TIMES MALANG, MALANG – Sutan Takdir Alisjahbana pernah menuliskan bahwa di Barat, mereka sedang memasak nasi yang hampir matang, sehingga wajar jika mereka khawatir nasi tersebut akan hangus apabila api tidak dikecilkan.

Namun, kekhawatiran ini terlalu dini bagi Indonesia karena apinya saja belum menyala. Maka, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dominasi intelektualisme jika nyala intelektualisme itu sendiri belum terpantik dalam kehidupan masyarakat.

Belakangan ini, media sosial di Indonesia ramai dengan berbagai isu seperti tagar #kaburaja, efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis, kasus korupsi, pertamax oplosan, hingga pemecatan seorang guru vokalis band yang dianggap tidak bermoral.

Narasi-narasi ini berserakan di dunia maya, entah dibaca atau tidak, dipahami atau tidak, serta direspons dengan berbagai sikap-ada yang peduli, ada yang skeptis, bahkan ada yang apatis.

Masyarakat memiliki banyak cara untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap negeri ini. Dalam tulisan ini, saya akan berfokus pada persoalan pendidikan.

Pemerintah perlu diapresiasi atas inisiatifnya dalam memperjuangkan makanan bergizi bagi anak-anak. Isu ini penting untuk disuarakan secara masif karena gizi yang baik merupakan faktor esensial dalam perkembangan anak.

Namun, program ini harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pandangan yang menyatakan bahwa "jika urusan perut selesai, maka orang bisa belajar dengan baik" merupakan bentuk kesalahan logika (logical fallacy).

Menurut Naufal Istikhari (2024), penelitian di beberapa negara yang menerapkan kebijakan makan siang bergizi gratis menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Klaim ini tidak keliru, tetapi kurang lengkap.

Sebuah penelitian terbaru oleh Andrew J. Martin dkk. (2024) yang diterbitkan dalam Journal of School Psychology meneliti 648 siswa SMA di Australia yang mengonsumsi sarapan bergizi. Hasilnya menunjukkan peningkatan prestasi akademik secara signifikan.

Peningkatan tersebut tidak terjadi secara independen. Faktor lain yang lebih kompleks turut berperan dalam menentukan keberhasilan akademik, meskipun hal ini jarang disoroti oleh pembuat kebijakan.

Terlepas dari perdebatan mengenai kebijakan pemerintah, program makanan bergizi tetap perlu didukung, dengan catatan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan anggaran pendidikan.

Pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak buruk pada kesejahteraan dosen, pengajar, serta mahasiswa. Padahal, prestasi akademik tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga oleh kualitas pendidikan itu sendiri.

Pemotongan anggaran dari pemerintah bukanlah solusi yang efektif. Meskipun ada asumsi bahwa sistem pendidikan sebelumnya banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu-misalnya, mahasiswa penerima KIP atau beasiswa lain yang tidak tepat sasaran-hal ini tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan.

Jika pemerintah memang ingin mengalihkan anggaran pendidikan ke sektor lain, seharusnya hal ini disampaikan secara logis dan ilmiah agar masyarakat memahami arah kebijakan tersebut.

Kebijakan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika kebijakan yang diambil terkesan sebagai sebuah blunder, kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin akan terkikis.

Bukan semata karena kebijakan tersebut salah, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah menyampaikan dan menjelaskan kebijakan tersebut kepada publik (kelemahan dalam komunikasi kebijakan).

Jika pemerintah gagal meyakinkan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, maka pertanyaannya, bagaimana kita dapat membangun generasi yang cerdas dan kritis? Kebijakan dari atas akan selalu berdampak luas dan harus dipertimbangkan secara matang.

Jangan membiasakan masyarakat untuk latah dalam mengikuti hal-hal yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan esensial mereka. Kebijakan baru dari Barat belum tentu menjadi solusi bagi Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan etnis yang sangat kompleks. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus melalui refleksi dan kajian mendalam sebelum diimplementasikan.

Belajar dari negara maju memang penting, tetapi tidak semua kebijakan mereka dapat diterapkan begitu saja di Indonesia. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Sumber daya manusia di Indonesia memiliki potensi yang memadai, tetapi masih ada aspek yang perlu diperbaiki, seperti kemampuan berpikir kritis. Baik dalam skala individu maupun kolektif, hal ini harus diperhitungkan secara serius.

Indonesia sudah terbiasa dengan perubahan kebijakan setiap pergantian kepemimpinan. Kebijakan baru tidak selalu buruk, tetapi juga tidak selalu baik. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa dampak positif atau hanya sekadar perubahan tanpa arah yang jelas.

Kesadaran sebagai negara berkembang harus terus ditanamkan, dan hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat narasi kolektif yang ditanamkan sejak dini hingga dewasa.

Dalam buku Dark Academia karya Peter Fleming (2022), gambaran tentang sistem pendidikan saat ini terasa getir dan menimbulkan keprihatinan. Fleming mengkritik bagaimana pendidikan tinggi semakin dikendalikan oleh sistem neoliberal yang lebih mengutamakan efisiensi dan keuntungan daripada esensi pembelajaran.

Hal ini didukung oleh survei terhadap 6.000 akademisi di Britania Raya, yang menunjukkan bahwa 90% dari mereka merasa tidak puas dengan manajemen perguruan tinggi. Pendidikan tinggi kini lebih menyerupai pabrik pencetak tenaga kerja daripada tempat berkembangnya pemikiran kritis dan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia, tantangan pendidikan juga tidak kalah kompleks. Harapan besar terhadap dunia pendidikan sering kali tidak sejalan dengan kenyataan. Orang tua ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik, tetapi dalam praktiknya, kesejahteraan pendidik sering kali diabaikan.

Dalam dunia akademik, sistem yang lebih menitikberatkan pada metrik dan hirarki juga berkontribusi pada berkurangnya ruang bagi para akademisi untuk benar-benar mengembangkan bidang keahlian mereka.

Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membangun kecerdasan emosional bagi generasi mendatang.

Pendidikan harus menjadi sarana untuk mencerdaskan anak bangsa, membuka wawasan, serta membentuk manusia yang mampu berpikir kritis demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

***

*) Oleh : Akhmad Mustaqim, Dosen Tadris Bahasa Indonesia Universitas Al-Qolam Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.