TIMES MALANG, MALANG – Di banyak ruang kelas hari ini, pendidikan tidak lagi sepenuhnya dibicarakan sebagai proses memanusiakan manusia. Ia semakin sering dipersempit menjadi urusan cepat lulus, cepat kerja, cepat untung. 

Orientasi jangka pendek itu menjelma menjadi apa yang bisa disebut sebagai pragmatisme pendidikan: sebuah cara pandang yang menilai sekolah dan kampus hanya dari seberapa besar keuntungan praktis yang bisa diraih, bukan dari seberapa dalam nilai, karakter, dan nalar kritis yang dibentuk.

Pragmatisme sebenarnya tidak selalu salah. Dunia memang menuntut keterampilan, efisiensi, dan relevansi. Namun ketika pragmatisme menjadi ideologi tunggal, pendidikan kehilangan ruhnya. 

Sekolah berubah menjadi pabrik ijazah, kampus menjadi pasar gelar, dan peserta didik direduksi menjadi calon tenaga kerja semata. Di titik inilah pragmatisme bukan lagi solusi, melainkan bencana yang pelan-pelan menggerogoti fondasi peradaban.

Gejala itu tampak dari cara banyak lembaga pendidikan mempromosikan diri. Spanduk-spanduk menonjolkan “cepat kerja”, “langsung diterima industri”, atau “jaminan lulus tepat waktu”. Hampir tidak pernah kita temui slogan tentang integritas, kejujuran akademik, kepekaan sosial, atau keberanian berpikir kritis. Nilai-nilai itu seolah dianggap tidak laku dijual, tidak menarik pasar, dan tidak memberi keuntungan instan.

Di tingkat mahasiswa, pragmatisme juga tumbuh subur. Tidak sedikit yang memilih jurusan bukan karena minat atau panggilan intelektual, tetapi karena peluang gaji. Aktivitas organisasi dipilih bukan untuk belajar kepemimpinan, melainkan untuk mempercantik CV. Penelitian dikerjakan sekadar memenuhi syarat kelulusan, bukan untuk mencari kebenaran atau memberi manfaat bagi masyarakat. Pendidikan direduksi menjadi checklist administratif.

Guru dan dosen pun tidak sepenuhnya luput. Tekanan administratif, tuntutan sertifikasi, dan beban laporan sering kali mendorong mereka mengajar sekadar menggugurkan kewajiban. Proses belajar dipadatkan menjadi target kurikulum, bukan dialog pemikiran. Ruang kelas kehilangan daya hidupnya sebagai arena pertukaran gagasan. Yang tersisa hanyalah rutinitas: masuk kelas, menyampaikan materi, memberi tugas, lalu menilai.

Lebih jauh, pragmatisme pendidikan juga diperkuat oleh kebijakan. Sistem evaluasi yang menitikberatkan pada angka, peringkat, dan akreditasi telah mendorong sekolah berlomba mengejar citra, bukan mutu substansial. Banyak institusi lebih sibuk memperindah dokumen daripada memperbaiki kualitas pembelajaran. Laporan tampak sempurna, tetapi realitas di kelas jauh dari ideal.

Dampaknya tidak ringan. Lulusan memang mungkin terampil secara teknis, tetapi rapuh secara etis. Mereka piawai mengoperasikan sistem, tetapi gagap ketika dihadapkan pada dilema moral. 

Mereka cakap menghitung keuntungan, tetapi kering empati sosial. Dalam jangka panjang, masyarakat akan dipenuhi oleh individu-individu efisien tetapi miskin nurani, produktif tetapi mudah kompromi terhadap ketidakadilan.

Bencana pragmatisme juga tampak dalam meningkatnya toleransi terhadap praktik curang. Plagiarisme dianggap biasa, jual beli tugas tidak lagi memalukan, bahkan manipulasi data penelitian sering ditutup mata. Semua dilakukan demi satu tujuan: cepat selesai. Di titik ini, pendidikan tidak hanya gagal membentuk karakter, tetapi justru melatih kelicikan sistematis.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan besar selalu lahir dari idealisme. Ki Hajar Dewantara tidak mendirikan Taman Siswa untuk mencetak pegawai kolonial, tetapi untuk membangun manusia merdeka. 

Universitas-universitas besar dunia tidak tumbuh karena orientasi pasar semata, melainkan karena keberanian mempertanyakan, meneliti, dan mengkritik kekuasaan. Pendidikan sejatinya adalah proyek jangka panjang peradaban, bukan proyek cepat balik modal.

Menyelamatkan pendidikan dari bencana pragmatisme tentu tidak mudah. Ia menuntut perubahan cara pandang kolektif. Negara perlu menata ulang kebijakan agar tidak semata-mata mengukur keberhasilan dari statistik dan peringkat. Sekolah dan kampus harus berani menempatkan pembentukan karakter dan nalar kritis sebagai tujuan utama, meskipun tidak selalu mudah dipasarkan.

Guru dan dosen perlu diberi ruang untuk kembali menjadi pendidik, bukan sekadar operator kurikulum. Peserta didik harus diajak memahami bahwa pendidikan bukan hanya tangga karier, tetapi proses pendewasaan intelektual dan moral. Orang tua pun perlu berhenti melihat sekolah hanya sebagai investasi ekonomi, melainkan sebagai tempat pembentukan manusia seutuhnya.

Jika tidak, kita akan terus memanen generasi yang pintar tetapi mudah dibeli, terampil tetapi mudah diarahkan, berpendidikan tetapi kehilangan kompas etika. Di tengah krisis sosial, politik, dan lingkungan yang kian kompleks, bangsa ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja cepat pakai, tetapi warga negara yang berpikir jernih, berani bersikap, dan setia pada nilai keadilan.

Pragmatisme boleh hadir sebagai alat, tetapi tidak boleh menjadi tuan. Ketika ia menguasai pendidikan sepenuhnya, yang runtuh bukan hanya mutu sekolah, melainkan masa depan bangsa itu sendiri.

***

*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.