MALANG – Di balik anggaran Rp36,6 triliun yang sudah dikucurkan dan 60 juta penerima, program Makan Bergizi Gratis (Program MBG) masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Dari dapur yang belum bersertifikat hingga tekanan logistik.

Liputan Khusus TIMES Indonesia kali ini, menelusuri lagi perkembangan program MBG setelah setahun berjalan.

Di Paiton, Sebutir Telur dan Seekor Ulat Bercerita

Sore itu, Kamis (12/2/2026), Eko Rahmat duduk di teras rumahnya di Dusun Krajan, Desa Randumerak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Di tangannya ada ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru saja diantar petugas untuk anak balitanya dan istrinya. Program MBG, begitu kata mereka. Makanan bergizi untuk keluarga kurang mampu. Istrinya membuka tutup ompreng, hendak menyuapi si kecil.

Dari balik lauk yang menyerupai siomay, seekor ulat kecil merayap keluar.

Eko menghela napas panjang. Dia ambil ponselnya, merekam video. "Ini lho, ulatnya gerak," katanya pelan, nada bicaranya menahan gemas dan kecewa. Videonya tersebar.

Esok harinya, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Probolinggo, Pujo Wisnu Handoko, datang ke rumahnya. Bukan untuk marah, katanya, tapi untuk melihat langsung dan minta maaf. "Ini menjadi perhatian serius dan akan kami jadikan bahan evaluasi," ujarnya di hari yang sama.

Di tempat lain. Di Blora, Selasa (24/2/2026), pertanyaan serupa bergema. Widianto, Kepala SMPN 5 Blora, duduk di ruang guru menunggu kiriman MBG tiba. Paket datang. Sekolah punya prosedur: semua makanan harus dicek dulu sebelum dibagikan. Maka dibukalah satu per satu bungkusan. Lalu Widianto mencium bau tak sedap.

Widianto kemudian memeriksa lebih dekat lagi. Ternyata, roti keju yang mulus di permukaan ternyata menyimpan jamur di sudut-sudutnya. Bukan satu. Banyak.

"Kami putuskan, jenis roti itu tidak kami bagikan," katanya kemudian. Sebanyak 349 roti dikembalikan ke SPPG Yayasan As Sanusiyyah Kamolan.

Malam harinya, Kepala SPPG, Muhammad Arief Rohman Azis, mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah menemukan indikasi jamur sejak sortir malam. Tapi, katanya, waktu mepet. "Dengan waktu yang mepet, semisal kita nih, ada yang berjamur satu, dan mau mengganti semua, waktunya agak riskan," ujarnya polos. Dia lupa bahwa waktu yang mepet bukan alasan untuk membiarkan anak-anak makan roti berjamur.

Pertanyaan dibenak Eko dan Widianto sebenarnya sederhana: mengapa makanan yang tak layak masih nekat dikirim?

Ribuan Dapur, Ribuan Cerita

Program MBG, hingga Februari 2026, sudah punya 23.678 unit SPPG. Tersebar di 38 provinsi. Menjangkau 60,24 juta penerima manfaat. Menggelontorkan Rp36,6 triliun. Melibatkan 46 ribu UMKM dan sekitar 780 ribu tenaga kerja.

Angka-angka raksasa itu, jika ditarik ke level mikro, adalah bentuk ribuan dapur sederhana yang ada di pelosok-pelosok. Di belakang setiap SPPG, ada kepala dapur yang pusing mengatur logistik, ada juru masak yang bangun pukul tiga pagi, ada petugas distribusi yang mengendarai motor butut melewati jalan rusak, dan ada pemasok sayur yang harus mengirim ribuan ikat bayam sebelum subuh.

Bila mereka semua bergerak, multiplier effect-nya di tingkat lokal akan sangat besar sekali. Penggerak ekonomi lokal.

Tapi di balik hiruk-pikuk itu, masih ada simpul-simpul yang belum rapi. Ada banyak celah saat kualitas jatuh, saat waktu jadi musuh, dan saat kelalaian menjelma kebiasaan.

