogram, telur 15 tray. Semua bahan itu dari petani sekitar. Petani lokal.

Dua ratus kilometer dari dapur itu. Layar di Kementerian Perdagangan menunjukkan fluktuasi harga pangan global. Gula dunia melemah 27,36 persen secara tahunan. Konflik di Laut Merah mengganggu rantai pasok. Cuaca ekstrem di Brasil mengacaukan panen kedelai.

Dua dunia yang tampak berjauhan itu, pada 2026, mulai terhubung oleh satu program: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Liputan Khusus kali ini, TIMES Indonesia menyorot potensi program MBG sebagai instrumen penting untuk memperkuat kedaulatan pangan dan ketahanan pangan lokal di tengah krisis dan ketidakpatian global.

Gejolak Global dan Piring Nusantara

Pada 5 Maret 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdiri di kantor Kementerian Pertanian. "Oh pasti tidak benar," katanya saat ditanya potensi krisis pangan akibat penutupan Selat Hormuz. "Kita sudah terlatih menghadapi."

Pernyataan itu berakar pada satu kalkulasi bahwa stok pangan nasional mencukupi 324 hari. Tapi pertanyaannya, bisakah Indonesia bertahan jika gejolak global berlangsung lebih lama?

Data menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah bahan pangan penting. Ketika fluktuasi harga internasional bergejolak, maka tekanan terhadap keamanan pangan akan terjadi. Volatilitas harga global menciptakan ketidakpastian ganda. Di satu sisi, harga komoditas impor yang murah bisa mematikan petani lokal. Di sisi lain, lonjakan harga komoditas impor yang akan mengerek inflasi

Dalam situasi seperti itu lah MBG hadir. MBG bukan lagi dipandang sebagai jaring pengaman sosial an sich. Tapi berpotensi sebagai jangkar  permintaan yang dirancang menyerap hasil produksi lokal.

SPPG dan Ekonomi yang Berputar di Desa

Sabtu (7/3/2026) lalu, di Desa Cicurug, Majalengka, Kapolres AKBP Rita Suwadi bersama Bupati Eman Suherman menanam jagung. "Ini bentuk sinergitas mendukung program ketahanan pangan nasional," kata Rita.

Jagung yang ditanam itu, suatu hari, akan masuk ke SPPG terdekat. jagung itu akan jadi bagian menu untuk ribuan anak sekolah. Petani mendapat kepastian pasar, SPPG mendapat bahan baku segar, anak-anak mendapat gizi. Dan tentu uang akan berputar di desa.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam sebuah rapat di Semarang (3/3/2026) lalu menyebut Jawa Tengah merealisasikan MBG 96,98 persen, dengan 3.741 SPPG tersebar. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyambut: "Rupanya Jawa Tengah ini semua juaranya. Juara MBG, koperasi desa, dan swasembada pangan."

Jika setiap SPPG tadi melayani 3.000-4.000 porsi per hari, dan setiap porsi butuh 150 gram beras, maka total kebutuhan beras harian Jawa Tengah sekitar 500 ton. Setahun, itu 180 ribu ton beras. Ini pasar yang pasti bagi petani lokal.

Tapi di Kabupaten Malang, Dinas Ketahanan Pangan justru menghadapi masalah sebaliknya. "Masih banyak SPPG yang berbelanja di pasar tradisional, atau bahkan bukan dari Kabupaten Malang," keluh Kepala Dinas Mahila Surya Dewi (27/2/2026). "Ini berpotensi besar terhadap keamanan pangan, termasuk risiko keracunan."

Jika tidak dikontrol, belanja SPPG bisa memicu inflasi lokal. Namun larangan belanja ke pasar, juga berarti SPPG harus terhubung langsung dengan produsen. Ini jadi tantangan logistik yang tak kecil.

