MALANG – Bupati Malang Sanusi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Malang tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemkab Malang.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kabupaten Malang yang besar serta tantangan sosial ekonomi yang kompleks.

Hal itu sampaikan Bupati Sanusi saat penyerahan bantuan sosial dari Pemprov Jatim di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (22/2/2026). Pada 2026, Pemprov Jatim mengalokasikan bansos sekitar Rp7 miliar untuk Kabupaten Malang.

Sanusi menegaskan, berbagai program bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian masyarakat.

“Program seperti asistensi sosial penyandang disabilitas, PKH Plus bagi lansia, KIP Putri Jawara, zakat produktif, hingga berbagai bantuan operasional pendamping, adalah instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Sanusi.

Ia menekankan bahwa bantuan sosial harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar bantuan sesaat. Menurutnya, bansos harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Baca juga

Bupati Sanusi: Pengentasan Kemiskinan Butuh Kolaborasi Bersama

“Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan. Bantuan sosial tidak berhenti pada aspek karitatif, tetapi harus mampu mengungkit produktivitas, memperluas akses usaha, dan memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya.

Sanusi menjelaskan, Kabupaten Malang memiliki tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan karena jumlah penduduknya sangat besar. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk mencapai sekitar 3 juta jiwa, sementara data BPS sebelumnya mencatat sekitar 2,6 juta jiwa.

Dengan jumlah tersebut, ia menilai sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Malang menjadi sangat krusial,” kata Sanusi.

Ia mengungkapkan, secara persentase angka kemiskinan di Kabupaten Malang telah menurun menjadi 8,7 persen pada 2025. Namun secara jumlah absolut, masih terdapat sekitar 235 ribu warga yang hidup dalam kondisi miskin.

Baca juga

Salurkan Bansos di Kabupaten Malang, Gubernur Jatim Dorong Kemandirian Ekonomi

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan intervensi berkelanjutan dan kerja bersama lintas level pemerintahan.

Melalui dukungan bansos dari Pemprov Jatim, Pemkab Malang berharap kolaborasi yang terbangun dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (*)