Di Kabupaten Malang, Selasa (3/2/2026), menu MBG Jasuke (jagung, susu dan keju) jadi topik perbincangan. Publik heboh karena di menu itu tak ada nasinya. Nur Widyaning Rohmawati, ahli gizi RSI Unisma Malang, kemudian meluruskan: jagung sumber karbohidrat, telur puyuh sumber protein, anggur sumber vitamin. Menu ini sebenarnya bergizi, katanya. Tapi dia juga mengingatkan: perhatikan porsi, sesuaikan dengan usia, dan jangan lupakan variasi lauk. Yang jadi soal, imbuhnya, bukan jagungnya, tapi konsistensi standar.

Tiga pekan kemudian, Senin (23/2/2026), menu Ramadan tiba. Di MAN Gondanglegi, ribuan siswa mendapat sepotong roti, susu, dan tiga butir kurma. Di Desa Kedungsalam, Dewi Nawang Sari membuka paket anaknya dan menemukan pisang mentah, dan kentang belum dikupas, cuma ditepungi. "Menu yang didapatkan anak sekolah hari ini sangat memprihatinkan," katanya dalam video.

Dia kemudian mengunggahnya ke media sosial.

Tak lama kemudian, seorang guru menghubunginya. "Videonya dihapus, di-takedown-kan," kata sang guru. Dewi bingung. Kenapa melaporkan fakus saja dilarang? "Aku hampir naik darah gara-gara baca ketentuannya. Seolah anak jadi bahan percobaan yang harus disembunyikan kalau ada masalah," katanya kemudian.

Kepala SPPG Kedungsalam, Angeline Berlian Christiana Telaumbanua, mengakui bahwa pisang itu masih mentah. "Informasi dari supplier, pisang sudah bisa dikonsumsi dalam satu hari. Tapi ternyata belum," ujarnya. Angeline minta maaf.

Di Bondowoso, keluhan menu MBG bahkan sampai ke akun Instagram @lambeturah_official yang punya 2,4 juta pengikut. Foto menu Tlogosari: sebutir telur, setengah jagung rebus, sebuah jeruk. Warganet ramai. "Jadi panah basah buat korupsi," tulis @diana_kurawi.

Koordinator SPPG Bondowoso, Mila Afriana Agustina, bereaksi cepat. Mila laporkan ke BGN pusat sebagai laporan khusus. Dia juga menjelaskan soal anggaran: Rp8.000 untuk balita hingga kelas 3 SD, Rp10.000 untuk kelas 4 ke atas. Dan soal susu yang tak ada, Mila jujur: "Barangnya langka dan sulit dicari. Di Bondowoso belum ada UMKM yang menyediakan susu murni olahan siap konsumsi." Di sinilah ironi: program gizi nasional, tapi susu lokal belum siap memasok.

Di Gresik, seorang ibu di Kecamatan Driyorejo menerima paket MBG untuk tiga hari. Isinya kolak ketan, lumpia, nugget, dan jeruk. Dikemas dalam mika tipis, persis takjil buka puasa. Tapi makanannya matang, basah, dan harus bertahan tiga hari. "Yang bisa disimpan dalam lemari es hanya buah jeruk. Sisanya saya buang," katanya. Dia juga heran, tas totebag yang dipakai membungkus diminta lagi oleh petugas SPPG. "Jadi dibawa ke rumah pakai tas plastik kresek," keluhnya.

Akar Rumput yang Tak Kuat Menyangga Gedung Tinggi

Jika ditarik garis merah. Semua cerita ini menuju pada satu kesimpulan: program sebesar MBG ditopang oleh ribuan simpul kecil yang dinilai belum siap. Banyak SPPG yang baru berdiri beberapa bulan. Masih ada tenaga kerja yang direkrut dadakan. Ada pemasok yang belum terverifikasi ketat, dan pengawasan yang masih bersifat reaktif dan baru bergerak setelah ada masalah.

Di Probolinggo, misalnya, SPPG yang bermasalah ternyata belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan. Sekretaris Dinkes Probolinggo, dr. Dewi Vironica, menjelaskan bahwa SLHS bisa terbit 2-3 hari jika persyaratan lengkap. Tapi SPPG itu sudah beroperasi sebelum mengantongi sertifikat. Siapa yang mengizinkan?

