Malang – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menilai penetapan Kota Malang sebagai salah satu dari 50 daerah prioritas nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) periode 2025–2029 merupakan langkah yang wajar. Menurutnya, Malang memang memiliki indikator kuat untuk diarahkan sebagai kota metropolitan.

Dito menyebut, salah satu faktor utama yang mendukung status tersebut adalah jumlah penduduk Kota Malang yang kini telah melampaui 1 juta jiwa. Kondisi itu secara otomatis menempatkan Malang pada kategori kota besar yang membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

“Kalau melihat jumlah penduduk dan aktivitas kotanya, saya kira wajar dan selayaknya Kota Malang ditetapkan sebagai salah satu kota prioritas nasional menuju kota metropolitan,” ujar Dito saat diwawancarai TIMES Indonesia melalui saluran telpon WhatsApp, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan, status tersebut akan membawa konsekuensi positif yang menguntungkan bagi berbagai sektor pembangunan di Kota Malang. Terutama dalam aspek peningkatan ekonomi dan pertumbuhan investasi yang lebih besar.

Menurutnya, arah pembangunan Kota Malang sejauh ini juga sudah menunjukkan ciri-ciri sebagai kota metropolitan. Mulai dari geliat pembangunan infrastruktur hingga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin dinamis.

“Per hari ini arah pembangunan di Kota Malang juga bisa kita lihat sudah seperti kota metropolitan. Ini akan semakin mempercepat pertumbuhan,” katanya.

Dito menilai, masuknya Kota Malang dalam daftar daerah prioritas nasional juga akan membuat Malang memiliki peluang besar untuk masuk dalam berbagai program strategis nasional. Hal itu, lanjutnya, akan membuka ruang bagi investasi untuk masuk lebih besar ke daerah.

Ia meyakini, peningkatan investasi yang datang akan berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi, termasuk membuka peluang kerja baru dan memperkuat sektor usaha masyarakat.

“Kalau investasi masuk ke daerah, tentu ini hal positif. Ekonomi bergerak, sektor usaha berkembang,” ucapnya.

Dito juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dampak sosial dari status Kota Metropolitan, termasuk potensi meningkatnya pergaulan bebas hingga perubahan pola sosial di Kota Malang. 

Ia menilai, kekhawatiran tersebut bisa diantisipasi dengan penguatan regulasi serta penegakan aturan yang konsisten.

Menurutnya, Kota Malang memiliki kearifan lokal yang cukup kuat untuk menjadi benteng sosial masyarakat jika dikelola dengan baik.

“Mengenai kekhawatiran soal pergaulan bebas, saya kira selama diatur dalam regulasi yang baik, itu bisa ditanggulangi. Kita punya kearifan lokal, itu bukan masalah, tinggal kita kuatkan keamanannya,” tegasnya.

Ia juga menilai, konsekuensi pembangunan menuju kota metropolitan akan mendorong pertumbuhan usaha baru di Kota Malang. Mulai dari meningkatnya jumlah kos-kosan, kafe, hingga berbagai sektor ekonomi kreatif dan jasa lainnya.

Hal tersebut, menurut Dito, sangat relevan mengingat Malang dikenal sebagai kota pendidikan yang menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia.

“Malang dikenal sebagai kota pendidikan,” jelasnya.

Terkait keberadaan klub malam yang belakangan juga menuai sorotan publik, Dito menilai hal itu tidak bisa dilihat semata sebagai ancaman. Menurutnya, selama sektor tersebut diatur dalam regulasi yang tepat, maka keberadaannya dapat dikendalikan.

Ia menekankan, pemerintah dan seluruh sektor harus mengambil peran agar perkembangan kota tetap berjalan seimbang, baik dari sisi pembangunan ekonomi maupun ketertiban sosial.

“Klub malam sebagai salah satu usaha tinggal diatur dalam regulasi. Semua sektor harus berperan, termasuk pemerintah,” pungkasnya.

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari 50 daerah prioritas nasional untuk pengembangan wilayah periode 2025–2029. (*)