TIMES MALANG, MALANG – KH Misno Fadlol Hijja kembali mengemban amanah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang, untuk periode 2024-2029. 

Ini setelah keputusan rapat formatur Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang ke-VII Tahun 2024, yang digelar di Grand Kanjuruhan, Kepanjen, Sabtu (2/11/2024).

Ketua terpilih MUI Kabupaten Malang, yang juga Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Malang, KH Nurul Humaidi, saat memimpin sidang Komisi Rekomendasi. (FOTO: Amin/TIMES Indonesia) 

Ketua Steering Committee Musda MUI Kabupaten Malang, KH Khoirul Hafidz Fanani mengungkapkan, dalam agenda Musda MUI ini membahas evaluasi program sekaligus perencanaan program MUI Kabupaten Malang lima tahun ke depan. 

Selain itu, dibahas juga berbagai rekomendasi dan struktur kepengurusan baru MUI Kabupaten Malang masa bakti 2024-2029, dengan ketua MUI terpilih. 

"Musda MUI Kabupaten Malang kita lakukan tiap lima tahun, untuk mengevaluasi program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Juga, menghasilkan kepengurusan baru MUI Kabupaten Malang 2024-2029," terang Hafidz, ditemui di acara Musda MUI Kabupaten Malang, Sabtu (2/11/2024).

Terpilihnya kembali KH Fadlol Hijja sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Malang, setelah dirinya juga masuk tim formatur yang terdiri 11 orang. 

Dalam kepengurusan MUI Kabupaten Malang 2024--2029, selain Ketua Umum, Musda juga memilih 9 (sembilan) Ketua, Sekretaris Umum dam 2 Sekretaris, juga Bendahara Umum dan 2 orang bendahara.

Musda MUI Kabupaten Malang tahun 2024 ini sendiri mengusung tema penting, yakni "Penguatan Fungsi MUI sebagai Penjaga Aqidah Umat dari Penyesatan dan Pemurtadan". 

Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, sempat hadir membuka Musda MUI Kabupaten Malang ini. 

"Sejalan dengan tema pelaksanaan Musda MUI Kabupaten Malang ke VII ini, kehadiran ulama akhir-akhir ini semakin diharapkan peran dan fungsinya," ungkap Plt. Bupati Malang, dalam sambutannya. 

Maka menurutnya, dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang rukun dan damai, diharapkan MUI beserta seluruh ulama dan umaro, mampu mewujudkan kebersamaan dan menyatukan seluruh umat, khususnya di Kabupaten Malang. 

Sikapi Agresi Palestina, Bentengi Ulama dari Politik Praktis

Dalam sidang komisi yang dilaksanakan pada musda ini, sejumlah rekomendasi penting dihasilkan MUI Kabupaten Malang. Yakni, yang menyangkut situasi kemanusiaan di Palestina hingga masalah sosial keagamaan di Tanah Air. 

Ketua sidang Komisi rekomendasi Musda MUI Kabupaten Malang, KH Nurul Humaidi mengungkapkan, rekomendasi yang dirumuskan mencakup 7 rekomendasi internal dan 19 rekomendasi eksternal. 

Rekomendasi internal ditujukan kepada MUI Pusat, untuk terus mendesak Pemerintah Pusat secepatnya mengambil langkah konkret dan tegas menghentikan pembantaian dan genosida yang dilakukan rezim teroris Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Juga, menyeret para pemimpin mereka ke Pengadilan Internasional. 

MUI Kabupaten Malang juga menyerukan kepada MUI Pusat agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersikap lebih tegas dan konkret memperjuangkan bangsa dan kemerdekaan Palestina, nasib minoritas Muslim di berbagai negara serta menggalang dukungan masyarakat dunia.

Untuk menyelematkan akidah umat Islam, lanjut Nurul, pihaknya juga mendesak MUI Pusat untuk membuat panduan tentang toleransi beragama, mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, untuk menjaga dan membentengi akidah dan syariat Islam. 

Hal ini mengingat, banyak munculnya pendapat dan pandangan keagamaan yang terasa aneh, yang tersebar dengan mudah di media sosial.

Rekomendasi lainnya, mendesak Pemerintah untuk membuat peraturan perundangan atau peraturan daerah yang memperketat pembatasan, pelarangan, dan pengawasan minuman beralkohol. 

Para pengurus MUI di semua tingkatan kepemimpinan yang ikut terlibat dalam kontestasi politik praktis, juga menjadi keprihatinan MUI Kabupaten Malang, baik sebagai kontestan maupun tim sukses. 

"Ulama hendaklah menjadi teladan, uswah dan qudwah hasanah dalam menerapkan politik yang berakhlak mulia, politik yang jujur dan adil, serta ikut berupaya mencegah terjadinya politik uang dan politik curang," jelas Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang ini. 

Komisi Rekomendasi juga mengingatkan, agar MUI di semua tingkatan di Kabupaten Malang tetap konsisten menjadi wadah pemersatu umat Islam dan menjadi wadah representasi ulama dari berbagai organisasi sosial keagamaan Islam. (*)