Di Blora, Kepala SPPG Yayasan As Sanusiyyah Kamolan mengakui bahwa roti berjamur sudah diketahui sejak sortir malam. Tapi karena waktu mepet, mereka nekat kirim. "Kita juga menyimpan beberapa sampel, dan tidak berjamur. Jadi kita kurang tahu lah penyebabnya," katanya. Ada dua kemungkinan: sampel yang disimpan berbeda dengan yang dikirim, atau jamur tumbuh dalam perjalanan. Dua-duanya menunjukkan kelemahan sistem.

Di Magetan, roti berjamur dan telur berlumur kotoran ayam membuat Anggota DPRD Jawa Timur Diana AV Sasa angkat bicara. "Red flag," katanya, Rabu (25/2/2026). "SOP higienitas di dapur SPPG sama sekali tidak jalan." Diana mendesak audit total. "Kalau dari hasil evaluasi nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pemotongan standar demi menekan cost, vendornya harus di-blacklist permanen."

Di Rembang, Ketua PGRI Isti menyerukan hal serupa. "Ini bukan program main-main. Harapan kami, semua lini terkait harus betul-betul melaksanakan tupoksinya secara maksimal," ujarnya, Rabu (25/2/2026). Dia mengusulkan evaluasi dipercepat jadi dua mingguan jika ada kondisi darurat.

Tapi di Balik itu, Ada yang Bergerak

Meski banyak cerita miring, ada pula kisah-kisah yang menunjukkan bahwa roda perbaikan mulai berputar.

Di Kabupaten Malang, Dinas Ketahanan Pangan justru melarang SPPG belanja ke pasar untuk menghindari inflasi. Mereka diarahkan belanja ke Koperasi Desa Merah Putih dan UMKM lokal. "Mereka SPPG mengambilnya tidak boleh ke pasar. Karena kalau mereka belanja ke pasar itu salah satu penyumbang inflasi," kata Kepala Dinas, Mahila Surya Dewi. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Di Kota Malang, Dispangtan rutin menggelar evaluasi mingguan bersama Satgas Percepatan MBG. "Setiap SPPG memaparkan progres dan kendala selama satu minggu. Kalau ada komoditas yang naik harga, langsung kita bahas. Kami beri solusi," kata Elfiatur Roikhah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Selasa (10/2/2026). Pendekatan kolaboratif ala Elfiatur ini, diharapkan bisa mencegah masalah sebelum terjadi.

Di Pangandaran, Dinas Ketahanan Pangan bahkan menyiapkan skema khusus memasok ikan lokal untuk MBG. Balai Benih Ikan difungsikan menyediakan benih, hasil panen diserap terintegrasi. Ini langkah maju: menjadikan MBG sebagai lokomotif ekonomi lokal, bukan sekadar program konsumsi.

Di Jember, SMK Perikanan dan Kelautan Puger menjadikan dapur MBG sebagai laboratorium produksi. Siswa belajar memasak, menghitung HPP, menganalisis BEP. "Dengan adanya dapur MBG, kita bisa tahu dan berlatih analisis ekonomi. Seolah-olah kita yang memiliki usaha sendiri," kata Oktavian Ardiansyah, siswa kelas XI. MBG di sekolah ini tak hanya memberi makan, tapi juga mendidik.

Dua Sisi Mata Uang

Dari semua cerita, MBG tampil sebagai program bermuka dua. Di satu sisi, ia adalah keajaiban organisasi: dalam satu tahun, ribuan dapur dibangun, jutaan orang tersentuh, ekonomi lokal bergerak. Presiden Prabowo menaruh harapan besar. Senator Ahmad Nawardi, Senin (16/2/2026), menyebutnya sebagai "jalur sutra menuju Indonesia Emas". Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bahkan mencatat: MBG ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi 5,11 persen.

