Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji politik paling populer dalam kontestasi Pilpres 2024. Di atas panggung kampanye, gagasan ini terdengar sederhana sekaligus menyentuh: negara hadir memberi makan anak-anak agar tumbuh sehat dan cerdas. 

Secara moral, sulit menolak ide tersebut. Namun dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Program yang ambisius harus ditopang perencanaan matang, transparansi kuat, dan evaluasi berbasis data. Tanpa itu, yang lahir bukan solusi, melainkan polemik baru.

Pada 2026, anggaran MBG diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Sebagian bersumber dari efisiensi dan realokasi belanja negara, termasuk dari pos pendidikan. Di sinilah perdebatan mulai mengeras. 

Indonesia memang masih menghadapi persoalan gizi dan stunting, tetapi di saat yang sama, kualitas pendidikan kita juga belum merata. Ribuan sekolah belum layak, gaji guru honorer masih jauh dari ideal, dan kesenjangan mutu antarwilayah tetap menganga.

Ketika anggaran pendidikan yang secara konstitusional dialokasikan minimal 20 persen dari APBN mulai tergerus untuk mendanai MBG, publik berhak bertanya: apakah kita sedang memindahkan masalah dari satu sektor ke sektor lain? 

Gizi memang fondasi penting, tetapi pendidikan berkualitas adalah mesin penggerak peradaban. Kebijakan publik tidak boleh memaksa kita memilih antara perut kenyang atau ruang kelas yang layak.

Ada pula klaim bahwa MBG akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Secara teori, program pangan skala besar memang bisa menciptakan rantai pasok baru. Namun kita juga harus jujur melihat potensi efek redistribusi. 

Jika pengelolaan dapur dan pengadaan bahan baku dikuasai oleh pemasok bermodal besar, pedagang kecil dan pasar tradisional justru bisa tersingkir. Tanpa regulasi yang jelas dan keberpihakan nyata pada pelaku usaha mikro, keuntungan program bisa terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Istilah “gratis” pun perlu ditinjau ulang. Tidak ada yang benar-benar gratis dalam kebijakan fiskal. Program ini dibiayai oleh APBN yang sumber utamanya adalah pajak rakyat. 

Menyebutnya “gratis” tanpa menjelaskan beban fiskalnya berpotensi membentuk persepsi keliru di masyarakat. Transparansi tentang dari mana dana berasal dan bagaimana dialokasikan menjadi krusial agar publik memahami konsekuensi jangka panjangnya.

Kekhawatiran lain muncul pada aspek tata kelola. Estimasi biaya per porsi yang relatif kecil membuka celah penyimpangan jika pengawasan lemah. Dalam program sebesar ini, bahkan selisih kecil per porsi bisa berarti miliaran rupiah ketika dikalikan jutaan penerima. 

Risiko konsentrasi pengelolaan dapur pada satu pemilik modal juga berpotensi menciptakan monopoli terselubung. Alih-alih menjadi gerakan sosial, program bisa berubah menjadi ladang investasi bagi segelintir elite.

Dari sisi implementasi, sejumlah pertanyaan mendasar belum terjawab secara terbuka. Apakah menu yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi yang ditetapkan? Apakah ada audit berkala terhadap kualitas bahan dan proses distribusi? Apakah sudah tersedia data yang menunjukkan penurunan angka kekurangan gizi sejak program berjalan? Tanpa indikator kinerja yang transparan, klaim keberhasilan akan sulit diverifikasi.

Kecepatan eksekusi program juga patut dicermati. Kebijakan berskala nasional yang menyentuh jutaan orang membutuhkan kesiapan logistik, sistem pengawasan, dan koordinasi lintas sektor yang solid. 

Jika peluncuran dilakukan terlalu cepat tanpa kesiapan memadai, risiko kesalahan meningkat baik dalam distribusi, kualitas makanan, maupun akuntabilitas anggaran. Publik berhak mengetahui sejauh mana pengawasan langsung dilakukan oleh pemegang mandat politik, termasuk Presiden, untuk memastikan implementasi sesuai tujuan awal.

Semua ini bukan berarti menolak MBG secara total. Isu gizi dan stunting memang mendesak dan perlu intervensi serius. Namun efektivitas kebijakan tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh desain implementasi dan kesinambungan fiskal. Negara maju bukan hanya negara yang warganya cukup makan, tetapi juga yang sistem pendidikannya kokoh dan tata kelolanya bersih.

Karena itu, jika MBG ingin benar-benar menjadi solusi, beberapa prasyarat harus dipenuhi. Pertama, transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan dan seleksi pemasok. Proses tender, distribusi dana, dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses publik. 

Kedua, perlindungan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan agar tidak tergerus secara tidak proporsional. Sumber pembiayaan alternatif perlu dipertimbangkan tanpa mengorbankan kualitas layanan dasar. 

Ketiga, pembatasan konsentrasi kepemilikan dapur atau kontrak pengadaan untuk mencegah monopoli dan memastikan distribusi manfaat yang lebih merata.

Di atas segalanya, evaluasi berbasis data harus menjadi kompas kebijakan. Jika tujuan utama adalah memperbaiki gizi anak, maka indikator kesehatan dan perkembangan mereka harus dipantau secara terbuka. Jika tidak ada perbaikan signifikan, keberanian untuk merevisi desain program menjadi bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan.

MBG adalah program ambisius dengan potensi dampak besar. Namun ambisi tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat hanya akan melahirkan kecurigaan. Tantangan kebijakan publik bukan memilih antara gizi atau pendidikan, melainkan memastikan keduanya berjalan seimbang dan saling menguatkan. Jika tidak, program yang dimaksudkan untuk membangun masa depan justru berisiko menjadi misteri dalam pelaksanaannya.

***

*) Oleh : Risma Nurijah, Mahasiswa Universitas Islam Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.