TIMES MALANG, MALANG – Komisi B DPRD Jawa Timur melakukan monitoring ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang berada di Jalan Trunojoyo Kepanjen Kabupaten Malang, Selasa (4/2/2025).

Kunjungan monitoring Komisi B ini menyusul adanya sejumlah keluhan persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan di Sendangbiru, Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah memimpin langsung monitoring ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur ini, bersama sejumlah anggota Komisi B lainnya. 

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok mengatakan, pihaknya ingin memastikan kemanfaatan dari aset-aset yang yang dipunyai Provinsi Jawa Timur, benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

"Kita ingin memastikan aset-aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan ini termanfaatkan dengan baik, karena kan kita punya TPI (tempat pelelangan ikan, punya cool storage, dan fasilitas lain yang ada di Sendangbiru, itu yang kita pastikan," kata Chusni Mubarok. 

"Dari hasil monitoring, kita masih menemukan banyak hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki, dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset di TPI Sendangbiru," tandas politisi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang itu.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, M. Hadi Setiawan juga mengungkapkan, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, terkait persoalan nelayan di Sendangbiru. 

Menurutnya, UPT Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Malang itu sebenarnya punya beberapa problem, terkait masalah nelayan yang ada di Sendangbiru. 

"Kami menemukan beberapa catatan, yang itu terkait dengan masalah kontribusi dinas atau pemerintah maupun stakeholder terkait. Ini menyangkut masalah bagaimana memberikan jaminan kepada masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru," tadas Hadi.

Keberadaan cool storage yang tidak berfungsi di Sendangbiru, menurutnya jadi persoalan pertama yang dicatat oleh Komisi B. 

"Karena ya itu, adanya cool storage di Sendangbiru tidak berfungsi. Jadi, masyarakat nelayan yang mau menitipkan atau membekukan hasil tangkapannya itu tidak ada (sarananya)," ungkapnya. 

Berikutnya, sebut Hadi, persoalan yang dihadapi nelayan Sendangbiru adalah kesulitan mencari es batu, untuk membekukan hasil tangkapan mereka secara manual.

"Sampai hari ini kalau mau membekukan ikan dengan cara manual dengan es batu, masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru kesulitan mendapatkan es batu. Mereka harus mencari dari kota, bahkan sebagian besar mengambil dari Probolinggo atau Tulungagung," beber Hadi.

Tak hanya itu, Komisi B DPRD Jatim juga menerima laporan dari masyarakat soal adanya monopoli pasar di Sendangbiru. 

"Terkait hasil tangkapan nelayan itu, kami menemukan dari laporan warga bahwa ada monopoli terhadap pembelian ikan hasil tangkapan nelayan. Dimana, itu hanya dilakukan satu lembaga atau satu kelompok (nelayan), terang Hadi.

Bahkan, masalah pembayarannya juga tidak langsung, tetapi dengan cara dicicil.

"Atau bahkan diambil dulu ikannya, bayarnya bisa dua bulan bahkan ada warga yang bilang, sampai pernah Rp 2 miliar nunggak sampai hari ini belum dibayar. Ini jelas ada monopoli di pasar TPI yang ada di Sendangbiru," ketus pria 47 tahun ini.

Dari hasil monitoring hari ini, Hadi menyampaikan, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim di Kabupaten Malang telah menyatakan, bersedia duduk bersama dengan Komisi B. Ini untuk berikutnya meminta keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terkait persoalan yang dihadapi nelayan di Sendangbiru.

"Kami InshaAllah dalam waktu dekat akan sidak ke Sendangbiru bersama dengan UPT Dinas provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten untuk bersama-sama menyelesaikan masalah nelayan di Sendangbiru," pungkasnya. (*)