Sisa Makanan Jadi Pupuk, Siklus Ekonomi Sirkular

Di Markas Polda Jabar, Kapolda Irjen Pol. Rudi Setiawan menerima kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (4/3/2026). Di sela laporan pengamanan, Rudi menyampaikan program "100 Polybag Zero Waste". "Melalui siklus transformasi limbah, sisa bahan organik diolah menjadi pupuk untuk budidaya pangan lokal," jelas Rudi. "Kami ingin menggema bahwa limbah bukan lagi masalah, melainkan sumber daya."

Program ini relevan. Sampah makanan jadi penyumbang inflasi karena nilai ekonomi terbuang. Di Kabupaten Malang, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup menekan food waste MBG. Caranya? Memastikan menu disukai anak-anak.

"Tergantung menunya. Kita edukasi agar SPPG memasak makanan yang disukai anak-anak," kata Mahila. "Sekarang menu musim ini ada ayam geprek, katsu, dan sebagainya."

Di Banyuwangi, pendekatannya berbeda. Bupati Ipuk Fiestiandani dorong anak muda terjun ke pertanian dengan smart farming. "Kami ingin pemuda jadi agen perubahan membawa ide baru, teknologi, praktik pertanian modern," ujarnya (3/3/2026). Di Desa Gladag, Gapoktan Surangganti mengoperasikan traktor, drone sprayer, hingga combine harvester. Semua digerakkan anak muda.

Bahaya di Dapur Massal

Di Lembaga Pelatihan Terapan Panghegar Bandung, Chef Lucky Permana, Kamis (5/3/2026), memberi pelatihan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ke puluhan pengelola dapur. "Dalam konteks meningkatnya kasus foodborne disease, penerapan HACCP jadi sangat penting," katanya. "Dapur profesional harus prioritaskan ini."

Data per 31 Desember 2025 mencatat 177 kejadian luar biasa keracunan makanan di 127 kabupaten/kota. MBG, dengan skala jutaan porsi per hari, berpotensi memperbesar risiko jika tata kelola keamanan pangan longgar.

Chef Lucky menyoroti kesalahan mendasar: tidak identifikasi bahaya tepat, gagal tetapkan batas kritis, abai tindakan korektif, abaikan dokumentasi. "Kesalahan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar."

Yang lebih penting, keberhasilan keamanan pangan tak hanya tergantung prosedur tertulis, tapi budaya kerja tim di dapur. "SOP itu dokumen. Yang membuatnya hidup adalah budaya kerja tim."

Dia menyontohkan cara memasak nasi yang banar. Beras harus dicuci bersih, suhu minimal 90 derajat Celsius 20 menit. Jika terindikasi kontaminasi, segera bertindak: masak ulang atau buang.

Pelajaran ini penting karena sebagian besar tenaga pengolah SPPG bukan koki profesional, tapi ibu rumah tangga direkrut dari sekitar. Mereka punya semangat tinggi, tapi belum tentu paham sistem protokol keamanan pangan yang benar.

Nelayan Kecil Garda Terdepan

Di Pangandaran, Rabu (4/3/2026), Ketua DPRD Asep Noordin meninjau Tempat Pelelangan Ikan KUD Minasari. Perputaran uang di TPI capai Rp33 miliar tahun 2025, dengan retribusi daerah 2 persen atau Rp660 juta.

Asep mendorong perubahan kebijakan: nelayan kecil (kapal bawah 10 GT) harus dibebaskan retribusi. "Fokusnya bukan besar kecilnya PAD, tapi keberpihakan pada nelayan kecil," ujarnya. Asep Noordin usul pembebasan PPN hasil tangkapan, retribusi daerah, dan pengecualian kewajiban SIUP.

Dorongan ini relevan dengan MBG. Ikan sumber protein penting. Jika nelayan kecil terbebani, harga ikan mahal, SPPG kesulitan penuhi kebutuhan protein dengan anggaran terbatas. Sekretaris KUD Minasari Dartam Sutarjo sambut positif: "Jika beban retribusi berkurang, nilai jual nelayan bisa lebih baik."

