MALANG – Forum Muda Nahdliyin Nusantara (FMNN) mengingatkan seluruh pihak agar menjaga Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 mendatang tidak menyeret kepentingan pihak manapun.

FMNN meminta, Muktamar NU menjadi forum permusyawaratan organisasi yang bermartabat, independen, dan bebas dari intervensi instrumen kekuasaan negara.

Ketua FMNN Husnul Hakim Sadad menyampaikan, munculnya sejumlah nama yang siap maju sebagai calon Ketua Umum PBNU merupakan hal wajar dalam organisasi demokratis. Semakin banyak kader terbaik yang maju, menurutnya justru menunjukkan bahwa NU punya stok kepemimpinan melimpah.

"Semua kader NU punya hak konstitusional organisasi untuk maju. Siapa pun bisa mencalonkan diri, baik dari unsur pesantren, akademisi, maupun tokoh NU. Yang menjadi persoalan adalah, apabila kontestasi itu ternyata menggunakan instrumen negara untuk memenangkan salah satu kandidat," tegas Husnul, kepada TIMES Indonesia, Sabtu (25/7/2026).

Sampai hari ini, melalui media sosial maupun media digital, sudah ada beberapa tokoh yang menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum PBNU. Diantaranya, Gus Yusuf Khudlori, mantan ketua PKB Jawa Tengah, Gus Rozin, kini Ketua PWNU Jawa Tengah, Gus Kikin, dan Ketua PWNU Jawa Timur. Gus Yahya, ketua umum PBNU, juga menyatakan siap kembali maju.

Kader Nahdliyin juga masih menunggu pernyataan majunya Nazarudin Umar, menteri Agama RI, karena mendadak sudah mengikuti kaderisasi NU dalam PMK NU di Gresik beberapa hari lalu.

Dukung Mendukung pada Pejabat Negara

FMNN menilai, lanjut Husnul, apabila seorang pejabat negara yang punya jaringan birokrasi luas kemudian maju sebagai calon Ketum PBNU, maka terdapat potensi konflik kepentingan (conflict of interest) yang harus diantisipasi sejak dini.

Baca juga

Muktamar NU, FMNN: Jangan Seret Instrumen Negara ke Kontestasi PBNU

Kementerian Agama misalnya, tentu punya jaringan birokrasi hingga kabupaten/kota melalui Kantor Kementerian Agama, serta jejaring Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN/UIN) di berbagai daerah. 

Struktur tersebut, sebut Husnul, merupakan instrumen negara yang dibiayai APBN yang berkewajiban melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kontestasi organisasi kemasyarakatan.

"Yang kami khawatirkan bukan pencalonannya, tetapi apabila ada mobilisasi kekuatan birokrasi negara untuk memengaruhi pilihan para pengurus PCNU atau pemilik hak suara. Jika itu terjadi, independensi Muktamar akan tercederai," ujarnya.

Husnul menjelaskan, salah satu prinsip utama good governance adalah netralitas birokrasi. Birokrasi negara harus bekerja berdasarkan asas profesionalitas, bukan menjadi alat politik ataupun alat untuk memenangkan kepentingan individu.

"Kami berharap, para kepala kemenag dan rektor UIN seluruh Indonesia tidak ikut dalam dukung mendukung calon ketua umum PBNU, apalagi melakukan intervensi kepada ketua-ketua PCNU," tegasnya. 

FMNN juga mengingatkan, hubungan Kementerian Agama dengan NU selama ini dibangun sebagai hubungan kemitraan kelembagaan, bukan hubungan komando. Karena itu, Kantor Kemenag di daerah harus tetap menjalankan fungsi pelayanan publik secara netral dan profesional.

Maka dari itu, kata Husnul, FMNN berharap seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tetap menjadi mitra seluruh PCNU, tanpa memihak kepada kandidat mana pun. 

Baca juga

DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Gelar Gerakan Langit Biru Indonesia Asri

"Demikian pula para rektor PTKIN/UIN harus menjaga independensi institusinya dan tidak membawa kampus ke dalam pusaran kontestasi Muktamar NU," katanya.

Tegas Menolak Intervensi Negara

FMNN menegaskan, peringatan ini bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai langkah preventif agar proses Muktamar berlangsung sehat, bermartabat, dan terhindar dari polemik baru yang dapat memecah warga Nahdliyin.

"Kami percaya semua kader NU mampu berkompetisi secara terhormat dengan mengandalkan gagasan, rekam jejak, serta kapasitas kepemimpinan, bukan kekuatan birokrasi negara."

Ketua FMNN juga mengingatkan, NU adalah organisasi independen yang sejak awal berdiri menjaga jarak yang proporsional dengan kekuasaan.

"Jika di kemudian hari ditemukan adanya upaya sistematis menggunakan instrumen negara untuk melakukan intervensi proses Muktamar, maka Forum Muda Nahdliyin Nusantara tidak akan tinggal diam. Kami akan menyuarakan penolakan terbuka demi menjaga marwah, kemandirian, dan kehormatan Nahdlatul Ulama." (*)