Tapi di sisi lain, di dapur-dapur sederhana, program ini masih menunjukkan kerapuhan. Sistem pengawasan yang masih longgar, tenaga kerja yang belum terlatih, pemasok yang tak terverifikasi, dan tekanan waktu yang terus-menerus. Itu semua bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja bila tidak segera dibenahi.

Yang paling mengkhawatirkan, dalam beberapa kasus. Ada upaya membungkam kritik. Dewi di Malang diancam. Di Probolinggo, wali murid diminta menandatangani formulir yang melarang protes jika terjadi keracunan. Meski Mitra SPPG Bulu 2, Dani, membantah formulir itu berasal dari mereka. Tapi terlepas dari siapa pembuatnya, keberadaan dokumen semacam itu mencerminkan budaya yang tak sehat.

Dalam program sebesar ini, kritik seharusnya disambut, bukan dijauhi dan ditakuti.

Pelajaran dari Setiap Sendok Makan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, saat berkunjung ke Kota Malang Selasa (24/1/2026), membuka satu paket MBG Ramadan di SMP Muhammadiyah 2. Dia periksa isinya: roti, kacang, telur puyuh, pisang. "Ini sudah ada gizinya semua," katanya. Di hadapannya, Kepala Sekolah Supriyanto hanya tersenyum. Tapi kepada TIMES Indonesia, ia berkata: "Harapan kami ke depan akan lebih bagus. Aspek gizi harus diperhatikan. Karena ini bukan gratis, ini ambil dari pajak masyarakat."

Supriyanto benar. MBG bukan hadiah. Ia adalah hak yang dibayar dengan pajak. Maka, setiap butir telur yang basi, setiap roti yang berjamur, setiap pisang yang mentah, adalah kerugian kolektif. Bukan hanya uang, tapi juga kepercayaan.

Pelajaran dari banyak insiden berulang ini sebenarnya sederhana. Pertama, jangan pernah menempatkan tekanan waktu di atas kualitas. Kedua, pastikan setiap SPPG punya sertifikat laik sehat sebelum beroperasi, bukan setelah. Ketiga, libatkan publik dalam pengawasan, jangan justru membungkamnya. Keempat, beri sanksi tegas pada pemasok nakal, jangan hanya ganti pemasok tanpa konsekuensi. Kelima, jadikan setiap keluhan sebagai jalan masuk untuk perbaikan, bukan sebagai musuh yang harus dihapus.

Di Persimpangan Jalan

Program MBG saat ini masih di persimpangan. Apakah ia akan menjadi monumen kebanggaan, atau justru monumen pemborosan?

Jawabannya tak ditentukan di Jakarta, tapi di dapur-dapur SPPG di pelosok. Di tangan para juru masak yang kelelahan. Di mata para petugas distribusi yang menembus hujan. Di hati para guru yang rela mengecek satu per satu paket makanan. Dan di keberanian wali murid yang melapor ketika menemukan keanehan.

Eko Rahmat di Paiton, Dewi Nawang Sari di Donomulyo, Widianto di Blora, dan ratusan wali murid lain sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam cerita ini. Mereka tak hanya menerima, tapi juga mengawal. Mereka adalah benteng terakhir yang memastikan makanan bergizi benar-benar bergizi, dan layak konsumsi.

MBG bukan hanya soal memberi makan anak. MBG memberi harapan mulia. Harapan bahwa negara hadir, bahwa generasi mendatang lebih baik. Dan bahwa dari dapur-dapur sederhana itu, Indonesia Emas 2045 benar-benar bisa dijemput.

Tak perlu lagi gegap gempita. Cukup dengan memastikan satu paket makanan yang benar-benar layak setiap hari, untuk setiap anak, di seluruh pelosok negeri.

Karena, program mulia ini terlalu besar untuk gagal. Dan terlalu penting untuk kita diabaikan.

Laporan reportase: Ezra Vandika, Zisti Shinta Maharani, Akmalul Azmi, Moh Bahri, Dicko W, Ahmad Rengga Wahana Putra, Rizky Kurniawan Pratama, Galih Rakasiwi, Dhina Chahyati, Imadudin Muhammad, Khoirul Amin, Achmad Fikyansyah, dan Lely Yuana