Di Sleman, Dinas Pertanian hadapi tantangan. Lahan pertanian terus menyusut, tapi produksi gabah 2025 capai 135.103 ton, masih surplus 60 ribu ton dari kebutuhan konsumsi 75 ribu ton per tahun. "Penyusutan lahan tetap tantangan jangka panjang," kata Plt. Kepala Dinas Pertanian Rofiq Andriyanto (3/2/2026).

Sleman andalkan 600 Kelompok Wanita Tani optimalkan pekarangan sebagai lumbung pangan kedua. Strategi ini bisa tambah produksi signifikan perkuat ketahanan pangan keluarga.

Pelajaran dari Brasil dan India

Brasil punya Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) yang mewajibkan minimal 30 persen dana makan sekolah beli dari petani kecil lokal. Kebijakan dalam undang-undang 2009 ini ciptakan pasar terjamin bagi produsen kecil, tingkatkan konsumsi sayur dan buah segar di sekolah. Manfaatmya: pendapatan petani naik, kerawanan pangan turun.

India mengelola program yang namanya Mid-Day Meal Scheme. Sebuah program makan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau 120 juta anak. Model desentralistik, melibatkan kelompok ibu desa sebagai pengelola dapur. Program ini efektif tingkatkan partisipasi sekolah anak perempuan kasta rendah dan kurangi malnutrisi akut. Tapi India juga beri pelajaran pahit: beberapa insiden keracunan fatal karena standar higienitas masih longgar.

Apa yang bisa dipelajari? Kombinasi kekuatan kedua model: regulasi pembelian dari petani lokal ala Brasil, dan pelibatan komunitas ala India. Tapi ada syarat mutlak: payung hukum harus kuat.

Di Indonesia, MBG baru diatur Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Beberapa kalangan, termasuk CISDI, mendorong peningkatan status jadi undang-undang agar kewenangan lintas sektor lebih mengikat dan keterlibatan pemerintah daerah lebih jelas.

Surplus di Tengah Lahan Menyusut

Di tengah optimisme MBG, ada ironi. Indonesia surplus beras, tapi lahan pertanian terus menyusut. Di Kota Batu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberi apresiasi kontribusi daerah itu dalam ketahanan pangan Jatim (26/2/2025). Stok CBP di Jatim per Februari 2026 mencapai 822.854 ton. Tapi di saat sama, alih fungsi lahan di Batu untuk pariwisata dan perumahan terus berjalan.

Di Blitar, TMMD Ke-127 Kodim 0808 bahkan turun ke sawah untuk membantu petani Desa Krisik menanam padi (4/3/2026). "Kami sangat bersyukur, kehadiran bapak-bapak TNI meringankan pekerjaan kami," ujar Angga, petani. Program ini dirancang agar kehadiran TNI tak hanya untuk infrastruktur, tapi dampak ekonomi langsung.

Tapi seberapa lama TNI bisa turun sawah? Dan seberapa lama petani bertahan di tengah godaan jual lahan ke pengembang? Ini pertanyaan yang jawabannya tak bisa diberikan ke program MBG sendirian.

Dilema Fiskal Impor Sapi

Di balik cerita heroik, ada soal anggaran. MBG dialokasikan Rp71 triliun tahun 2025. Dari jumlah itu, sekitar 80 persen atau Rp56,8 triliun dibelanjakan untuk bahan pangan.

Laporan CELIOS menyoroti satu titik kritis. Rencana impor 1 juta sapi perah penuhi kebutuhan susu MBG. Estimasi biaya mencapai Rp36,75 triliun. Angka ini berpotensi menekan neraca perdagangan dan nilai tukar.

Alternatifnya? Ganti susu impor dengan sumber protein lokal lebih melimpah: telur, ikan, daging ayam. Di beberapa SPPG, ini sudah dilakukan. Di Jakarta dan Bandung, menu MBG kadang tanpa susu, diganti telur atau tahu. Di Halmahera Barat, ikan laut segar jadi andalan protein.

