Malang – Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada tertundanya insentif guru PAUD dan TK di Kabupaten Malang menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang. 

Partai berlambang banteng itu menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hak para tenaga pendidik usia dini agar tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan fiskal daerah.

Didik Gatot Subroto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang untuk membangun komunikasi aktif dengan Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menurut Didik, efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang harus dipahami dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan tidak mengesampingkan aspek keadilan sosial, terutama bagi guru PAUD dan TK yang memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi pendidikan anak-anak.

“Kami meminta Fraksi PDI Perjuangan untuk membangun komunikasi yang konstruktif dengan jajaran pemerintah daerah. Prinsipnya, efisiensi tetap berjalan, tetapi hak-hak guru PAUD dan TK juga harus menjadi perhatian,” ujar Didik, Jumat (27/2/2026).

Baca juga

Efisiensi Anggaran, PDI Perjuangan Kabupaten Malang Perjuangkan Insentif Guru PAUD dan TK

Ia menambahkan, guru PAUD dan TK selama ini menjadi ujung tombak pendidikan usia dini. Dengan beban tanggung jawab yang besar, kesejahteraan mereka dinilai perlu mendapat perhatian proporsional, termasuk melalui skema insentif daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian guru PAUD dan TK menerima honor dari lembaga masing-masing dengan nominal yang relatif terbatas. Dalam sejumlah kasus, besarannya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan. Karena itu, insentif dari pemerintah daerah menjadi salah satu penopang penting bagi penghasilan mereka.

Didik menegaskan, langkah komunikasi yang dibangun Fraksi PDI Perjuangan bukan dalam rangka menyalahkan kebijakan efisiensi, melainkan untuk memastikan adanya keseimbangan antara pengelolaan fiskal dan perlindungan terhadap tenaga pendidik.

“Pendidikan usia dini adalah investasi jangka panjang daerah. Karena itu, kebijakan anggaran yang menyentuh sektor ini perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas,” katanya.

Baca juga

Dewan Minta Pemkot Malang Tak Tutup Mata Soal Kritik Menu MBG Ramadan

Di sisi lain, Ahmad Zulham Mubaroq, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, membenarkan adanya arahan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti melalui mekanisme resmi di DPRD.

“Kami akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk Sekda dan Bappeda, untuk mencari formulasi terbaik. Harapannya, insentif guru PAUD dan TK tetap bisa direalisasikan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah,” ujar Zulham.

Ia menambahkan, kebijakan publik memang harus disusun secara rasional dan terukur. Namun dalam implementasinya, kebijakan juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial agar tetap berpihak pada kelompok yang selama ini berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, berkomitmen mengawal aspirasi para guru PAUD dan TK agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang intensif antara legislatif dan eksekutif, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.