TIMES MALANG, JAKARTA – Beberapa pekan ini di Indonesia mengalami beberapa kegaduhan yang berkaitan dengan komunikasi publik sehingga membuat masyarakat menjadi resah dan memendam amarah. 

Hal ini diawali dengan isu efisiensi atau pemangkasan anggaran Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian yang dipangkas biaya operasionalisasinya.

Biaya operasionalisasi tersebut berimbas pada kebutuhan hidup masyarakat secara tidak langsung. Namun tidak hanya itu, isu efisiensi mengecualikan pada sektor-sektor tertentu yang membuat masyarakat semakin geram. 

Sebelum isu efisiensi, tuai beberapa kritik masyarakat terhadap pemerintah seperti operasionalisasi Makanan Bergizi Gratis yang tidak optimal, hingga Kabinet yang terlalu gemuk di era presiden Prabowo. 

Kegeraman melalui kritik masyarakat di media sosial dan media massa ini seharusnya ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah, namun sebaliknya tidak direspon dengan baik. 

Pada pidato Ulang Tahun Gerindra, Presiden Prabowo memberikan pesan bagi pengkritik kebijakannya dengan kata ‘ndasmu’ dan mimik mengejek. Hal ini semakin mendapatkan sentiment negatif untuk pemerintah khususnya Presiden Prabowo karena resistensi terhadap masukan dan kritik dari masyarakat. 

Kegaduhan yang menyebabkan sentimen negatif inipun tidak ditangani dengan baik oleh Juru Bicara Kepresidenan dalam menanggapi hal tersebut. Kejadian lainnya, seperti saat perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, yaitu IHSG anjlok pertama kalinya setelah anjlok ketika covid-19.  

Ekspektasi masyarakat dengan kondisi yang gaduh ini berharap pemerintah memberikan pesan rasional dan optimis untuk mengembalikan kondisi perekonomian, namun kembali lagi pada pemerintah tidak dapat memaksimalkan upaya komunikasi publik dengan baik. 

Hal ini dibuktikan bagaimana menghadapi isu tersebut dengan kelakar presiden kepada Menteri karena pusing harga saham merosot. 

Kegaduhan pada komunikasi publik yang dijalankan oleh pemerintah semakin riuh saat Jubir Kepresidenan, Hasan Nasbi memberikan tanggapan terkait kasus teror yang dialami oleh wartawan desk politik Tempo dan host Bocor Alus Politik, Francisca Christy Rosana. 

Ia mengalami terror kiriman Kepala Babi tanpa telinga pada tanggal 19 Maret 2025 oleh kurir tak dikenal. Selanjutnya, pada Sabtu, 22 Maret 2025 kembali mendapatkan kiriman bangkai tikus yang dipenggal. 

Hasan Nasbi menanggapi dengan kelakarnya melalui pernyataan ‘dimasak saja kepala babinya’ membuat semakin memvalidasi bahwa pemerintah tidak cakap dalam pengelolaan komunikasi publik yang baik. Khususnya dalam hal retorika.

Sudah sepatutnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden piawai dalam pengelolaan komunikasi publik yang benar. Hal ini mengurangi opini publik bersentimen negatif baik di media sosial maupun media digital lainnya. 

Kecakapan pengelolaan komunikasi publik, diawali dengan kepiawaian seorang juru bicara presiden sebagai Spoken person yang dituntut piawai dalam hal retorika. Karena pada dasarnya, tujuan konsep retorika adalah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat melalui sebuah pidato. 

Konsep retorika berdasarkan konsep Aristoteles, meliputi Logos, artinya argumentasi yang disampaikan sesuai dengan penalaran logika atau masuk akal; Patos, artinya juru bicara mampu menampilkan karakter gaya bicara dengan aspek kepemimpinan yang ditonjolkan; dan Ethos, artinya ada aspek emosional yang tersentuh dan rasa damai yang diarasakan oleh khalayak. 

Konsep komunikasi publik juga diperhatikan pada paradigma komunikasi krisis menurut teori SCCT dari Combs (2015). Seharusnya, Hasan mempertimbangkan konsep rebuilding posture yang meliputi permintaan maaf  dan kompensasi kepada masyarakat atas kegaduhan kebijakan.

Sehingga menimbulkan tindakan represif yang dialami oleh masyarakat maupun jurnalis. Komunikasi publik juga penting menunjukkan empati dan simpati bukan kelakar atau guyonan yang berimbas menyakiti hati masyarakat.

Nirempati dan denial yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk ancaman demokrasi. Hal yang dialami oleh media Tempo juga bagian dari ancaman kebebasan pers.

Media sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya diperjuangkan kemerdekaannya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah demi kemajuan bangsa. 

Nah, jika kemudian hari terjadi semakin besar indeks tentang ketidakbebasan berekspresi bagi jurnalis di Indonesia. Akan merusak nalar kritis dan demokratis bagi masyarakat dan media di masa mendatang. 

***

*) Oleh : Sofia Hasna, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.