Tapi soal rasa, anak-anak tetap perlu diedukasi. "Rasa lezat tak lengkap tanpa keamanan pangan terjamin," kata Chef Lucky. Pesan itu berlaku juga untuk gizi: protein mahal tak berguna jika tak dikonsumsi.

Investasi Peradaban

Pukul 09.30, bel istirahat sebuah sekolah di kota berbunyi. Ratusan anak berebut ambil kotak makan dari rantang besar diantar SPPG. Menu hari itu: nasi, ayam geprek, tumis kangkung, pisang. Seorang siswa kelas 3, membuka kotaknya lahap. Katanya singkat: enak.

Dia mungkin tak tahu bahwa di piringnya ada jagung dari Majalengka. Ada beras dari petani Kediri, dan ada ayam dari peternak Blitar. Dia juga tak paham soal harga pangan global bergejolak, atau perdebatan fiskal di DPR. Tapi yang terjadi, di tubuhnya ada gizi masuk, sel otaknya tumbuh, dan energi belajar. Itu semua investasi jangka panjang tak terbantahkan dari MBG.

Profesor kebijakan publik Universitas Indonesia Dr. Riant Nugroho, menyebut MBG sebagai "investasi peradaban." Argumennya, negara yang berhasil keluar dari middle income trap adalah mereka yang serius bangun kualitas SDM sejak dini. Gizi salah satu fondasinya.

Tapi investasi ini tak akan berarti jika pasokan pangan tak aman. Di sinilah kedaulatan pangan jadi prasyarat mutlak.

MBG butuh pasokan pangan jumlah besar, stabil, berkualitas. Jika pasokan itu bergantung impor yang harganya fluktuatif, program ini rapuh. Jika pasokan itu dari petani lokal terjamin, program MBG ini jadi mesin penggerak ekonomi desa yang riil.

Dari Dapur Sekolah ke Lumbung Pangan Nasional

Tiga puluh tahun lalu, Presiden Soeharto menggagas lumbung pangan desa untuk mengantisipasi paceklik. Program itu hidup sebentar, lalu mati.

Dua puluh tahun lalu, pemerintah juga bicara soal ketahanan pangan, tapi masih kabur bentuknya.

Sekarang. Pada 2026 ini. Ketahanan pangan mulai punya wajah konkret. Bagi dapur-dapur SPPG yang setiap pagi mengolah hasil bumi petani lokal, kemudian mengirimnya ke sekolah-sekolah sebagai makanan bergizi.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah.

Tata kelola SPPG perlu diperketat agar tak jadi sumber inflasi baru. Standar keamanan pangan harus ditegakkan tanpa kompromi. Regulasi pembelian dari petani lokal perlu diperkuat agar efek ekonomi terasa. Dan yang paling penting, alih fungsi lahan harus dikendalikan agar produksi pangan tak tergerus pembangunan.

Tapi setidaknya, arah mulai jelas. Dari dapur sekolah yang mengolah jagung Majalengka, beras Kediri, dan ikan Pangandaran, Indonesia sedang membangun kedaulatannya. Indonesia mulai membangun kedaulatan dan ketahanan pangannya dari piring nasi SPPG yang sampai ke tangan anak-anak bangsa.

Di tengah ketidakpastian pangan global yang tak akan pernah benar-benar hilang itu, MBG berpotensi besar sebagai alternatif atau cara terbaik untuk bertahan. Bahkan mengambil peluang strategis saat dunia tidak baik-baik saja.

Laporan: Jaja Miharja, Acep Rizki Padilah, Galih Rakasiwi, Syamsul Arifin, Imadudin Muhammad, Khoirul Amin, Achmad Fikyansyah, Djarot Mediandoko, dan Arief Pratama.