Malang – Percakahan publik tentang gaji guru kembali memancing perhatian saat sebuah fakta sederhana namun mengejutkan mencuat: upah rata-rata guru di banyak wilayah masih berada di bawah atau setara dengan penghasilan seorang driver online. 

Bahkan, di beberapa daerah, pendapatan driver ride-hailing yang kita sebut sebagai driver MBG (Mobil, Barang, Gojek/Grab) lebih tinggi daripada gaji guru honorer yang bertahun-tahun mendidik anak bangsa. Fenomena ini bukan sekadar soal angka di slip gaji, tetapi cermin dari struktur nilai masyarakat tentang profesi penting dan profesionalisme nasional.

Kita perlu jujur mengakui: guru adalah tulang punggung pendidikan. Mereka bukan sekadar pengantar materi di ruang kelas. Guru adalah pembentuk karakter, penanam rasa ingin tahu, penjaga harapan generasi, dan pengendali kilas balik budaya pembelajaran sepanjang hayat. 

Seorang guru yang berdiri di depan kelas setiap hari bukan hanya mengulang isi buku pelajaran ia menjadi “driver intelektual” yang mengantar siswa melewati lanskap nalar, kreativitas, moralitas, maupun empati sosial. Sementara driver online mungkin mengantar kita dari titik A ke titik B, guru mengantar anak negeri dari ketidaktahuan menuju cita-cita.

Ironisnya, ketika pengantar perjalanan itu dihargai lebih tinggi daripada pengantar perjalanan intelektual, sesuatu sedang tidak beres dalam sistem penghargaan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan kita. Ini bukan sekadar kritik emosional; ini kritik terhadap prioritas pembangunan manusia sebagai bangsa.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi digital memberikan peluang pendapatan baru yang menarik driver ojek online, layanan logistik, dan platform serupa memang membuka ruang ekonomi bagi banyak orang. 

Mereka memperoleh penghasilan berdasarkan fleksibilitas, permintaan pasar, dan efisiensi teknologi. Tidak ada salahnya menghargai kerja keras mereka. Justru masyarakat perlu memberi apresiasi besar pada semua yang mencari nafkah dengan kerja nyata.

Namun, membandingkan penghasilan guru dengan penghasilan driver tanpa refleksi kritis akan menciptakan distorsi nilai. Kita berisiko menilai “siapa yang punya penghasilan lebih besar” sebagai “siapa yang pekerjaannya lebih penting”. Padahal, pentingnya profesi tidak semata diukur dari pasar kerja semata, tetapi dari peran fundamentalnya dalam reproduksi sosial dan pembangunan peradaban.

Guru mendidik anak bangsa untuk berpikir rasional, bersikap kritis, dan berperilaku etis. Guru menyiapkan generasi yang akan menjadi dokter, teknokrat, ilmuwan, pemimpin, jurnalis, dan bahkan pengusaha teknologi termasuk mereka yang hari ini menjadi driver platform digital. 

Tanpa guru, tidak akan ada peluang tersebut untuk dimanfaatkan secara maksimal. Maka guru adalah fondasi pendidikan yang menjamin keberlanjutan masyarakat berpengetahuan.

Kritikus mungkin mengatakan bahwa ekonomi modern adalah tentang pasar yang menentukan harga, dan bukan tentang sentimentalitas moral. Itu benar. Sistem pasar menetapkan nilai berdasarkan permintaan, kompetisi, dan produktivitas. 

Namun tugas negara dan kebijakan publik bukan semata mengikuti “hukum pasar”, tetapi juga menetapkan harga sosial yang adil. Ketika kebijakan upah tidak memperhatikan keberlanjutan profesi vital seperti guru, dampaknya tidak hanya pada kesejahteraan guru, tetapi melemahkan masa depan pendidikan bangsa secara struktural.

Bayangkan seorang guru honorer yang mengajar puluhan siswa yang mencari jawaban tentang dunia, moralitas, dan masa depan, tetapi setiap bulan menerima imbalan yang membuatnya sendiri hidup serba terbatas. 

Apakah ini adil? Jika guru itu tidak sejahtera, dengan tenaga capai dan sumber daya minim, bagaimana kita berharap ia mengantarkan generasi yang cerdas, kreatif, dan bermoral?

Negeri yang maju adalah negeri yang memuliakan pendidik. Negara maju bukan hanya negara yang membangun infrastruktur fisik; ia juga negara yang membangun infrastruktur moral dan intelektual. 

Infrastruktur ini nampak melalui kebijakan gaji guru yang layak, pelatihan berkelanjutan, dukungan kesejahteraan, serta penghargaan sosial yang setara dengan tanggung jawab besar yang mereka pikul.

Lebih jauh, fenomena “gaji guru vs penghasilan driver” membuka dialog yang lebih luas tentang arah pendidikan kita. Apakah kita akan tetap menggunakan indikator ekonomi semata untuk menilai profesi, ataukah mulai mengadopsi indikator kemanusiaan yang juga memperhitungkan dampak sosial jangka panjang? Pendidikan bukan komoditas mudah; ia adalah investasi strategis dalam modal intelektual dan moral suatu bangsa.

Beberapa negara maju punya kebijakan berbeda: guru dipandang sebagai profesional yang setara dengan dokter dan insinyur dengan gaji kompetitif, status profesional, serta dukungan pelatihan yang kuat. 

Hasilnya bukan hanya performa pendidikan yang tinggi, tetapi juga kredibilitas profesi itu sendiri. Ketika guru dihormati, anak yang diajarkan pun merasa bahwa pendidikan adalah hal yang layak diperjuangkan.

Untuk Indonesia, tidak ada jalan pintas. Kita perlu pengakuan struktural terhadap profesi guru. Ini berarti bukan sekadar slogan “memuliakan guru,” tetapi tindakan nyata: peningkatan gaji yang proporsional, jaminan kesejahteraan, akses pelatihan berkualitas, serta sistem penghargaan berbasis kontribusi pembelajaran. 

Pemerintah daerah dan pusat perlu mengkaji kembali struktur remunerasi pendidikan, tidak sekadar mengikuti kemampuan fiskal semata, tetapi memperhitungkan urgensi pembangunan manusia.

Driver online tentu berhak mendapatkan penghasilan yang adil sesuai pasar. Namun guru driver intelektual bangsa seharusnya mendapatkan penghargaan yang setara dengan peran strategisnya dalam membangun modal manusia. Tanpa keberpihakan yang nyata terhadap guru, kita sedang membiarkan masa depan bangsa tergadai pada pemangkasan nilai moral di ruang pendidikan.

Guru mengantar bangsa menembus kegelapan ketidaktahuan. Mereka bukan sekadar pengajar materi; mereka adalah pembentuk masa depan. Saat kita membandingkan gaji guru dengan penghasilan driver MBG, mestinya kita tidak sekadar melihat angkanya, tetapi refleksi nilai yang lebih dalam: apa yang sebenarnya kita hargai sebagai bangsa? 

Jika jawaban kita adalah pendidikan, maka jejak kebijakan kita harus mencerminkan itu bukan sekadar mengikuti arus pasar, melainkan memimpin dengan visi keadaban yang lebih tinggi.

***

*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.