TIMES MALANG, MALANG – Pemkot Malang memastikan seluruh siswa baru yang diterima di sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP, akan mendapatkan seragam gratis sebanyak dua setel lengkap dengan atributnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

“Seluruh siswa baru yang diterima di SD dan SMP negeri akan langsung menerima dua setel seragam beserta atributnya,” ujar Wahyu, Sabtu (12/7/2025).

Selain sekolah negeri, Pemkot Malang juga membuka peluang bagi sekolah swasta untuk mengajukan permohonan bantuan seragam. Namun, pengajuan tersebut akan dipertimbangkan secara khusus berdasarkan kondisi ekonomi para siswa.

“Sekolah swasta juga bisa mengajukan bantuan seragam jika memang ada kebutuhan, dengan pertimbangan tertentu sesuai kondisi siswa. Pengajuan akan dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang,” ungkapnya.

Program bantuan ini diperuntukkan bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Wahyu menegaskan agar para orang tua tidak perlu khawatir terkait pengadaan seragam, karena pemerintah akan menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan tanpa menetapkan kuota khusus.

“Tidak ada batasan jumlah. Nanti kita lihat sesuai kebutuhan,” tegasnya.

DPRD Minta Teknis Program Diperjelas, Pastikan Pengawasan

Sementara itu, DPRD Kota Malang melalui Komisi D menyoroti teknis pelaksanaan program bantuan seragam gratis ini. Ketua Komisi D, Eko Herdiyanto, meminta agar Pemkot memperjelas mekanisme distribusi agar tidak menimbulkan ketimpangan antara siswa sekolah negeri dan swasta.

“Kami tidak ingin program ini menimbulkan kegaduhan atau disparitas. Jangan sampai siswa di sekolah negeri dapat bantuan, sementara yang di swasta tidak, padahal sama-sama warga Kota Malang,” katanya.

Menurut Eko, hingga saat ini belum ada penjelasan teknis yang rinci dari Dinas Pendidikan, termasuk data jumlah penerima bantuan. Padahal, program pembagian kain seragam ini dijadwalkan mulai berjalan tahun ini.

“Kami minta data lengkapnya, baik dari SD maupun SMP, negeri dan swasta. Itu penting agar kami bisa memantau pelaksanaannya di lapangan,” imbuhnya.

Ia juga menyarankan agar dilakukan sosialisasi terbuka kepada seluruh sekolah, khususnya swasta, terkait tata cara pengajuan bantuan seragam.

“Pemahaman teknis ini penting, terutama bagi sekolah swasta. Kami juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan mengecek apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi ke kepala sekolah,” tuturnya.

Komisi D juga berkomitmen untuk melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan program ini di lapangan. Jika ditemukan jumlah penerima yang melebihi kapasitas anggaran, DPRD akan mendorong agar ada evaluasi dan penyesuaian pada anggaran tahun berikutnya.

“Kalau memang dananya kurang, ya disesuaikan dulu tahun ini. Tahun depan dihitung lagi berdasarkan data lulusan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan bahwa bantuan ini bukan berupa seragam jadi, melainkan kain yang disediakan pemerintah. Para orang tua bisa menjahitnya secara mandiri. Namun, jika sekolah atau koperasi sudah lebih dulu menyediakan seragam jadi, Eko menyarankan agar kain atau seragam tersebut bisa diambil alih oleh pemerintah dengan harga yang wajar.

“Kalau koperasi sekolah sudah menyediakan seragam, bisa dibeli pemerintah asalkan harganya proporsional. Tujuannya agar orang tua tidak terbebani biaya tambahan,” ucapnya. (*)