TIMES MALANG, MALANG – Di tengah perdebatan tentang rencana mengembalikan Pilkada ke tangan DPRD, satu dalih terus diulang seperti mantra: ongkos politik terlalu mahal. Demokrasi dianggap boros, partisipasi rakyat dipersepsikan sebagai beban anggaran, dan hak memilih seolah komoditas yang bisa dinegosiasikan demi efisiensi.

Namun persoalannya bukan sekadar mahal atau murah. Persoalan sesungguhnya adalah: sejak kapan kualitas demokrasi diukur dengan biaya, bukan dengan pengetahuan?

Dalam politik yang sehat, riset seharusnya menjadi mata uang utama. Bukan uang logam atau angka dalam APBN, melainkan pengetahuan yang diuji, data yang diverifikasi, dan dampak yang terukur.

Demokrasi tidak dibangun dari kalkulasi kas, tetapi dari argumen berbasis riset yang mampu menjelaskan: apa masalahnya, di mana letak kegagalannya, dan kebijakan apa yang paling masuk akal untuk masa depan publik.

Wacana Pilkada dipilih DPRD justru memperlihatkan kemiskinan riset dalam proses politik kita. Argumen efisiensi anggaran dilontarkan tanpa peta masalah yang utuh. Tidak pernah dijelaskan secara terbuka: komponen mana yang paling mahal dari Pilkada langsung? Apakah biaya itu bersumber dari partisipasi rakyat, atau dari desain sistem politik yang rapuh? Apakah pemilihan oleh DPRD benar-benar menyelesaikan persoalan, atau hanya memindahkan biaya dari ruang publik ke ruang elit?

Jika riset dijadikan mata uang baru politik, maka diskursus ini akan bergerak ke arah yang jauh lebih jujur. Kita akan mulai bertanya bukan “berapa biaya Pilkada?”, melainkan “apa dampak demokratis dari setiap mekanisme pemilihan?”. Demokrasi yang matang tidak takut mahal, selama biaya itu menghasilkan legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Masalahnya, ongkos politik sering dijadikan kambing hitam untuk menutupi kegagalan lain: mahalnya mahar partai, buruknya tata kelola pendanaan politik, dan absennya penegakan hukum yang tegas.

Semua itu bukan akibat Pilkada langsung, melainkan akibat sistem politik yang tidak pernah dibenahi secara serius. Mengubah mekanisme Pilkada tanpa riset yang komprehensif sama saja dengan mengganti kemasan tanpa memperbaiki isi.

Riset sebagai mata uang politik berarti setiap perubahan mekanisme harus dibuktikan manfaatnya secara empiris. Apakah Pilkada oleh DPRD meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah? Apakah korupsi berkurang? Apakah pelayanan publik membaik? Apakah konflik politik menurun? Tanpa jawaban berbasis riset, kebijakan hanyalah spekulasi yang dibungkus jargon efisiensi.

Lebih dari itu, demokrasi bukan sekadar soal hasil, tetapi proses. Pilkada langsung adalah ruang pendidikan politik rakyat tempat warga belajar memilih, menilai, dan mengawasi.

Menghilangkan ruang ini tanpa kajian mendalam berarti memiskinkan pengalaman demokrasi warga. Rakyat direduksi menjadi penonton, sementara elite kembali menjadi penentu tunggal.

Jika riset benar-benar menjadi mata uang baru politik, maka ukuran demokrasi tidak lagi berhenti pada stabilitas semu atau penghematan anggaran jangka pendek. Ukurannya adalah sejauh mana rakyat dilibatkan secara bermakna, sejauh mana kebijakan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan sejauh mana keputusan politik berpihak pada kepentingan jangka panjang, bukan kenyamanan elite.

Ironisnya, di ruang-ruang akademik, kita terus menggaungkan pentingnya riset sebagai dasar perubahan sosial. Namun ketika riset itu seharusnya memandu kebijakan besar seperti Pilkada, ia justru dikesampingkan. Politik kita masih lebih percaya pada insting kekuasaan ketimbang bukti ilmiah.

Mengganti Pilkada langsung dengan pemilihan oleh DPRD atas nama ongkos politik tanpa riset yang kuat bukanlah langkah maju, melainkan regresi demokrasi. Demokrasi tidak sedang gagal karena rakyat terlalu mahal, tetapi karena elite terlalu enggan membayar harga reformasi sistem.

Riset sebagai mata uang baru politik menuntut keberanian: berani membuka data, berani diuji publik, dan berani menerima kesimpulan yang mungkin tidak menguntungkan kepentingan jangka pendek. Tanpa itu, demokrasi akan terus diperdebatkan dalam bahasa biaya, bukan dalam bahasa kualitas.

Pertanyaannya sederhana namun menentukan arah bangsa: apakah kita ingin demokrasi yang murah tetapi miskin legitimasi, atau demokrasi yang rasional karena dibangun di atas riset dan keberanian berpikir? Jika riset tidak kita jadikan mata uang politik, maka demokrasi akan terus dihitung bukan dipahami.

***

*) Oleh : Mashudi Hamzah, Pengurus IKatan Mahasiswa Raas (IMR) Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.