Isu Indonesia Impor 1000 Ton Beras, Akademisi UB Soroti Permasalahan Petani yang Kian Banyak
Isu Indonesia akan mengimpor 1000 ton beras dari Amerika Serikat memicu perhatian publik. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang gencar menyuarakan terkait swasembada pangan. Selain itu, kondisi Indonesia sedang mengalami surplus produksi beras.
JAKARTA – Isu Indonesia akan mengimpor 1000 ton beras dari Amerika Serikat memicu perhatian publik. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang gencar menyuarakan terkait swasembada pangan. Selain itu, kondisi Indonesia sedang mengalami surplus produksi beras, sehingga dengan mengambil langkah untuk impor saat ini tidak lah tepat.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB, Prof. Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph.D, mengkhawatirkan nasib petani lokal yang semakin sengsara.
Dalam hal ini pemerintah akan dinilai tidak pro rakyat, dimana pemerintah tidak mensosialisasikan terlebih dahulu rencana impor 1000 ton beras ini.
Ia menambahkan bahwa beras impor tersebut belum memiliki kebijakan yang pasti bagaimana peredarannya di Indonesia. Lanjutnya, beras impor yang datang tidak boleh digelontorkan secara serentak di pasar. Apabila hal tersebut terjadi, dikhawatirkan beras yang dihasilkan petani lokal tidak mampu bersaing di pasaran.
“Beras impor itu kalau dijual di pasar, takutnya petani lokal tidak dapat bersaing,” imbuhnya.
Ia berasumsi terburuk bahwa jika pemerintah benar akan mengimpor 1000 ton beras, kemudian selanjutnya pemerintah akan meneruskan mengimpor beras tersebut, maka semakin menyengsarakan petani.
Hal ini karena dari sisi kualitas, barang-barang yang melewati batas negara pasti memiliki kualitas yang lebih bagus, dan jika ada di pasaran maka akan lebih dipilih oleh masyarakat. Lanjutnya, belum ada yang mengetahui juga apakah beras impor tersebut nantinya akan diberi subsidi atau tidak, jika memang iya maka petani lokal akan semakin mati.
Hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat. Ia menegaskan bahwa memang benar akan dijual di masyarakat umum, maka harga beras ini harus lebih mahal supaya petani atau masyarakat tidak terlalu khawatir.
“Siapa sih yang mau beli beras seharga 100 ribu, saya yakin juga orang akan mikir lagi, nah disini masyarakat atau petani tidak perlu terlalu khawatir,” pungkasnya.
Selain itu, hal tersebut juga dapat mengubah perilaku petani. Karena pemerintah lebih suka mencari sumber-sumber baru untuk kebutuhan domestik.
Ia juga menyoroti terkait fenomena kelangkaan pupuk yang masih terjadi di berbagai daerah, menurutnya ini adalah menambah masalah baru bagi petani.
“Kalau masalah dalam negeri dinomorduakan terus, ya petani makin sengsara, apalagi masalah pupuk juga belum selesai,” imbuh Prof. Setyo.
Prof. Setyo juga mengatakan permasalahan petani lainnya seperti tidak semua hasil panen mereka tidak bisa diserap atau dibeli oleh Bulog dengan alasan tingkat rendemennya tidak memenuhi standar atau kualitasnya tidak bagus. Menurutnya, hal itu wajar terjadi karena petani Indonesia mayoritas tidak memiliki teknologi yang dapat membantu pertanian mereka dalam memenuhi standar Bulog.
“Petani tidak pernah didampingi ketika produksi sampai panen, apa yang mereka panen ya itu murni karya mereka,” ujarnya.
Sementara pemerintah dengan kebijakan yang kaku, mereka hanya mau menyerap gabah masyarakat yang memenuhi rendeman air sesuai aturan mereka.
Belum lagi faktor cuaca yang tidak menentu, bisa membuat hasil panen petani menjadi tidak layak. Menurutnya, pemerintah tidak optimal dalam membantu petani untuk mengatasi setiap permasalahannya.
“Permasalahan petani kita luar biasa, makanya petani dari dulu sampe sekarang gada yang kaya, itu permasalahan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah,” pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
