TIMES MALANG, PACITAN – Radikalisme ini seperti rumput liar. Dicabut, tumbuh lagi. Dibabat, menjalar lebih lebat. Sejak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan pada 2017, banyak yang mengira urusan beres. “Sudah selesai,” kata para pejabat dengan wajah mantap.

Kenyataannya, virus ideologis ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menyusup ke sudut-sudut yang lebih dalam, mengintai momentum.

Kini, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan berjalan, kelompok-kelompok eks-HTI mulai terlihat kembali. Bukan dalam bentuk organisasi resmi-sebab legalitasnya sudah dirampas negara-tetapi sebagai gerakan bawah tanah yang cerdik memanfaatkan celah. Mereka mendompleng keresahan publik, terutama di tengah gonjang-ganjing kebijakan ekonomi dan politik yang tak menentu.

Ada satu pelajaran penting dalam sejarah peradaban: radikalisme subur di tanah yang gersang. Di saat rakyat kecewa, di saat kebijakan negara oleng, di situlah paham-paham ekstrem menemukan ruang tumbuhnya. Ini bukan perkara Indonesia saja. Revolusi Iran, kebangkitan Taliban, hingga ISIS di Timur Tengah semuanya berawal dari satu benang merah: ketidakpuasan publik.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang sejak awal penuh kontroversi, kini berada dalam fase yang rentan. Krisis ekonomi mengintai. Harga kebutuhan pokok merayap naik. Kalangan intelektual resah dengan kebijakan populis yang lebih banyak pencitraan ketimbang substansi. Di sisi lain, polarisasi politik pasca-Pemilu belum reda. Oposisi masih gaduh, para loyalis masih sibuk saling sikut.

Di tengah kegaduhan ini, kelompok radikal-termasuk eks-HTI-tahu betul bagaimana membaca situasi. Mereka tidak frontal berhadapan dengan negara, tetapi menyusup lewat jaringan yang lebih halus: media sosial, komunitas kajian, dan gerakan-gerakan keagamaan yang sulit dideteksi.

Seperti air merembes di celah tembok yang retak, radikalisme bergerak dalam kekosongan kebijakan.

Eks-HTI dan Permainan Wacana

HTI boleh saja dibubarkan, tetapi idenya tidak bisa dibunuh. Gerakan ini sejak awal bukan sekadar organisasi, melainkan ideologi global yang bercita-cita mendirikan Khilafah. Mereka paham bahwa perang hari ini bukan lagi perang fisik, melainkan perang narasi.

Perhatikan saja bagaimana eks-HTI menguasai diskursus di media sosial. Narasi mereka selalu punya tiga pola:

Pertama, Menggugat ketidakadilan. Mereka membingkai pemerintah sebagai zalim, korup, dan tidak berpihak pada umat.

Kedua, Menawarkan solusi Islam kaffah. Dalam situasi kacau, mereka menjual gagasan bahwa hanya sistem Islam-versi mereka-yang bisa membawa kesejahteraan.

Ketiga, Menggarap anak muda. Media sosial, kajian daring, dan jaringan mahasiswa menjadi ladang rekrutmen mereka.

Pola ini efektif. Rakyat yang kecewa dengan harga beras mahal, misalnya, tidak akan langsung berpikir bahwa ekonomi itu kompleks. Mereka akan lebih mudah menerima narasi sederhana: “Ini karena sistem sekuler gagal. Kita butuh Khilafah.”

Lebih berbahaya lagi, eks-HTI juga mulai masuk ke celah-celah birokrasi dan politik lokal. Mereka bukan lagi sekadar gerakan pinggiran. Dengan cara yang lebih halus, mereka menyusup ke dalam institusi pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan ormas-ormas Islam yang dulu moderat.

Bagi mereka, politik adalah permainan jangka panjang. Hari ini mereka kalah, tetapi besok belum tentu.

Pemerintah Harus Cerdik, Bukan Sekadar Reaktif

Dalam menghadapi radikalisme, pemerintah sering kali terjebak dalam pola lama: represif dan reaktif. Begitu ada kelompok yang terlihat mencurigakan, langsung dibubarkan. Begitu ada ceramah yang kontroversial, langsung dibredel.

Masalahnya, cara seperti ini tidak menyentuh akar masalah. Radikalisme tidak bisa dilawan hanya dengan pentungan, tetapi harus dengan strategi jangka panjang. Ada tiga hal yang harus dilakukan:

Pertama, Kuatkan ideologi alternatif. Rakyat harus diberi pilihan narasi yang lebih menarik ketimbang propaganda eks-HTI. Ini berarti negara tidak bisa terus-menerus berjualan nasionalisme kosong. Butuh gagasan besar yang bisa menyentuh hati dan pikiran rakyat, terutama anak muda.

Kedua, Perbaiki kebijakan ekonomi dan sosial. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi stabilitas negara selain rakyat lapar dan putus asa. Jika harga sembako mahal, lapangan kerja sempit, dan kebijakan ekonomi tidak jelas, maka narasi radikal akan semakin subur.

Ketiga, Gunakan pendekatan lunak dalam deradikalisasi. Banyak orang yang terpapar radikalisme bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka kecewa dan tidak punya pegangan lain.

Pendekatan yang keras hanya akan membuat mereka makin keras kepala. Solusinya? Edukasi, dialog, dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang sudah telanjur terseret arus radikalisme.

Jangan Menunggu Api Menjalar

Ancaman radikalisme di Indonesia hari ini bukan sekadar isu keamanan, tetapi persoalan bangsa. Jika tidak ditangani dengan cermat, kita akan melihat siklus yang sama berulang: radikalisme tumbuh, pemerintah panik, tindakan represif diambil, lalu radikalisme muncul dengan wajah baru yang lebih kuat.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan segala tantangan dan krisisnya, harus memahami bahwa menghadapi eks-HTI bukan sekadar perkara melarang, tetapi juga membangun narasi tandingan yang lebih kuat.

Karena dalam politik dan ideologi, yang kalah bukan selalu yang ditindas, tetapi yang kehabisan gagasan. (*)

***

*) Oleh : Yusuf Arifai, Dosen Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.