TIMES MALANG, CIREBON – Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis, 20 Februari 2025 kemarin, telah melantik 961 kepala daerah dari hasil pemilu 2024 dan pelantikan ini dilakukan dari seluruh kepala daerah di Indonesia yang digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar secara serentak tersebut merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. "Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara".

Pelantikan kepala daerah adalah awal kepemimpinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tugas negara dan tugas melayani rakyat Indonesia, serta menjamin kesejahtreaan rakyat Indonesa serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Selain itu, pelantikan itu bukan seremonial aja, akan tetapi bagaimana kepala daerah itu mampu mengemban amanah kekuasaan dunia dan akhirat nya dengan hal hal yang baik?

Akan tetapi, pertanyaan secara filosofis yang perlu diajukan dari pelantikan adalah memiliki hubungan dua hal yakni kekuasaan dan amanah. Apa niat seseorang kepala daerah dalam mencari jabatan harus di diketahui lebih dulu?

Ini akan mempengaruhi kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan serta Bagaimana cara menggunakan jabatan itu yang sesuai dengan ajaran Rosulullah Nabi Muhammad Saw?

Imam Nawawi dalam kitabnya Arbain Nawawiyah menjelaskan, bagaimana cara seseorang menjadi pejabat publik yang telah diajarkan oleh Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

Pertama, seseorang yang ingin mencari jabatan melalui jalur politik atau dalam birokrasi pemerintahan, maka nantinya jabatan yang dimiliki haruslah mengikuti ajaran rasulullah nabi Muhammad Saw dalam memegang jabatan dan menjalankanya sesuai hukum Allah swt. Sehingga nanti dalam menjalankan tugas negara dalam berbuat baik dan adil ke seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, seorang yang memiliki jabatan, harus punya keahliannya atau kompetensinya dalam bidangnya yang dipegangnya. Melainkan juga, seorang pejabat juga harus memiliki pengalaman dalam memimpin organisasi maupun daerahnya dengan selalu memiliki kejujuran, tidak pernah korupsi, tidak terlibat dalam pelanggaran hukum. Melainkan juga, dalam mencari jabatan tidak boleh menghalalkan segala cara dan menabrak Undang-undang yang ada.

Ketiga, memperoleh jabatan harus diniatkan untuk tujuan kebaikan umat manusia, kebaikan dalam hal ini untuk beribadah kepada Allah swt. Kebijakan-kebijakan untuk menekankan pada kesejahteraan rakyat kecil.

Keempat, pejabat itu harus sayang dengan rakyatnya, melihat apakah rakyatnya bisa makan? apakah rakyatnya bisa membayar listrik? apakah rakyatnya ada yang menderita? apakah rakyatnya ada yang menganggur? Apakah rakyat masih ada yang miskin? inilah tanggung jawab seorang pemimpin yang diamanahi jabatan dan kekuasaan.

Kelima, seorang pejabat harus berpikir dulu sebelum mengambil keputusan atau mengeluarkan perintah, apakah sudah sesuai dengan hukum Allah swt, sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai ajaran rosulullah Nabi Muhammad Saw. Melainkan juga, seorang yang diberikan jabatan itu harus adil dan memiliki sikap amanah, yang suatu saat dimintai pertanggungjawaban oleh Alalh swt.

Keenam, pejabat itu harus tawadhu dari godaan dunia. Seorang yang mempunyai jabatan tidak boleh mempunyai sifat yang sombong, Rakyat yang harus lebih diutamakan.

Rakyat yang menghidupi pejabat negara, pejabat publik, wakil rakyat, elite politik dengan fasilitas mewah dan mobil mewah, tunjangan dan gajinya dari rakyat.

Selain itu, pejabat publik, elite politik ini harus sering satu majlis dengan ulama, agar dalam mengambil kebijakan dapat terkontrol. Pejabat yang baik adalah pejabat yang sering datang ke majlis ilmu, dzikir atau pengajian agama agar di dalam hatinya mendapatkan hidayah dan cahaya dari nur illahi serta menambah wawasan agama Islam sehingga akan mempengaruhi tingkah laku dan perilakunya dalam menjalankan tugas negara dan menggunakan jabatanya.

Pejabat dan elite politik itu harus sering datang ke ulama yang sanadnya bersambung dengan Rosulullah Nabi Muhammad saw, bukan datang ke majlis ilmu atau pengajian.

Karena pejabat negara, pejabat publik kita ini jangan jauh dari ulama dan harus selalu hadir ke dalam majlis dzikir dan taklim. Agama membolehkan jadi pejabat negara atau mencari jabatan, asalkan mengikuti apa yang diajarkan rosulullah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan hukum Allah swt.

Dengan demikian, pada zaman sekarang ini orang banyak yang gila jabatan tentunya, dalam mencari jabatan dan kekuasaan harus bersandarkan pada ajaran Rosulullah dan hukum Allah, tidak boleh dengan suap menyuap, tidak boleh menghibah atau memfitnah, tidak boleh membuka aib lawan politiknya, tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh menabrak undang-undang.

Hal inilah yang menyebabkan murka Allah swt terhadap negeri tercinta Indonesia raya. Oleh Karena itu, seseorang yang memiliki ghirah atau semangat mencari jabatan atau kekuasaan tentunya harus memiliki kesadaran dan ajaran yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw harus digunakan dan hukum Allah harus dipakai dalam mengambil keputusan penting untuk bangsa Indonesia.

***

*) Oleh : Syahrul Kirom, M.Phil, Dosen Filsafat Politik, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.