TIMES MALANG, MALANG – Ulama serta pengusaha asal Solo Habib Hasan Mulachela mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk menciptakan keresahan masyarakat.

Hal ini ditegaskan, disela-sela kegiatan bakti sosial membagikan sembako serta minuman suplemen Pro Em-1, bersama PT AMA di Desa Pakisjajar, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (6/3/2021).

"NKRI harus utuh," ujarnya kepada TIMES Indonesia. Ketika disinggung klaim kelompok tertentu yang memandang miring pemerintah serta aparat penegak hukum, dia menegaskan itu bertujuan meresahkan masyarakat.

Habib Hasan Mulachela ketika menggelar kegiatan sosial di Kabupaten Malang. (Foto: Binar Gumilang/TIMES Indonesia).

"Itu sudah cerita lama. Aparat berbuat pasti bada sesuatu. Ada aksi pasti ada reaksi. Dan semua yang tahu masalah ini adalah aparat penegak hukum," tegasnya.

Karena itu, ia mendukung tindakan dari aparat penegak hukum yang sesuai koridor aturan. "Tentunya yang dilakukan oleh aparat tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan," terangnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan kebebasan masyarakat dalam beragama serta beribadah. Tidak ada larangan untuk beribadah serta berbuat baik.

Habib Hasan Mulachela bersama Direktur Utama PT AMA, Recta Geson ketika membagikan Sembako dan Pro Em-1. (Foto: Binar Gumilang/TIMES Indonesia).

"Kita mau shalat 24 jam di Masjid boleh. Kita mau menyampaikan sesuatu apapun tentang agama kita tentang agama Nasrani boleh. Pemerintah selama ini tidak ada yang menghalang-halangi sama sekali," bebernya gamblang.

Sedangkan terkait kerukunan antar umat beragama, dia selalu mengimplementasikan dan sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat.

"Mangkanya pada saat Natal saya berbagi kepada kelompok non Muslim yang merayakan Natal, saya datangi mereka. Begitu juga dengan Imlek di Glodok, Jakarta," ungkapnya.

Ditengah berbagai tantangan tersebut, Habib Hasan Mulachela mengajak seluruh lapisan masyarakat dan antara umat beragama agar bersatu padu menjaga kondusifitas NKRI. (*)