TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan sektor perumahan melalui program kredit bersubsidi yang menyasar dua sisi sekaligus, yakni suplai dan permintaan. Program ini diharapkan mampu memperluas akses hunian layak sekaligus mendukung geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Malang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel saat ditemui usai kegiatan Sosialisasi Kredit Perumahan Rakyat dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (SLPP) di Kota Malang, Rabu (22/10/2025) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema pembiayaan utama bagi pelaku sektor perumahan. Pertama, bagi pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan, disediakan kredit dengan plafon Rp5 miliar hingga Rp20 miliar, disertai subsidi bunga sebesar 5 persen.

“Untuk sisi suplai ini, kami ingin mendorong pengembang dan pelaku konstruksi agar lebih produktif menyediakan hunian layak,” ujar Didyk, Rabu (22/10/2025).

Sementara untuk sisi permintaan, pemerintah membuka akses kredit hingga Rp500 juta dengan bunga ringan 6 persen bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha. Skema ini menyasar model usaha rumahan seperti di kawasan Kayutangan Heritage, yang memadukan fungsi hunian dan bisnis.

“Misalnya, garasi yang disulap menjadi etalase jualan online. Ini bentuk pemanfaatan rumah yang relevan bagi pelaku UMKM,” ungkapnya.

Pemerintah menargetkan penyaluran kredit program perumahan sebesar Rp117 triliun untuk sisi suplai dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan. Dari total tersebut, Didyk berharap Kota Malang bisa menjadi salah satu penyerap terbesar di Jawa Timur.

“Kami harapkan Malang jadi motor penggerak di Jatim. Untuk itu perlu dukungan perbankan, sosialisasi masif, dan komitmen dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menargetkan realisasi kredit di Kota Malang sebanyak 300 unit dan di Kabupaten Malang sekitar 1.600 unit hingga akhir tahun. 

“Kami dorong agar total penyaluran bisa menembus 4 ribu unit sampai Desember,” imbuhnya.

Meski begitu, tantangan tersendiri bagi perkotaan, termasuk Kota Malang adalah lahan yang minim dan harganya yang cukup melambung.

Sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan urban, pemerintah juga mulai mendorong pengembangan hunian vertikal dengan memanfaatkan skema SLPP. Konsep ini meniru pembangunan rumah susun di Kemayoran, Jakarta, yang telah sukses dijalankan pada 2018–2019.

“Kalau ingin tinggal di kota, harus siap dengan konsep rumah vertikal. Kami dorong agar SLPP masuk ke pembiayaan proyek seperti ini,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengakui, tantangan utama pengembangan perumahan di wilayahnya adalah mahalnya harga tanah dan keterbatasan lahan.

“Memang lahan di Kota Malang sangat terbatas, ditambah harga tanah yang terus naik,” kata Wahyu.

Meski demikian, Pemkot Malang berupaya mencari solusi dengan memperkuat konektivitas antarwilayah di Malang Raya, bersama Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.

“Banyak warga kabupaten bekerja di kota. Karena itu, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas jadi prioritas agar integrasi Malang Raya bisa terwujud,” pungkasnya. (*)